JAKARTA — Musyawarah Majelis Syuro (MMS) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kemungkinan digelar dalam waktu dekat. Ketua Badan Penyelenggara Pemira Nasional (BPPN) PKS Sumandjaya mengatakan, musyawarah tersebut akan digelar pertama kali awal Agustus.
Perhelatan ini akan menggelar sidang-sidang penting untuk PKS. Salah satunya untuk memilih ketua MS menggantikan ketua MS saat ini, Hilmi Aminuddin. Beberapa nama sempat disebut muncul sebagai calon kuat pengganti Hilmi Aminuddin di kursi ketua MS. Di antaranya, Hidayat Nurwahid, Surachman Hidayat, serta Tifatul Sembiring.
Seluruh anggota MS, menurut Sumandjaya, dilarang untuk mengampanyekan diri. Sumandjaya pun membantah informasi yang menyebutkan bahwa MMS sudah dilakukan. "Musyawarah MS belum diselenggarakan," kata Sumandjaya kepada Republika, Kamis (30/7).
Selain mencari pengganti Hilmi Aminuddin, MMS akan mengagendakan pemilihan presiden PKS. Saat ini, presiden PKS dijabat oleh Anis Matta yang menggantikan Luthfi Hasan Issaq (LHI). Setelah menjadi tersangka kasus suap impor sapi, LHI mengundurkan diri dari kursi presiden PKS.
Politikus PKS, Indra, mengungkapkan, ada beberapa nama yang berpotensi besar untuk menjadi presiden PKS. Yaitu Anis Matta, Hidayat Nur Wahid, Ahmad Heryawan (Gubernur Jawa Barat), Suswono (mantan menteri pertanian), dan Suharna (mantan menristek).
Anggota Komisi III itu menjelaskan, MS akan menggunakan acuan kapasitas dan kapabilitas kepemimpinan dalam Pemilihan Legislatif 2014 lalu untuk memilih presiden PKS. Hasil Pileg 2014 lalu, jumlah suara pemilih PKS mencapai 8,48 juta atau 6,79 persen. Jumlah ini naik ketimbang pemilu tahun lalu dengan perolehan 8,2 juta atau 7,14 persen. Namun, perolehan kursi PKS justru turun sebanyak 17 kursi menjadi hanya 40 kursi.
Melihat hal tersebut, Indra menjelaskan, dua nama dinilai paling tepat mengisi posisi presiden PKS, yaitu Anis Matta dan Hidayat Nur Wahid. "Bagi saya, dua nama ini yang paling mungkin," kata dia. Siapa pun yang menjadi presiden PKS, kata dia, yang bersangkutan harus fokus untuk mengurus partai. Artinya, dia harus melepaskan jabatan publiknya. Jadi, kalau Hidayat Nur Wahid menjadi presiden PKS, dia harus mundur dari jabatan sebagai wakil ketua MPR RI. rep: Agus Raharjo ed: A Syalaby Ichsan
Ikuti Whatsapp Channel Republika
