REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana Silaturahim Nasional (Silatnas) Partai Golkar akan direalisasikan pada Ahad (1/11). Silatnas ini akan menghadirkan dua kubu partai Golkar yang saat ini sedang berselisih, Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Selain dua kubu, silatnas juga akan menghadirkan pengurus Golkar di daerah serta calon kepala daerah yang diusung. Senior- senior Golkar juga dijadwalkan akan hadir dalam silatnas yang akan digelar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta.
Wakil Ketua Umum Golkar hasil musyawarah nasional (munas) Ancol Yorrys Raweyai mengatakan, silatnas ini merupakan capaian luar biasa untuk Partai Golkar. Diselenggarakannya silatnas ini merupakan hasil pembahasan panjang antardua kubu yang sedang berselisih. Menurutnya, Golkar sangat bersyukur masih banyak tokoh senior yang peduli terhadap nasib partai berlambang po - hon beringin ini. Alasannya, upaya untuk menyatukan partai Golkar masih terus terbuka.
Menurut Yorrys, berdasarkan kesepakatan dua kubu, harus ada tindakan riil untuk menyatukan kembali Partai Golkar. Tantangan Golkar ada di depan mata, yakni pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 9 Desember nanti. Silatnas ini akan berbicara soal tantangan itu. "Jadi, silatnas mengundang seluruh kader, 238 calon kepala daerah, dan kedua kubu yang masih ada sekat-sekat," kata dia saat konferensi pers soal Silatnas Partai Golkar di kantor DPP, Jumat (29/10).
Silatnas tersebut akan dihadiri Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK), Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan, serta senior Golkar, seperti Akbar Tandjung dan BJ Habibie. JK dijadwalkan akan memberikan pidato untuk seluruh kader Golkar. Sedangkan, Aburizal Bakrie akan memberikan pidato mewakili pengurus Partai Golkar.
Menurut Yorrys, pascaputusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan kepengurusan Agung Laksono, saat ini SK kepengurusan Golkar yang masih ada di Kementerian Hukum dan HAM adalah hasil munas Riau. Sampai Menkumham menerbitkan SK kepengurusan yang baru, kepengurusan Aburizal Bakrie adalah yang diakui sah oleh Golkar.
Wakil Ketua Umum Golkar hasil munas Bali Nurdin Halid mengatakan, silatnas ini bagian dari konsolidasi partai. Soal status hukum, kata dia, biarkan berjalan dengan sendirinya. Nurdin mengaku tdak mudah untuk membangun konsolidasi dua kubu ini. "Saya intens bertemu dengan Yorrys, tapi tidak membicarakan masa lalu," kata Nurdin yang juga hadir dalam konferensi pers.
Pengacara Golkar kubu Aburizal Bakrie, Yusril Ihza Mahendra, membenarkan putusan PTUN yang menolak permohonan pihaknya untuk memerintahkan Menteri Hukum dan HAM menerbitkan SK yang mengesahkan susunan pengurus DPP Golkar hasil munas Bali. "Karena itu, apa kah Menkumham akan mengesahkan permohonan kubu munas Bali atau tidak, hal itu sepenuhnya adalah kewenangan Menkumham untuk menindaklanjutinya," ujar Yusril, Jumat (30/10).
Desakan MKGR
Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) mendesak digelarnya musyawarah nasional luar biasa (munaslub) oleh partai Golkar. Ketua MKGR Jawa Tengah (Jateng) Suseno Bayu Aji mengatakan, kondisi Golkar yang terus terpuruk akibat dualisme kepengurusan saat ini.
Meskipun putusan kasasi MA sudah keluar dan membatalkan surat keputusan (SK) kepengurusan Agung Laksono, belum menjadi solusi dari terpuruknya Partai Golkar di daerah.
MKGR sebagai salah satu pendiri Partai Golkar sudah menggelar pleno untuk menyikapi masalah ini. Hasilnya, kata dia, MKGR sudah menyerahkan penolakan terhadap keabsahan dua ketua umum ke MA.
Dari hasil pleno di Jawa Tengah itu, MKGR juga meminta MA mencabut keabsahan dua Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Selain itu, MKGR Jateng berharap agar segera dilakukan munaslub. "Kami berharap segera dilakukan munas luar biasa," kata Bayu Aji di Jakarta, Jumat (29/10). rep: Agus Raharjo, Ratna Ajeng Tejomukti ed: Andri Saubani
Ikuti Whatsapp Channel Republika
