JAKARTA — Komposisi partai koalisi di parlemen semakin gemuk pascabergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar dengan pemerintah. Pengamat politik dari Polmark Indonesia, Eep Saefullah Fatah, mengatakan, bergabungnya dua partai baru tersebut mengharuskan Jokowi memiliki kemampuan dalam mengelola koalisi gemuk.
"Yang harus diingat oleh Pak Jokowi adalah tidak ada jaminan koalisi besar akan melancarkan kebijakan," ujarnya pada wartawan usai mengisi materi dalam diskusi rapat kerja nasional (Rakernas) Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Ahad (29/5).
Dia mencontohkan, saat masa kepemimpinan Presiden SBY, ada tujuh kekuatan partai di parlemen yang mendukung pemerintah. Namun, dalam banyak kebijakan strategis, dibutuhkan waktu yang berlarut-larut bagi SBY untuk memutuskan kebijakan karena banyak kepentingan yang harus diakomodasi.
Berkaca pada peristiwa tersebut, Eep menyebut, Jokowi-JK memiliki kewajiban sejarah untuk tidak mengulangi gagalnya sebuah koalisi besar dalam menjaga stabilitas pemerintahan.
Dengan demikian, Eep menyimpulkan bahwa mengakomodasi partai tak menjadi jaminan lancarnya program pemerintah. Justru, sambung dia, ini akan menjadi langkah awal bagi Jokowi-JK untuk mengelola koalisi besar tersebut. Sebab, koalisi yang besar dapat menjadi beban pemerintah jika antarpartai tidak solid.
"Jangan sampai semua partai punya visi masing-masing sehingga pemerintahan seperti kelompok studi, yang satu dengan yang lain bisa saling berdebat," kata dia.
Sementara, Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Fadly Nurzal mengatakan, keikutsertaan Partai Golkar sesuai dengan harapan PPP, yakni terciptanya pemerintahan yang kuat. Namun, PPP berkeinginan, pemerintahan yang kuat tersebut harus berdampak terhadap percepatan pemanfaatan pembangunan bagi rakyat.
"Kalau tidak, koalisi besar ini hanya akan menjadi tontonan rakyat yang diikuti dengan kekecewaan, bahkan caci maki," katanya.
Karena itu, PPP berharap Jokowi segera merumuskan secara konkret tentang manfaat langsung koalisi besar tersebut. Menurut Fadly, pihaknya menilai bergabungnya Partai Golkar tersebut sebagai langkah terukur yang dibutuhkan oleh kedua belah pihak, baik pemerintah maupun Partai Golkar sendiri.
Bagi pemerintah, kehadiran Partai Golkar diharapkan berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam melakukan berbagai langkah dan kebijakan yang diprogramkan. Bagi PPP, stabilitas tersebut sangat dibutuhkan untuk menciptakan kepastian dalam pembangunan tanpa menyingkirkan makna demokrasi sebagai check and balances.
Karena itu, kehadiran PPP sebagai pendukung pemerintah berbeda dengan Partai Golkar disebabkan kehadiran parpol berlambang Ka'bah tersebut di saat pemerintah masih dalam upaya awal melakukan langkah stabilitas politik. rep: Halimatus Sa'diyah/antara, ed: Muhammad Hafil
Ikuti Whatsapp Channel Republika
