GAMBIR — Tiga bulan setelah pelantikan, seluruh anggota DPRD DKI Jakarta belum bekerja. Namun meski tidak bekerja, para wakil rakyat itu tetap menerima gaji. Pengamat politik LIPI Indria Samego mendesak agar DPRD DKI segera membuat alat kelengkapan. "DPRD DKI enggak boleh begitulah. Malu sama rakyat," kata Indria kepada Republika, Jumat (21/11).
Menurut Indria, para anggota DPRD harus lebih memikirkan rakyat. "Janganlah terlalu kebawa sakit hati, kebanyakan mereka mengejar kekuasaan kalau seperti ini," ujarnya.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jhonny Simanjuntak sangat menyayangkan belum terbentuknya kelengkapan alat. Menurutnya, salah satu penyebab belum terbentuknya alat kelengkapan di DPRD terpengaruh fenomena yang terjadi di tingkat nasional.
"DPRD DKI ikut kena imbas dengan adanya sistem voting, seperti fenomena di DPR RI. Harusnya kan alat kelengkapan terbentuk dengan musyawarah dan proposional partai pemenang saat pemilu," kata Jhonny saat dihubungi Republika, Jumat.
Fenomena tersebut, menurut Jhonny, merupakan imbas sakit hati dari para politisi pascapemilihan presiden 2014. "Partai-partai yang kalah, berkumpul jadi satu dan menghilangkan kultur demokrasi Indonesia," ujarnya.
Harusnya, Jhonny berpendapat, para wakil rakyat bisa memberikan pendidikan politik kepada rakyat Indonesia. "Kalau fenomena sekarang, partai politik tampak lebih memperjuangkan kepentingan partai bukan kepentingan rakyat," ucapnya.
Jhonny menegaskan, kelengkapan alat DPRD harus segera dibentuk. Jika tidak, kemungkinan besar penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015 akan terlambat. "Otomatis pembangunan akan terkatung-katung. Jujur saya malu sekali, tiga bulan ini makan gaji buta," kata Jhonny mengeluh.
"Ini kita kayak orang luntang-lantung tidak jelas apa yang mau dikerjakan," ujar Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Zainuddin. Sebetulnya, kata Zainuddin, Fraksi Partai Golkar sudah menyerahkan nama-nama untuk duduk di komisi, satu pekan setelah pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta.
Zainuddin pun mendesak pimpinan DPRD segera mengambil langkah untuk membentuk alat kelengkapan dewan. Hal itu, kata dia, untuk menepis anggapan bahwa anggota DPRD makan gaji buta karena kerjanya tidak jelas.
Menurut dia, hambatan yang ditemui, yakni masih ada fraksi yang belum mau menerima jatah pimpinan di alat kelengkapan. Ia juga menginginkan penyelesaian secara musyawarah lekas diputuskan dengan voting. "Akibatnya, ini belum terbentuk alat kelengkapan Dewan, banyak hal yang pasti tertunda, seperti pembahasan APBD. Bila begini terus, malu kita," ujarnya.
Kondisi berbeda terjadi di Bogor. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan DPRD Bogor telah mencapai kesepakatan dalam merancang APBD 2015. "Rancangan siap diajukan ke provinsi," kata Wali Kota Bogor, Bima Arya, Jumat (21/11).
Bima mengungkapkan, APBD 2015 mencerminkan beberapa prinsip utama. Prinsip-prinsip tersebut di antaranya komitmen pemkot untuk meningkatkan belanja langsung.
Belanja langsung, kata Bima, berarti melakukan penghematan pada pos-pos yang selama ini anggarannya dapat dialokasikan langsung ke rakyat. Anggaran dapat diberikan untuk pembangunan infrastruktur dan kebutuhan-kebutuhan rakyat. "Kami juga mengurangi hal yang sifatnya rutinitas," kata dia.
Prinsip lain, yakni komitmen pemkot pada program prioritas. Program prioritas Kota Bogor meliputi pembenahan sistem transportasi, kebersihan, pertamanan, relokasi pedagang kaki lima (PKL), dan kemiskinan. "Sektor-sektor itulah yang akan diutamakan oleh pemkot," ujar Bima.
Efisiensi anggaran juga menjadi prinsip utama APBD 2015. Bima mengatakan, biaya dinas wali kota pada APBD 2015 ini dikurangi sebesar 50 persen. "Keputusan untuk mengurangi kegiatan rapat juga sangat membantu mengurangi biaya pengeluaran," jelasnya. n c07/ c09 ed: karta raharja ucu
Ikuti Whatsapp Channel Republika
