JAKARTA — DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di bawah kepemimpinan Ketua Umum Romahurmuziy secara resmi melantik 146 pengurus partai periode 2016-2021 di Ballroom Djakarta Theater, Jakarta, Jumat (20/5) malam. Pelantikan ini menjadi penanda mulai bekerjanya kepengurusan PPP hasil muktamar islah pada April 2016 lalu. "Saya berharap Saudara-Saudara bisa bekerja dengan sungguh-sungguh," ujar Romahurmuziy dalam acara pelantikan.
Sejumlah pengurus yang dilantik antara lain mantan ketua KPK Taufiequrrachman Ruki yang ditunjuk sebagai ketua Mahkamah PPP dan mantan dirut AP I Tommy Soetomo selaku bendahara umum PPP.
Selain itu, pelantikan juga dilakukan terhadap sejumlah wakil ketua umum PPP, seperti Mardiono, Wardatul Asriah, Amir Uskara, Fernita Darwis, Wardatul Asriah, Reni Marlinawati, Dyah Anita Prihapsari, dan Mansyur Kardi.
Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengungkapkan, setidaknya ada 48 kader PPP kubu kepengurusan Djan Faridz memilih untuk bergabung di struktur kepengurusan PPP hasil muktamar VIII. Bahkan, ada enam orang dari 11 wakil ketua umum dan ketua DPP yang bergabung dengan kepengurusan PPP hasil muktamar VIII.
Menurut Arsul, para kader ini merupakan kader PPP tulen yang lebih memilih islah dan memiliki kesadaran untuk menghindarkan kerusakan. Tidak hanya itu, Arsul mengakui, setidaknya ada ratusan kader kubu Djan Faridz lainnya yang memutuskan berislah dan akhirnya bergabung ke kepengurusan tingkat provinsi (DPW) dan tingkat kabupaten/kota (DPW). "Secara keseluruhan, terdapat 48 pengurus harian DPP PPP hasil Muktamar VIII PPP pada April 2016 silam, yang sebelumnya pengurus DPP kubu Djan Faridz," ujar Arsul, dalam keterangan resmi, Sabtu (21/5).
Arsul mengakui, masih ada sejumlah pihak di PPP yang belum menerima islah seutuhnya. Arsul pun menyebut, pihak-pihak tersebut adalah politikus "mualaf" yang baru bergabung di PPP pada akhir 2014. "Yang keukeuh belum mau islah itu sesungguhnya segelintir politisi 'mualaf' di PPP. Di antara mereka bahkan ada yang baru bergabung di PPP pada akhir 2014. Jadi, dalam Pileg April 2014 pun sepertinya (mereka) belum memilih PPP," ujar Arsul.
Tidak hanya itu, Arsul menilai, para politikus "mualaf" di PPP itu selalu memberikan penyesatan informasi terkait Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 601 K/Pdt.Sus./2015. Putusan MA itu selama ini dianggap sebagai dasar sebagai keabsahan kepengurusan PPP dengan Ketua Umum Djan Faridz. "Padahal, putusan MA di atas mengabulkan gugatan intervensi dari H Majid Kamil, putra almukarom KH Maemum Zubair, bukan mengabulkan Djan Faridz. Mereka menginfokan seolah-olah dalam putusan MA itu yang dikabulkan adalah gugatan Djan Faridz."
Dalam acara pelantikan DPP PPP itu, hadir juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Megawati pun mengucapkan selamat kepada PPP yang telah berhasil islah. "Saya pernah diminta oleh tokoh penting PPP untuk ikut mempersatukan PPP. Meski PPP saudara saya, saat PPP mengalami masalah internal, maka PPP harus bisa dan sanggup mengatasinya secara internal PPP," kata Megawati.
Megawati mengaku bersyukur sekarang PPP sudah mampu menyelesaikan masalah internalnya. "Alhamdulillah, PPP sudah berhasil menyelesaikan masalah internalnya walau saya bertanya-tanya mengapa ini pengurus banyak amat," katanya seraya tertawa. Dalam kesempatan itu, ia juga mengaku tak merasa asing di tengah-tengah massa PPP. Sebab, ia sudah biasa bekerja sama dengan PPP. rep: Reja Irfa Widodo, Dyah Ratna Metha Novia/antara, ed: Andri Saubani
Ikuti Whatsapp Channel Republika
