JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah mendapatkan surat keputusan (SK) pengesahan kepengurusan hasil muktamar Pondok Gede, Jakarta, dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam kepengurusan yang baru ini, PPP memasukkan nama-nama tenar untuk duduk di kepengurusannya. Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani pada Kamis (18/4) membacakan susunan kepengurusan baru yang akan bekerja sampai 2021 nanti.
Salah satu nama yang sudah menyatakan bersedia masuk dalam kepengurusan partai berlambang Ka'bah adalah mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufiequrrahman Ruki. Nama Ruki langsung melejit menempati posisi strategis di kepemimpinan Ketua Umum Muhammad Romahurmuziy (Romi) ini. "Ketua mahkamah partai, mantan ketua KPK, Taufiequrrahmah Ruki," tutur Arsul.
Selain nama Ruki, dari daftar kepengurusan juga tertulis nama Ustaz Yusuf Mansyur sebagai salah satu ketua DPP PPP. Namun, Arsul yang mengumumkan nama-nama susunan kepengurusannya belum menyebutkan nama Ustaz Yusuf Mansyur sebagai ketua DPP bidang agama. Dari keterangan Arsul, ustaz yang melejit namanya di Indonesia ini belum memberikan keputusan soal pinangan PPP ini.
"Ketua bidang agama (Ustaz Yusuf Mansyur, masih minta waktu untuk Istikharah, keputusannya akan diberikan setelah berdoa dan Istikharah," ujar Arsul.
Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy (Romi) mengatakan, masuknya Ruki dalam kepengurusan PPP tidak mudah. Pihaknya mengaku butuh waktu untuk dapat meyakinkan mantan ketua KPK itu duduk sebagai ketua mahkamah partai. Hal yang jelas, bergabungnya mantan ketua KPK memberikan bukti komitmen PPP ingin menjadi partai yang bersih.
Selain itu, keberadaan Ruki memberi angin segar sebagai simbol partai yang bersih. PPP tidak perlu membuat tag line saat berkampanye nanti. "Jadi, saat kampanye nanti, PPP tidak perlu tag line, tapi sudah ada simbol (KPK) di ketua mahkamah partai," ujar Romi.
Romi menegaskan, PPP berkomitmen untuk merealisasikan target menjadi partai politik yang masuk dalam posisi tiga besar dalam Pemilihan Umum 2019. "Saya yakin, jika bersungguh-sungguh, kita bisa meraih posisi menjadi partai tiga besar pada Pemilu 2019," kata Romi.
Romi menjelaskan bahwa PPP akan mewujudkan target tersebut dengan cara mengembalikan kepercayaan masyarakat pada partai berlambang Ka'bah itu. Salah satunya adalah merekrut Ruki dalam kepengurusan PPP. "Kami merekrut Pak Ruki bukan tanpa ada cibiran, banyak yang bilang dari KPK kenapa bisa ke PPP. Itu menandakan bahwa kita berkomitmen untuk menjadi partai yang bersih," ujarnya menjelaskan.
Pada kesempatan yang sama, Ruki menegaskan, akan berusaha bersama kepengurusan PPP untuk mewujudkan target menjadi partai yang berada pada posisi tiga besar dalam Pemilu 2019. "Mari kita rebut kepercayaan umat. Saya yakin, izinkan saya untuk mengubah PPP menjadi partai pemenang pemilu," tutur Ruki memberikan sambutan.
Yusuf Mansyur mengaku ditawari menjadi pengurus di dalam kepengurusan DPP PPP periode 2016-2021 sebagai ketua bidang agama dan dakwah. Namun, ia belum memberikan keputusan atas pinangan PPP itu. "Ya, tapi saya belum mau memutuskan, mau Istikharah dulu," kata Yusuf.
Yusuf mengatakan, belum bisa memastikan sampai kapan akan mempertimbangkan tawaran tersebut dan memberikan keputusan final. Kepengurusan PPP periode 2016-2021 diputuskan berdasarkan rapat muktamirin yang telah menyelenggarakan muktamar VIII atau muktamar islah pada 8-10 April 2016. Pada muktamar islah tersebut, Romi resmi terpilih menjadi ketua umum PPP untuk periode kepengurusan 2016-2021.
Pada Rabu (27/4), Menkumham Yasonna Laoly mengesahkan kepengurusan DPP PPP kepemimpinan Romi. Yasonna mengatakan, kepengurusan saat ini telah mengakomodasi semua kubu, seperti muktamar Surabaya, Bandung, dan Jakarta. "Telah dikeluarkan surat pengesahan dewan DPP Pusat Pondok Gede, dengan demikian pengurusan muktamar Bandung tidak berlaku lagi," kata Yasonna. rep: Agus Raharjo/antara, ed: Andri Saubani
Ikuti Whatsapp Channel Republika
