REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pemerintah Indonesia diminta untuk mengawal dan memastikan kesepakatan tripartit yang melibatkan Indonesia, Malaysia, dan Thailand terkait Rohingya terlaksana dengan baik.
Anggota Komisi I DPR RI Ahmad Zainuddin mengatakan, meski hasil pertemuan belum menyentuh semua akar permasalahan, Indonesia mengapresiasi niat baik Myanmar untuk menyelesaikan masalah Rohingya. Apalagi, ASEAN menuju integrasi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan dimulai akhir tahun ini.
Integrasi ekonomi kawasan tersebut memerlukan stabilitas kawasan di bidang sosial, budaya, dan politik."Jangan sampai isu-isu keamanan dan HAM menyandera langkah yang sudah dilakukan ASEAN menuju MEA 2015,"kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini di Jakarta, Sabtu (23/5).
Rabu (20/5), bertempat di Kuala Lumpur, Malaysia, Menteri Luar Negeri Myanmar U Wunna Maung Lwin menyatakan, Myanmar menyetujui empat poin kesepakatan yang dihasilkan pertemuan tripartit tersebut. Dua di antaranya yaitu, pertama, Myanmar segera me merintahkan kedutaan besarnya untuk melakukan kunjungan ketempat-tempat penampungan sementara para imigran ilegal di Aceh.
Kedua, Myanmar menyambut baik tawaran kerja sama Indonesia untuk pembangunan Negara Bagian Rakhine secara inklusif dan nondiskriminatif. Jika Myanmar tidak konsisten dengan yang disepakati, lanjut Zainud din, ASEAN harus meninjau ulang posisi Myanmar di ASEAN. "Sangat tidak pantas ketua ASEAN tersandera isu ini," paparnya.
Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution menyatakan, masalah Rohingya memicu gemuruh HAM. Persoalan ini tak lagi bisa dilihat dalam batas nasional, tetapi juga regional, bahkan internasional yang saling berkaitan. "Persoalan manusia sejatinya tidak boleh dibatasi sekat-sekat administrasi teritori," tuturnya.
Maneger khawatir jika permasalahan ini berdampak secara domino pada negara-negara tetangga, khususnya Indonesia, yang dahulu sempat dimayoritaskan umat Buddha.
Koordinasi
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar rapat koordinasi terkait penanganan pengungsi Rohingya, Sabtu (23/5). Atas instruksi Wapres Jusuf Kalla, BNPB diminta untuk membantu pengungsi Rohingya di Aceh.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, penanggung jawab penanganan pengungsi adalah Kementerian Sosial. BNPB membantu pemenuhan kebutuhan yang diperlukan untuk melengkapi kekurangan dalam penanganan pengungsi.
Ia mengungkapkan, saat ini jumlah pengungsi dari Rohingya, Bangladesh, dan Myanmar yang ada di Aceh berjumlah 1.722 jiwa. Mereka butuh sembako, susu anak, pakaian, peralatan mandi, sandal jepit, sarung, makanan tambahan gisi, tikar, karpet untuk shalat, MCK, air bersih, dan obatobatan. rep: Dyah Ratna Meta Noviac17/antara, ed: Nashih Nashrullah
Ikuti Whatsapp Channel Republika
