Ade Resmi Pimpin DPR |Republika Online

JAKARTA -- Politikus Partai Golkar, Ade Komarudin, akhirnya resmi dilantik sebagai ketua DPR periode 2014-2019, Senin (11/1). Pelantikan Ade dihujani interupsi dengan nada tinggi.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai ketua DPR dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan UUD 1945 serta peraturan perundangan," kata Ade Komarudin menirukan teks sumpah jabatan yang dibacakan Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali, Senin (11/1).

"Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan negara. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa," lanjut dia.

Dalam rapat paripurna hari ini, hujan interupsi datang dari sejumlah fraksi yang keberatan dengan pelantikan tersebut. Sebab, seperti diketahui, Partai Golkar sedang dilanda konflik internal. "Saya siap untuk menjalankan tugas," kata dia.

Hingga kini tak ada satu pun DPP yang memiliki keabsahan hukum yang berlaku. Baik itu hasil munas Bali, munas Jakarta, maupun munas Riau.

Sebelum pelantikan, acara itu dihujani interupsi dari anggota DPR yang lain. Johnny Plate dari Fraksi Nasdem maju ke podium. Demikian pula dengan politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul.

Keduanya mendesak agar untuk sementara pimpinan DPR tetap diduduki wakil ketua DPR Fadli Zon sebagai pelaksana tugas (plt). Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sebagai pimpinan sidang meminta agar pelantikan ketua DPR dilakukan terlebih dahulu untuk kemudian semua pimpinan fraksi melakukan rapat.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil munas Bali, Aburizal Bakrie, menunjuk Ade untuk mengisi kursi ketua DPR yang ditinggalkan Setya Novanto. Sedangkan, Ketua Umum DPP Golkar hasil munas Jakarta, Agung Laksono, mengajukan nama Agus Gumiwang.

Menanggapi pelantikan Ade, Agung menyesali keputusan pimpinan DPR karena tidak menghargai usulan pihaknya.

Seharusnya, dengan adanya dua kubu, DPR mengembalikan kembali keputusan pengajuan ketua DPR kepada partai.

"Kami sesalkan pimpinan DPR tidak menghargai. Realita politiknya, Golkar terbelah dua kubu, keduanya saat ini tidak memiliki legitimasi karena legal standing yang tidak jelas," ujar dia.

Menurut Agung, Fraksi Golkar telah mengajukan dua usulan dan seharusnya dibahas terlebih dahulu. Pimpinan DPR semestinya tidak langsung melantik ketua DPR yang baru.

Dia menilai pimpinan DPR tidak adil dan tidak bijaksana. Keputusan DPR hari ini menambah rusak citra dewan.

"Jangankan mendengarkan aspirasi publik, wong permintaan partai yang menjadi peserta Pemilu 2014 saja ditolak," jelas dia.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago, mengatakan, terpilihnya Ade karena sejumlah indikator yang menguntungkannya. Di antaranya, Ade sudah ditetapkan pada 18 Desember 2015 di rapat paripurna penutupan masa sidang II sebagai ketua DPR definitif. Hal itu, menurut dia, dapat diartikan bahwa secara de facto sudah sah, tinggal pelantikannya secara de jure.

Kedua, menurut Pangi, Ade dengan PDIP dan Megawati punya kedekatan historis yang sangat panjang. Dia menjelaskan, ketika Megawati naik menjadi presiden menggantikan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Ade punya andil besar sehingga Megawati mulus menjadi presiden.

Pangi menjelaskan indikator ketiga, yaitu Ade sangat dekat dengan tokoh-tokoh penting atau inner circle PDIP dengan pengalamannya hampir lima periode atau 18 tahun menjadi anggota DPR. Menurut dia, dengan pengalaman Ade itu, tentu saja Ade sudah banyak berkomunikasi dan berteman baik dengan elite PDIP.

Dari luar

Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar versi munas Bali, Aburizal Bakrie, mengatakan, partai yang dipimpinnya akan mendukung pemerintah dalam membangun negara. Namun, Golkar akan memberi dukungan dari luar pemerintah.

Aburizal menyatakan dukungan terhadap pemerintah tidak harus dilakukan dengan cara bergabung dalam pemerintahan. Dia mengaku sudah menyatakan itu dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/1). "Kan tidak harus. Kenapa harus?" kata dia.

Dia menambahkan, Koalisi Merah Putih (KMP) yang beranggotakan partai-partai pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa seperti Partai Golkar, Partai Gerindra, dan Partai Keadilan Sejahtera tetap ada sebagai paguyuban. Dia juga mengaku sudah berkomunikasi dengan partai lain di KMP. "Sudah, dengan Pak Prabowo sudah," ujar dia.

Aburizal memahami keinginan Presiden bahwa untuk melakukan pembangunan dalam kondisi ekonomi yang sulit diperlukan stabilitas politik. Namun, berada di luar pemerintahan tidak lantas membuat Golkar enggan berkomunikasi dan duduk bersama dengan pemerintah.

Golkar harus dapat duduk bersama pemerintah dalam menjalankan pembangunan nasional sehingga pemerintah dapat menjalankan semua misi dan visi serta langkah-langkahnya.

"Agar pembangunan nasional yang bertujuan memperkuat keadaan rakyat kita dan berjalan sebaik-baiknya," kata Aburizal. N halimatusa'diyah/ratna puspita ed: muhammad hafil

***

Kiprah Ade

* Tempat Tanggal Lahir: Purwakarta 20 Mei 1965

* Karir:

• Ketua Cabang HMI, Ciputa (1998-1990)

• Wakil Sekjen DPP KNPI (1993-1998)

• Wakil Sekjen DPP AMPI (1993-1998)

• Depipus Wira Karya Indonesia (1990-1995)

• Ketua Depinas SOKSI (2005-2010)

• Ketua Umum Depinas SOKSI (2010-2015)

• Anggota DPR sejak 1997 sampai sekarang (5 periode)

* Harta Kekayaan