JAKARTA — DPR meminta calon kapolri Komjen Pol M Tito Karnavian menuntaskan sejumlah kasus hukum. Anggota DPR Daerah Pemilihan Papua, Komarudin Watubun, mengatakan, pihaknya mendapat pesan khusus dari konstituennya agar Tito mengungkap kasus penembakan yang terjadi di Papua.
Masyarakat Papua juga mengungkapkan ikut berbahagia karena kapolri terpilih pernah menjabat sebagai kapolda Papua. "Mereka yakin bahwa kasus tembak-menembak yang tak ada pertanggungjawaban di Papua bisa diungkap melalui proses hukum," tutur Watubun dalam sidang paripurna DPR, Jakarta, Senin (27/6).
Anggota Fraksi PDIP lainnya, Rahmat Nasution Hamka, mengatakan, pihaknya juga meminta ada pengusutan terhadap kasus perselisihan antara TNI dan masyarakat Kota Waringin Barat. Kedua pihak berselisih dalam hal lahan sengketa di Kota Waringin Barat tersebut. Aparat TNI diduga mengerahkan pasukan dengan bersenjata lengkap untuk mengusir dan menyegel wilayah sengketa yang dihuni sekitar 22 kepala keluarga.
Rahmat mengatakan, persoalan ini harus segera dituntaskan karena masyarakat dihantui rasa ketakutan. Anggota DPR Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT), Johny G Plate, meminta Tito menyelesaikan persoalan perdagangan manusia yang marak di sana. Kasus perdagangan manusia di NTT sudah masuk kategori kronis. Kapolri terpilih dimintanya mampu menuntaskan kejahatan ini.
Sementara itu, Tito menegaskan, belum memikirkan siapa yang akan menjadi wakil kepala Polri mendampingi dirinya. Hal yang jelas, sampai saat ini posisi wakapolri masih dijabat oleh Komjen Pol Budi Gunawan (BG).
Tito juga menegaskan, pihaknya tidak akan berandai-andai soal siapa yang akan mengisi jabatan wakapolri. Hal itu harus didiskusikan di kalangan internal Polri. Namun, yang pasti, saat ini posisi wakapolri masih dijabat oleh BG. Saat ditanya soal kabar BG akan dipromosikan menjadi kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Tito mengakui mendengar soal adanya rencana itu.
Mantan kepala Detasemen Khusus 88 (Densus 88) itu akan mengikuti proses yang ada di internal Polri soal posisi wakapolri. Sebab, ada proses yang harus dilakukan melalui wanjakti dan berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung memastikan, pelantikan kapolri baru akan digelar setelah Hari Bhayangkara. Perayaan ini digelar setiap 1 Juli. Hari Bhayangkara juga dikenal sebagai Hari Kepolisian Nasional.
Bersalaman
Sidang paripurna DPR menyetujui pengangkatan Tito Karnavian sebagai kapolri menggantikan Jenderal Pol Badrodin Haiti. Persetujuan itu sudah melewati uji kelayakan dan kepatutan calon kapolri di Komisi III DPR RI, pekan lalu.
Sosok Tito dikenal mudah bergaul dengan semua kalangan. Bahkan, usai ketok palu persetujuan pengangkatan kapolri yang baru, ada usulan agar seluruh anggota DPR dapat berjabat tangan dengan kapolri baru. Usulan ini datang dari anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat, Michael Wattimena.
Politikus Partai Demokrat ini agaknya jengah dengan interupsi yang dilontarkan oleh peserta sidang paripurna yang langsung meminta agar kapolri yang baru segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan di daerah pemilihan mereka masing-masing.
Wattimena mengatakan, sikap di DPR ini baru persetujuan bersama-sama seluruh anggota DPR. Jadi, sebaiknya calon kapolri Tito Karnavian diberikan waktu untuk rehat dan relaksasi sejenak menikmati persetujuan dari sidang paripurna. Tito dikenal oleh Wattimena sebagai sosok yang akrab dengan siapa saja. "Kalau bisa momentum ini dimanfaatkan dengan kita semua anggota DPR dapat bersalaman dengan kapolri yang baru," usul Wattimena saat sidang paripurna DPR RI, Senin (27/6).
Usulan dari Wattimena ini mengundang tepuk tangan dari seluruh peserta sidang paripurna DPR RI. Dari meja pimpinan, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon yang memimpin jalannya sidang paripurna terlihat tersenyum mendengar usulan seluruh anggota DPR dapat berjabat tangan dengan kapolri yang baru beserta istri yang mendampingi. Sebab, sebelumnya, setelah dikenalkan oleh pimpinan sidang paripurna, Tito juga berjabat tangan dengan seluruh pimpinan DPR yang hadir. rep: Agus Raharjo, Halimatus Sa'diyah, ed: Erdy Nasrul
Ikuti Whatsapp Channel Republika
