JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai wajar jika menjalin komunikasi dengan elite partai pendukungnya sebelum mengambil keputusan. Namun, komunikasi yang dibangun presiden dengan para eliet partai harusnya hanya sebatas menjelaskan posisi dan meminta masukan saja.
Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Ari Dwipayana, mengatakan, keputusan terakhir tetap berada di tangan Presiden sebagai single chief executive. "Itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah kalau Presiden didikte kepentingan partai," ujarnya, Selasa (23/12).
Ia menilai, kebijakan yang dibuat pemerintahan Jokowi-JK tak sepenuhnya dipengaruhi elite partai. Sebab, kata dia, sebagian kebijakan sudah dirancang jauh-jauh hari oleh tim transisi. "Saya kira tidak. Kebijakan yang dibuat Jokowi sudah ada skema dan rancangannya sejak awal. Seperti kenaikan harga BBM, persoalan krisis energi, dan kedaulatan pangan itu kan sudah ada," katanya.
Bahkan, kata dia, Jokowi harusnya tak hanya membangun komunikasi dengan elite partai pendukung, tetapi juga elite partai oposisi. Sebab, presiden harus dapat merangkul semua kalangan sebelum memutuskan kebijakan bagi rakyat banyak.
Sekertaris Kabinet Andi Widjajanto membenarkan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintahan Jokowi-JK dipengaruhi oleh elite politik. Andi mengatakan, karena kebijakan adalah produk politik, maka wajar jika proses pengambilannya dipengaruhi elite politik.
"Pasti betul, kebijakan kan adalah politik, pasti ada pengaruh elite politik. Menteri itu elite politik, eselon satu itu elite politik, masa nggak dipengaruhi oleh siapa-siapa." kata mantan deputi Tim Transisi Jokowi-JK itu.
Saat disinggung mengenai pengaruh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dalam pemerintahan Jokowi, Andi menilai hal itu sebagai sesuatu yang wajar. Dia menjelaskan, sejak awal Jokowi telah berkomitmen untuk membangun interaksi dengan tokoh-tokoh politik dari partai yang mendukungnya. Karena itu, menurut Andi, sebagai presiden yang diusung partai politik, wajar jika presiden berkomunikasi dari dua tokoh tersebut sebelum mengambil kebijakan.
Sebelumnya, Cyrus Network merilis hasil survei mereka yang menunjukkan sebagian besar masyarakat menganggap kebijakan Jokowi dipengaruhi elite politik. Sebanyak 83 responden menyatakan, Jokowi terpengaruh Megawati Soekarnoputri, Jusuf Kalla, dan Surya Paloh.
"Sebanyak 83 persen responden menyatakan Ketua Umum PDI Perjuangan memengaruhi presiden ketujuh itu dalam penentuan kabinet dan kebijakan," ungkap Direktur Cyrus Network Hasan Nasbi dalam konferensi pers mengenai rating Pemerintahan Jokowi-JK di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Ahad (21/12). n ed: muhammad fakhruddin
Ikuti Whatsapp Channel Republika
