JAKARTA — Sejumlah jabatan penting di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum terisi. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengaku kesulitan merekrut pegawai yang pantas untuk mengisi jabatan-jabatan tersebut.
Menurut Bambang, KPK sudah membuka pendaftaran sebanyak tiga kali untuk menyeleksi pegawai dari luar. KPK juga terus mencoba melakukan rekrutmen pegawai di internal KPK. Namun, setelah melewati beberapa proses rekrutmen, tidak satu pun pelamar memenuhi standar yang diinginkan KPK. "Kami sudah melakukan tes tiga gelombang, sulit mencari standar," kata Bambang, Ahad (19/10).
Ia menegaskan, KPK tidak akan memaksakan untuk menerima orang yang tidak memenuhi standar mengingat kompetensi dan reputasi yang telah dibangun di KPK. "Jadi, lebih bagus dikosongkan daripada menaruh orang sembarangan," ujarnya.
Bambang bertamsil, KPK meminta kepada presiden terpilih Joko Widodo agar menempatkan orang-orang yang bagus di kementeriannya. Sebab itu, KPK juga, kata dia, mesti menempatkan orang-orang yang berkualitas juga. "Memang akibatnya sulit mencari pegawai," katanya.
Dihubungi terpisah, praktisi hukum Ahmad Rifai menyarankan agar KPK mencari terobosan yang berbeda untuk mencari pegawai yang standarnya sesuai dengan kriteria yang diinginkan KPK. Baik terobosan di masalah administrasi maupun teknis.
"Mengenai masih banyaknya jabatan yang kosong, memang KPK harus berani melakukan perekrutan yang berbeda dengan lembaga lainnya untuk mencari orang yang berkualitas," katanya.
Menurut Rifai, tidak akan mengganggu kinerja di lembaga KPK meski beberapa pegawai merangkap jabatan karena divisinya masih banyak yang kosong. Namun, kata dia, lebih baik KPK merekrut orang untuk mengisi jabatan yang kosong.
Sebelumnya, Kepala Bagian Perencanaan Anggaran dan Keuangan KPK Subagio yang juga mencalonkan diri sebagai calon pimpinan KPK, menyampaikan, salah satu permasalahan di KPK adalah banyaknya kekosongan dan rangkap jabatan. "Di KPK, masih banyak pegawai yang merangkap jabatan," katanya saat wawancara dengan tim pansel, Kamis (9/10).
Menurut Subagio, untuk sebuah organisasi, tidak baik struktur organisasinya dibiarkan lama kosong. Terlebih, jika pegawainya merangkap jabatan.
Menurut Subagio, divisi yang saat ini belum terisi, di antaranya, deputi Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM), deputi Informasi dan Data (INDA), direktur Penyidikan, direktur Pengawas Internal, dan direktur Pengelolaan Informasi dan Data (Pinda). n c62 ed: fitriyan zamzami
Ikuti Whatsapp Channel Republika
