REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Merah Putih (KMP) coba menjalin komunikasi dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pendekatan dilakukan ketika koalisi besar tersebut terancam kehilangan dua anggota, yakni Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Fraksi Partai Golkar.
Dua partai besar tersebut sedang mengalami krisis. Terlebih, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly sudah mengesahkan kepengurusan Golkar kepemimpinan Agung Laksono dan PPP yang diketuai Romahurmuziy yang notabene sudah menyatakan dukungan terhadap pemerintah dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Sekretaris Harian KMP Fahri Hamzah mengatakan, Ketua KMP sekaligus Ketua Umum DPP Golkar munas Bali, Aburizal Bakrie (Ical) sudah berkomunikasi dengan SBY. "Ada komunikasi antara Ical dan SBY, bahwa SBY ingin serius berada dalam kepemimpinan KMP," kata Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/3).
Secara de facto, ujarnya, posisi Demokrat sejak awal memang berada dalam KMP. Buktinya, Fahri mengungkapkan, Demokrat selalu bersama KMP pada setiap paket pemilihan alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR. "Selama pemilihan paket fraksi, pimpinan DPR, MPR, dan AKD, Demokrat selalu bersama dengan KMP," tambahnya.
Meski anggota KMP sedang diguncang oleh perpecahan internal, politikus PKS tersebut mengungkapkan, anggota KMP masih lengkap. Wakil Ketua DPR ini bahkan menyebut KMP memiliki enam anggota yakni Partai Golkar munas Bali, Gerindra, PAN, PKS, PPP muktamar Jakarta, dan Partai Demokrat.
Hasil perolehan suara Pileg 2014, gabungan fraksi di KMP yang terdiri atas Gerindra, Golkar, PKS, dan PPP, serta PAN, menguasai lebih dari separuh dari 560 kursi di Parlemen, yakni 292 kursi. Sementara, fraksi-fraksi KIH hanya menguasai 207 kursi.
Perpindahan sikap politik Golkar dan PPP bakal menjadi tsunami politik bagi KMP. Golkar memiliki jatah 91 kursi sedangkan PPP punya 39 kursi. Hengkangnya dua partai tersebut dinilai akan membuat barisan KMP lemah karena hanya punya 162 kursi. Partai Demokrat akan menjadi mitra menggiurkan dengan modal 61 kursi.
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Didik Mukriyanto tak membantah adanya komunikasi antara Ical dan SBY. Menurutnya, komunikasi antara sesama pemimpin partai merupakan hal lumrah. Hanya, Didik memberi catatan bahwa pembicaraan mereka tak menandakan hijrah politik partainya untuk bergabung bersama KMP.
Dia menegaskan, Demokrat tetap berada di tengah antara KMP dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). "Sikap kami sejak awal sudah terang benderang, tidak bergabung di KIH ataupun di KMP," kata dia, Kamis (19/3).
Menurutnya, Partai Demokrat memang mendukung KMP. Beberapa contoh kasus, seperti penentuan AKD dan UU MD3 sikap mereka bersama. Meski demikian, partainya berbeda dalam peristiwa politik lainnya. Dia mencontohkan, Demokrat mendukung sikap politik KIH dalam Perppu Pilkada. "Sikap seperti itu kan sudah terang. Kita (Partai Demokrat) hanya akan mendukung sesuai dengan aspirasi masyarakat," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Max Sopacua menegaskan, Demokrat baru akan mengakui kepengurusan Golkar yang sah seusai adanya putusan hukum final dan mengikat. Menurutnya, Demokrat tidak akan membuat pengakuan institusi tanpa ada landasan hukum. Meski demikian, Max berjanji pihaknya akan menerima silaturahim kubu Agung Laksono yang sedang mengagendakan roadshow politik.
Selain coba merangkul Demokrat, KMP juga mencoba menyelesaikan kisruh Golkar dan PPP dengan menginisiasi hak angket terhadap kebijakan Menkumham dalam menyelesaikan konflik parpol. Hanya, tidak semua anggota KMP setuju hak angket. Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) yang baru terpilih, Zulkifli Hasan, menyatakan akan menghindari hak penyelidikan tersebut.
N ed: a syalaby ichsan
Ikuti Whatsapp Channel Republika
