Rabu 04 May 2016 14:00 WIB

Jokowi akan Buka Munaslub Golkar

Red:

Foto : Antara/ Yudhi Mahatma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAKARTA — penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar dimajukan menjadi 15 Mei. Semula kegiatan ini akan diselenggarakan pada 23 Mei.

Ketua Steering Committee Munaslub Golkar Nurdin Halid mengatakan, pemajuan tanggal penyelenggaraan munaslub disebabkan jadwal Presiden Jokowi berubah. Presiden diharapkan hadir dalam Munaslub Golkar. Selain itu, juga ada faktor akomodasi yang harus dipersiapkan.

Nurdin membantah bila pemajuan kegiatan ini merupakan langkah politis. "Ini semata-mata teknis kesiapan jadwal presiden dan akomodasi. Tidak ada faktor politis. Presiden setuju hadir untuk membuka," ujar Nurdin di Jakarta, Selasa (3/5).

Terkait kampanye calon ketum, Nurdin mengatakan, kegiatan itu akan diselenggarakan pada 9 Mei mendatang di tiga zona. Sebelumnya, sempat ada rencana untuk menghelat kampanye tersebut di lima zona, tapi karena keterbatasan waktu, maka dikurangi. Tiga zona itu adalah Sumatra yang akan dihelat di Medan, Jawa yang akan dihelat di Surabaya, dan di wilayah timur akan diselenggarakan di Bali.

Sementara itu, Aziz Syamsuddin mendaftar untuk maju menjadi calon ketua umum Golkar. Dia mengklaim, sudah mendapatkan banyak dukungan. Anggota tim sukses Aziz Syamsuddin Bowo Sidik Pangarso mengklaim, pihaknya sudah mengantongi dukungan lebih dari 50 persen pemegang hak suara dalam munaslub. "Mudah-mudahan mereka masih berkomitmen," ujar Bowo seusai mendampingi Aziz Syamsuddin mendaftarkan diri.

Bowo menyambut baik keputusan panitia pengarah munaslub memajukan waktu penyelenggaraan munaslub dari sebelumnya tanggal 23-26 Mei menjadi 15-17 Mei. Menurutnya, pemajuan ini akan meminimalkan bergesernya dukungan yang telah diperoleh.

Aziz membawa sejumlah persyaratan yang diwajibkan oleh panitia pengarah. "Yang dipersyaratkan, seperti visi-misi, kartu anggota, sertifikat pendidikan kader, laporan pajak dan laporan kekayaan sudah saya bawa. Hanya saja untuk SKCK dan hasil laboratorium cek kesehatan baru bisa diambil besok," ujar Aziz.

Dia menyatakan kesiapannya maju untuk mengabdikan diri di Partai Golkar. Dia menegaskan, apa yang ditempuhnya semata-mata demi kebesaran dan kejayaan Partai Golkar. "Dengan mengucap 'bismillah', saya niatkan pendaftaran ke panitia untuk maju sebagai calon ketua umum Golkar, untuk mengabdikan diri, demi kebesaran dan kejayaan Partai Golkar. Saya niatkan ini untuk membangun bangsa dan negara," ujarnya.

Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo akan mendaftar sebagai calon ketua umum. Tim pemenangan telah menyiapkan beberapa persyaratan yang dibutuhkan untuk proses pendaftaran.

Dalam kesempatan tersebut, Syahrul kembali menegaskan jika panitia tetap mensyaratkan adanya mahar politik sebesar Rp 1 miliar, ia akan memilih mundur. "Saya mundur bukan karena tidak punya uang. Banyak yang mau siapkan uang untuk saya. Tapi, saya tidak mau kalau ada bayar-bayaran seperti itu," kata Syahrul menegaskan.

Gubernur Sulsel ini menyatakan, menjelang Munaslub Golkar, dia juga akan fokus untuk menjaga pemilihnya. Syahrul menguatkan konsolidasi agar dukungannya menguat.

Mahar Rp 1 miliar

Wakil Ketua Komite Etik Munaslub Partai Golkar Lawrence Siburian mengatakan, setoran Rp 1 miliar untuk menjadi calon ketum Golkar bisa dibatalkan. Jika KPK mengatakan setoran itu politik uang dan masuk dalam gratifikasi, panitia akan membatalkannya.

Lawrence mengatakan, apa yang direkomendasikan KPK untuk Golkar akan dipatuhi. Pembatalan uang mahar akan berlaku untuk seluruh kader yang akan maju menjadi calon ketum Golkar. "Kita akan ikuti. Kalau batal, ya berlaku buat semua," ujar Lawrence di Jakarta, Selasa (3/5).

Lawrence menambahkan, pihaknya akan mendatangi KPK guna mendiskusikan hal tersebut. Pihak Komite Etik sudah melayangkan surat ke KPK pada Senin (2/5). Fadel Muhammad selaku ketua Komite Etik pun sudah melakukan komunikasi dengan pihak pimpinan KPK.

Sebelumnya, Laode Syarif, salah satu pimpinan KPK, sudah mengatakan bahwa pemberian mahar Rp 1 miliar merupakan politik uang. rep: Intan Pratiwi antara ed: Erdy Nasrul

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement