JAKARTA -- Sidang anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memilih ketua dan wakil ketua BPK pada Selasa (21/10). Politikus Partai Golkar Harry Azhar Azis terpilih sebagai ketua, didampingi anggota BPK dari periode sebelumnya Sapto Amal Damandari sebagai wakil ketua.
Sidang internal tersebut dilangsungkan secara tertutup di kantor BPK, Jakarta. Dalam pemilihan ketua, Harry Azhar bersaing dengan mantan ketua BPK Rizal Djalil. Dalam voting yang diikuti seluruh anggota BPK, Harry memperoleh lima suara, sedangkan Rizal memperoleh empat suara.
Sementara, Sapto Akmal mengalahkan calon wakil ketua lainnya, Bahrullah Akbar, dengan perolehan enam suara. Menurut rilis yang dikeluarkan BPK, ketua dan wakil ketua yang baru terpilih akan segera diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali.
Harry Azhar Azis lahir di Tanjung Pinang pada 25 April 1956 dan memperoleh gelar doktor di Oklahoma State University Shliwater. Ia sempat menjabat sebaga wakil ketua Komisi XI DPR periode 2009-2014 dari Fraksi Golkar. Harry tak terpilih sebagai anggota dewan dalam pemilu legislatif lalu.
Selepas pemilihan, Harry Azhar Azis menjanjikan BPK akan lebih transparan di bawah kepemimpinannya. "BPK harus transparan, seluruh hasil audit harus dipublikasikan," kata Harry, kemarin.
Sesuai dengan UU Keterbukaan Publik, setiap lembaga pemerintahan harus terbuka dengan informasi yang berhubungan dengan kepentingan umum, termasuk BPK. Harry mengatakan, akan mengusulkan kepada seluruh anggota BPK lainnya agar menginstruksikan setiap perwakilan BPK di daerah untuk mengaktifkan situs mereka. Situs itu yang nantinya digunakan oleh BPK dalam memublikasikan hasil auditnya.
"Berapa biaya membuat web, tidak mahal kan? Harusnya hasil audit dipublikasikan di web itu," kata Harry. Ia menyatakan, auditor tidak perlu khawatir hasil audit digunakan pihak tidak bertanggung jawab untuk kepentingan-kepentingan yang merugikan.
Publikasi hasil audit BPK justru akan menjadi pengawasan oleh masyarakat agar pemerintah menjalankan tugasnya dengan baik dan efektif. Harry mengatakan, hasil audit BPK seyogianya tidak melulu berdasarkan laporan keuangan, tapi harus diukur dari keberhasilan menekan kemiskinan dan pengangguran.
Kesuksesan pelaksanaan pemerintah ukurannya bukan hanya kepatuhan, kepatutan, dan kewajaran dari sisi akuntansi, tapi juga menyangkut kesejahteraan. "Percuma jika hasil audit keuangan di suatu daerah wajar tanpa pengecualian, tapi rakyatnya miskin dan pengangguran meningkat," kata Harry.
Ia mengusulkan agar BPK memiliki parameter kesejahteraan rakyat. Dan dalam audit kesejahteraan itu, BPK dibantu oleh pengamat ekonomi dan politisi. n antara ed: fitriyan zamzami.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
