JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui adanya pembicaraan kursi kabinet untuk Partai Amanat Nasional (PAN). Isu reshuffle yang diduga untuk mengakomodasi PAN usai bergabungnya partai itu ke pemerintah pun kembali menghangat.
"Ya semuanya dalam proses pembicaraan. Presiden sendiri belum apa gitu...," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (28/12). Kendati demikian, ia tak dapat memastikan apakah PAN akan mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan. Ia juga mengaku belum membahas reshuffle dengan Presiden Joko Widodo.
Aziz mengklaim, kursi kabinet yang akan didapat PAN adalah posisi Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Kursi ini akan diisi Asmar Asnur, kader PAN yang duduk di Komisi II. Sedangkan, Wakil Ketua DPR dari PAN, Taufik Kurniawan, disebutkan akan menggeser posisi Ignatius Jonan dari kursi menteri perhubungan.
Sebe lum nya, Ketua DPP PAN Azis Subekti mengaku telah mem peroleh informasi dari Istana menge nai adanya reshuffle kabinet jilid 2. Dia meng ung kapkan, perombakan itu akan di lakukan usai pengumuman penurunan harga bahan bakar minyak (BBM)
Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan sudah menyanggah pernyataan Aziz. Partainya menyerahkan persoalan perombakan kabinet ke Presiden Joko Widodo. "Nggak benar itu (PAN menyerahkan daftar nama untuk dijadikan menteri--Red). Itu kan kewenangan Pak Jokowi, serahkan saja ke Pak Jokowi," kata Zulkifli saat dikonfirmasi akhir pekan lalu.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengkritik pernyataan Ketua DPP PAN Aziz Subekti terkait jatah menteri Kabinet Kerja dari Presiden Joko Widodo. Menurut Tjahjo, pernyataan tersebut tidak etis dilontarkan ke publik. Pergantian menteri disebutnya merupakan hak prerogatif Presiden.
"Tidak etis bahkan terkesan mendesak, mendikte hak prerogatif Presiden. Apalagi, PAN menyampaikannya secara terbuka," ujar Tjahjo melalui pesan singkatnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (28/12). Sebelumnya, Ketua DPP PAN Azis Subekti mengaku telah memperoleh informasi dari Istana mengenai adanya reshuffle kabinet jilid 2. Dia mengungkapkan, perombakan itu akan dilakukan usai pengumuman penurunan harga bahan bakar minyak (BBM).
Tjahjo menjelaskan, pimpinan partai politik lumrah dalam membangun komunikasi dengan Presiden. Namun, komunikasi jangan sampai mengganggu stabilitas kabinet hingga menciptakan rumor yang mengganggu kinerja para menteri. Meski diterpa isu miring, Tjahjo meyakinkan para menteri tetap bekerja wajar. "Semua menteri tetap kerja sesuai arahan Presiden. Semua tetap menyerahkan penilaian kinerjanya ke Presiden," kata Tjahjo.
Ia menilai, Presiden terus membangun komunikasi serta kesinambungan dengan seluruh partai politik, lembaga tinggi negara, dan tokoh masyarakat hingga pesohor. Termasuk, terbuka menerima kritik, saran, dan masukan dari berbagai pihak, salah satunya DPR.
"Tentu untuk membangun bangsa ini ke depan yang semakin baik, kritik boleh, tetapi kritis yang harusnya tidak membabi buta, tetapi kritis yang prinsipnya membangun keselarasan," kata kader PDIP itu.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut Presiden Joko Widodo tak pernah memberi kepastian soal perombakan kabinet. Dia pun membantah isu yang menyebut akan ada pencopotan dua menteri dalam waktu dekat. "Beliau tak pernah berbicara bahkan sampai menyebut nama dengan salah satu partai atau katakanlah sudah seakan-akan menyepakati nama tertentu," ujar Pramono, di kantornya, Senin (28/12).
Pramono justru mempertanyakan siapa orang di dalam Istana yang dimaksud Aziz. "Orang dalam Istana kan bisa tukang parkir, pembantu," kata kader PDIP tersebut. Pramono memastikan, perombakan kabinet hanya diketahui oleh Presiden dan Wakil Presiden. Karenanya, ia menilai isu soal rencana pencopotan menteri tertentu hanya rumor belaka.
Politisi PKS, Refrizal, mengungkapkan, reshuffle adalah hak prerogatif Presiden yang harus dihormati. Meski begitu, anggota Komisi VI DPR itu menyarankan agar Jokowi berpikir jernih jika hendak merombak kabinetnya.
"Silakan Presiden menggunakan hak proregatifnya untuk memperbaiki kinerja kabinet. Saya melihat isu reshuffle yang hangat belakangan ini lebih mengarah ke deal-deal politik tertentu, bukan pada isu perbaikan kinerja pemerintah," kata Refrizal, Senin (28/12).
Refrizal pun meminta Presiden untuk menetapkan standar yang jelas dalam mengevaluasi kinerja para pembantunya. Jangan sampai, dia menjelaskan, reshuffle dilakukan hanya untuk mengakomodasi kepentingan partai politik tertentu. "Ukuran Pak Presiden dalam melakukan reshuffle apa? Harus ada evaluasi yang terukur supaya jelas menteri-menteri mana saja yang pantas di-reshuffle," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
