JAKARTA -- Indonesia akan menggelar pilkada serentak untuk pertama kalinya pada Rabu (9/12) ini. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, ada enam provinsi yang diwaspadai karena rawan gangguan keamanan.
"Ada delapan daerah yang menjadi rawan konflik. Seperti, Sumatra Utara, Jambi, Jawa Timur, NTB, Sulteng, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat," ujar Luhut, di kantor Menko polhukam, Selasa (8/12). Luhut mengatakan, akan ada penambahan pasukan keamanan di daerah-daerah tersebut.
Menurut Luhut, ia juga telah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo mengenai potensi konflik dalam pilkada serentak 2015. Terkait laporan itu, kata Luhut, Presiden meminta agar dilakukan deteksi dini pada potensi kerusuhan.
Luhut mengungkapkan, ada beberapa faktor yang mendorong kerawanan di daerah-daerah yang ia sebutkan. Salah satunya adalah masalah di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatra Utara.
Di daerah itu, Luhut menuturkan, pasangan calon incumbent JR Saragih dan Amran Sinaga dicoret oleh KPU. Alasannya, Amran Sinaga belakangan divonis bersalah dalam kasus korupsi oleh Mahkamah Agung.
Luhut menilai, pencoretan tersebut rawan menimbulkan konflik horizontal. "Kita berharap di Simalungun akan baik-baik saja," kata mantan kepala staf kepresidenan tersebut.
Selain itu, Luhut juga mendeteksi adanya peluang terjadinya pelanggaran politik uang sebagai salah satu faktor pemicu kerawanan daerah-daerah tertentu. Ia mengatakan, ada rawan jual beli suara yang melibatkan penyelenggara negara, dan politisasi birokrasi.
Luhut juga mengatakan, dengan pilkada satu putaran, bisa dipastikan perselisihan hasil pemilihan dapat terjadi dan berpotensi menimbulkan konflik horizontal dan vertikal.
Bagaimanapun, Luhut berharap pilkada serentak bisa berjalan dengan baik. "Ini aja udah gerimis-gerimis nih. Semoga esok bisa lancar semua," ujar Luhut.
Pada Senin (7/12), Luhut menyebut dua daerah dengan pasangan calon yang masih bermasalah, yakni Kabupaten Simalungun dan Provinsi Kalimantan Tengah.
Berbicara terpisah, Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti menyebut pihaknya akan mengerahkan pasukan pengamanan di sepuluh provinsi yang dianggap berpotensi terjadi kerusuhan. Di antaranya Papua, Papua Barat, NTB, Jambi, Jawa Timur, Sumatra Utara, Kalimantan Tengah, Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah.
Menurut Badrodin, ada sejumlah hal yang dapat memicu kerusuhan dalam pilkada, misalnya ketidakpuasan massa pendukung atas hasil hitung cepat pascapencoblosan.
Kabagpenum Polri Kombes Suharsono mengatakan, personel yang disiapkan untuk pengamanan pilkada serentak 2015 sebanyak 140 ribu lebih. Mereka tidak semua dari korps Brimob. "Ada juga dari Polda lain yang tidak melaksanakan pilkada. Kalau ini penguatan," ujarnya.
Sementara itu, 35.079 prajurit TNI disiapkan untuk pengamanan pilkada serentak. Pasukan ini meliputi Kodam I/Bukit Barisan sebanyak 6.503, Kodam II/Sriwijaya 3.804 personel, Kodam III/Siliwangi 1.890 personel, Kodam IV/Diponegoro 2.474 personel, dan Kodam V/Brawijaya sebanyak 2.090 personel.
Selain itu, Kodam IX/Udayana mengerahkan 2.200 personel, Kodam VI/Mulawarman 3.100 personel, Kodam VII/Wirabuana 4.249 personel, Kodam XVI/Patimura 1.827 personel, dan Kodam XVII/Cenderawasih sebanyak 2.218 personel.
Kodam Jaya yang mengamankan Pilkada Kota Depok berjumlah 300 personel, sedangkan pasukan cadangan pusat siap digerakkan sebanyak 1.800 personel. Pasukan itu terdiri dari Kostrad (600 personel), Kopassus (300 personel), Marinir (300 personel), dan Kopaskhas (300 personel), serta Kodam Iskandar Muda sebanyak 300 personel.
Sedangkan alutsista dan personel yang disiapkan TNI AD terdiri dari 3 unit Heli Bell-412, 1 unit Heli MI-17, 15 unit Anoa, 2 unit Ransus Jihandak, dan 5 unit detektor/radiasi. Sementara, TNI AL menyiapkan 6 KRI dan 1 unit Heli Bell on Board. TNI AU mengerahkan 2 C-130 Hercules, 1 Cassa 212, dan 2 NAS 332 Super Puma.
Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Sumardi berharap pelaksanaan pilkada serentak di sejumlah kota/kabupaten di Jawa Timur dapat berjalan lancar. Menurutnya, ribuan personel TNI pun telah disiapkan untuk membantu kepolisian dalam mengamankan pilkada di 19 kabupaten/kota.
"Kita sudah laksanakan sejak awal, TNI membantu Polri hingga selesai agar aman dan kondusif," kata Mayjen Sumardi di Surabaya. Pilkada di Jawa Timur akan mendapat pengamanan dari 115.880 personel gabungan. Dari jumlah itu, 6.210 merupakan personel TNI, 22.721 kepolisian, dan 86,949 anggota Linmas.
Sumardi menilai potensi kerusuhan dapat terjadi, terlebih saat pengumuman hasil pemilihan. "Tahapan itu (pengumuman) memungkinkan terjadinya gesekan-gesekan, keributan, sehingga perlu pasukan, di situ kita tingkatkan," tuturnya. n. c15/c30/rahmat fajar ed: fitriyan zamzami
Ikuti Whatsapp Channel Republika
