JAKARTA — DPR meresmikan pembangunan Alun-Alun Demokrasi yang terletak di halaman depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/5). Acara tersebut dihadiri oleh para pimpinan DPR, yakni Setya Novanto, Fahri Hamzah, Agus Hermanto, dan Taufik Kurniawan.
Selain itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Winantuningtyastiti dan Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Roem Kono tampak hadir dalam peresmian. Fahri Hamzah yang berkesempatan memberikan pidato peresmian mengatakan, pembangunan alun-alun tersebut penting untuk menjembatani rakyat dan wakilnya yang duduk di bangku parlemen.
"Aspirasi, partisipasi, keinginan rakyat harus diorganisir. Semoga dengan adanya alun-alun ini publik bisa lihat wakilnya lebih dekat dan aspirasi rakyat dengan DPR jadi lebih dekat," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/5).
Fahri yang juga ketua Tim Implementasi Reformasi DPR mengatakan, Kompleks Parlemen merupakan simbolisasi tempat pertemuan para pemimpin dunia. Pada era ini, ia berharap, bukan hanya para pemimpin yang dapat bertemu di gedung DPR/MPR, melainkan juga rakyat. "Jadi, kalau dulu masyarakat demo sampai harus merusak pagar, sekarang bisa masuk dan berdemo di alun-alun ini. Ketua DPR pun melalui ruangannya bisa melihat langsung," ujarnya.
Selain itu, politikus PKS itu mengatakan, alun-alun yang termasuk dalam tujuh tahap pembangunan DPR itu juga dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka untuk publik. "DPR serahkan 20 hektare halamannya untuk ruang publik. Di mana di Jakarta ini sudah sulit ditemukan ruang publik," kata Fahri.
Kompleks Senayan menurutnya adalah kompleks bersejarah. Ia menjelaskan, Presiden Sukarno pada Mei 1954 mempresentasikan denah pembangunan "the Conefo Project." Proyek tersebut merupakan gagasan untuk membentuk suatu kekuatan baru yang beranggotakan negara-negara berkembang untuk mengimbangi dua kekuatan blok saat itu, yakni Blok Uni Soviet dan Blok Amerikat Serikat.
"Presiden Sukarno sudah menggagas dan menyiapkan desain pembangunan Gedung Conefo di Senayan untuk bersama-sama negara berkembang menjadi penyeimbang Blok Barat dan Blok Timur," katanya.
Menurutnya, proklamator kemerdekaan RI itu sudah membangun gedung di senayan, tetapi pelaksanaan Conefo batal. Gedung itu kemudian digunakan oleh MPR dan DPR. Terkait dengan desain Conefo tersebut, menurut Fahri, pimpinan DPR ingin melanjutkan pembangunan gedung. "Kami sudah mendiskusikannya dengan para ahli di perguruan tinggi," katanya.
Dari diskusi tersebut, Fahri menjelaskan, pimpinan DPR merencanakan untuk membangun ruang terbuka yang diberi nama alun-alun demokrasi. Alun-alun ini akan digunakan sebagai tempat elemen masyarakat menyampaikan aspirasinya kepada pimpinan DPR.
Selama ini, kata dia, aksi unjuk rasa yang dilakukan sering merusak bagian depan berupa pagar dan tanaman kompleks DPR RI. Hal itu karena lokasinya sangat jauh dari tempat pimpinan dan anggota DPR. Dengan dibangunnya alun-alun demokrasi, menurut dia, para pengunjuk rasa yang menyampaikan aspirasinya tidak sampai merusak pagar dan dapat berkomunkasi dengan pimpinan dan anggota DPR. c82/antara ed: A Syalaby Ichsan
Ikuti Whatsapp Channel Republika
