REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggaran pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 untuk Polri belum tuntas. Dari Rp 1,1 triliun anggaran yang diajukan, Polri baru mendapat sekitar separuhnya.
Kapolri Jenderal Badrodin Haiti pun mengancam untuk merekomendasikan daerah yang belum memiliki anggaran pengamanan supaya menunda pelaksanaan pilkada. “Kita bisa rekomendasikan supaya yang belum ada anggarannya ya ditunda saja,” kata dia ditemui, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/7).
Meski demikian, Badrodin mengungkapkan, rekomendasi penundaan tersebut masih belum final. Menurut dia, masih ada upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan anggaran pengamanan pilkada.
Dia mengaku akan membahas anggaran pengamanan ini dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Pertemuan tersebut juga untuk membahas upaya mencari tambahan anggaran memenuhi dana pengamanan pilkada. Selain dengan Mendagri, persoalan kekurangan dana pengamanan ini juga akan dibahas dengan pemerintah daerah.
Mantan wakil kapolri ini mengakui, anggaran pengamanan pilkada masih kurang. Namun, besaran kekurangannya terus mengecil. Nilainya sudah tidak lagi di angka Rp 739 miliar. “Tidak segitu (kekurangannya), sudah ada perkembangan, masih kurang tapi tidak segitu, sekitar Rp 500-an miliar,” kata dia.
Ketua Komisi III Aziz Syamsudin mengatakan, pihaknya memang meminta penjelasan soal kesiapan Polri dalam menghadapi pilkada serentak 9 Desember nanti karena anggaran yang dibutuhkan oleh Polri untuk pengamanan belum terpenuhi seluruhnya.
Politikus Golkar ini menjelaskan, harus ada solusi terkait pendanaan pengamanan pilkada serentak ini. Menurut dia, faktor pengamanan menjadi faktor utama dalam pesta demokrasi pilkada serentak. Pengamanan pilkada harus sudah dilakukan sejak masa pendaftaran dan kampanye. Oleh karena itu, dibutuhkan anggaran cepat dan tepat. Azis mengatakan, pihaknya akan segera menggelar rapat konsultasi dengan Mendagri serta seluruh kapolda di Indonesia guna memastikan kesiapan menghadapi pilkada serentak
Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiansyah berharap semua pihak tetap berupaya agar pilkada serentak di 269 daerah tetap berlangsung pada Desember mendatang. Menurut dia, penyelenggaraan pilkada serentak di 269 daerah merupakan perintah undang-undang yang harus didukung oleh semua pihak.
"Ya karena amanat UU itu, sehingga segenap upaya perlu dilakukan untuk mendukung terselenggaranya pilkada dengan sukses," ujar Ferry, saat dihubungi, Kamis (2/7).
Ia juga mengatakan akan ada rapat lanjutan mengenai pembahasan persiapan pilkada yang meliputi anggaran pengawasan dan juga pengamanan yang bermasalah. "Nanti kita bicarakan juga dengan kapolri dan mendagri," ujarnya.
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnizar Moenek mengatakan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berkaitan dengan anggaran pengawasan dan pengamanan pada Jumat (3/7). Rapat tersebut akan menyisir beberapa permasalahan terkait anggaran pilkada. "Intinya kita mau tau apa yang jadi permasalah daerah agar bisa dicarikan solusinya," ujarnya.
Selain itu, pria yang kerap disapa Donny tersebut mengungkapkan, Mendagri Tjahjo Kumolo telah melaporkan untuk memohonkan sidang terbatas kepada presiden untuk cari solusi adanya kekurangan bagi aparat pengamanan.
rep: Agus Raharjo, Fauziah Mursid antara ed: A Syalaby Ichsan
Ikuti Whatsapp Channel Republika
