Enam Bulan Cukup Untuk Reshuffle

JAKARTA -- Waktu enam bulan menjalankan pemerintahan dinilai cukup bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan reshuffle (perombakan kabinet). Sebab, penentuan menentukan kinerja kabinet itu dinilai cukup dalam waktu 100 hari pertama pemerintahan.

"Kinerja 100 hari pertama itu sudah bisa diukur kinerja seorang menteri. Makanya, di era presiden SBY, 100 hari itu dijadikan momentum mana menteri yang diteruskan atau tidak," kata pengamat politik Indostrategi, Pangi Syarwi Chaniago, Senin (20/4).

Menurut Pangi, saat ini enam bulan usia pemerintahan, atau lewat dari waktu 100 hari, sudah bisa menjadi indikator bagi Jokowi untuk mengambil keputusan harus meneruskan menteri atau menggantinya. "Kalau Jokowi punya insting yang tajam, dia sudah bisa mengambil keputusan mana menteri yang layak dan tidak untuk dilanjutkan," kata Pangi.

Namun, Pangi melanjutkan, melakukan reshuffle atau tidak, hal tersebut ada sepenuhnya di tangan Jokowi. Dia mengingatkan, jangan sampai reshuffle hanya untuk memasukkan orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu, bukan untuk mendukung pemerintahan. "Jangan hanya mengganti menteri hanya untuk kepentingan partai, bukan kepentingan negara," kata Pangi.

Sebelumnya, direktur Eksekutif Poltracking Institute Hanta Yudha AR mengatakan, sebanyak 48,5 persen publik merasa tidak puas dan 44 persen menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah. Sedangkan, 7,5 persen sisanya menyatakan tidak tahu.

"Tingginya ketidakpuasan publik itu masuk akal, mengingat janji-janji pemerintahan Jokowi-JK dalam mengimplementasikan program Nawacita masih belum maksimal," kata Hanta dalam acara "Hasil Survei Nasional Evaluasi Publik terhadap Kinerja Enam Bulan Pemerintahan Jokowi-JK", di Hotel Sofyan, Jakarta, Ahad (19/4).

Tak hanya itu, masyarakat yang juga dinilai sepakat terhadap wacana perombakan kabinet dalam pemerintahan Jokowi-JK ini sebanyak 41.8 persen. Sedangkan, 28 persen lainnya menyatakan tak menginginkan dilakukannya reshuffle. Dan 30,2 persen mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.

Menanggapi hal ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, perombakan kabinet tidak tergantung pada hasil sebuah survei. Menurutnya, pemerintah akan merombak para menterinya jika memang dibutuhkan.

"Reshuffle tidak reshuffle itu tidak tergantung pada survei, tapi tergantung pada kebutuhan dan masalah pemerintah sendiri. Kalau semua tergantung pada survei, nanti negeri ini negeri survei semua itu," kata Kalla, di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (20/4).

Lebih lanjut Kalla mengatakan, selama ini presiden juga telah melakukan penilaian terhadap jalannya pemerintahan. Kendati demikian, menurut dia, saat ini belum diperlukan dilakukannya perombakan kabinet terhadap para menterinya. "Tidak, belum," kata dia.

Ketua DPP Partai Hanura Dadang Rusdiana menilai ada beberapa menteri yang perlu dipertimbangkan untuk diganti, yakni, menteri Bappenas, menteri perdagangan, menteri negara BUMN, dan menkumham.

Namun, Dadang mengatakan reshuffle ini diakui Dadang belum menjadi keputusan resmi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan belum diusulkan pada Presiden Jokowi. Ketua DPP PDI Perjuangan Sukur Nababan menilai, hasil survei Poltracking Indonesia bisa menjadi masukan pemerintahan. "Pemerintahan ini masih baru, sehingga menteri masih banyak yang mempelajari persoalan-persoalan pada bidang yang menjadi tanggung jawabnya.

Ketika ditanya soal rumor yang menyebut soal kemungkinan adanya reshuffle kabinet, menurut Sukur, hal tersebut adalah hak prerogatif presiden dan tidak bisa diintervensi oleh pihak lain. Kalaupun nantinya ada reshuffle, menurut dia, tentunya presiden sebelumnya akan memberikan evaluasi kinerja dari masing-masing menteri kabinet. rep: Dessy Suciati Saputri c23 ed: Muhammad Hafil

***

infografis

Reshuffle Era SBY:

Periode I (2004-2009)

1. 5 Desember 2005

- Menko Perekonomian: Boediono menggantikan Aburizal Bakrie

- Menkokesra: Aburizal Bakrie menggantikan Alwi Shihab

- Menperin: Fahmi Idris menggantikan Andung Nitimiharja

- Menakertrans: Erman Soeparno menggantikan Fahmi Idris

- Kepala Bappenas: Paskah Suzetta menggantikan Sri Mulyani Indrawati

- Menkeu: Sri Mulyani menggantikan Jusuf Anwar

2. 7 Mei 2007