JAKARTA -Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) akan disodori daftar hitam namanama calon menteri. Komisioner Komnas HAM Siane Indriani mengatakan, nama-nama yang disodorkan disebut bertanggung jawab terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada masa lalu.
Selain itu, beberapa nama disebut tidak kooperatif dan tidak memiliki komitmen terhadap penegakan HAM di Tanah Air. "Harapannya sesuai kampanye Jokowi yang berorientasi pada penegakan HAM," tuturnya saat dihubungi Republika, Sabtu (6/9).
Komnas HAM akan menyetorkan daftar hitam ini dalam pertemuan tertutup de ngan Jokowi. Siane enggan menyebut nama yang tidak direkomendasikan lembaganya sebagai menteri. "Pertemuan akan dilaksanakan dalam waktu dekat,"ujarnya. Komisioner Komnas HAM lainnya, Noor Laila, mendesak agar Jokowi-JK menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat dalam 100 hari kerja."Riilnya ada kepres tentang pembentukan pengadilan HAM," paparnya.
Indonesia Corruption Watch (ICW) juga akan memberikan daftar hitam calon menteri.Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW Emerson Yuntho mengatakan, lembaganya akan menjelaskan kasus korupsi yang pernah dialami seseorang pada masa lampau dan potensi seseorang melakukan penyimpangan pada masa depan.
Ia menambahkan, saat ini nama-nama tersebut masih dalam kajian tim internal ICW.Sehingga, belum bisa dipastikan siapa saja nama yang akan masuk dalam daftar hitam ICW yang akan diserahkan ke Jokowi.
"Untuk nama-nama masih belum bisa dipasti kan karena saat ini kita masih dalam proses kajian," ujar Emerson.Ia berpesan agar Jokowi-JK menjadikan kasus korupsi yang membelit menteri pada era pemerintahan SBY sebagai pelajaran. Calon menteri yang diusung harus memiliki rekam jejak yang bersih agar kejadian menteri tersandung korupsi tak terulang.
Deputi Tim Transisi JokowiJK Hasto Kristianto mengatakan, pihaknya menerima semua masukan dari masyarakat terkait rekam jejak anggota kabinet mendatang. "Ini membuktikan LSM membantu melakukan kontrol," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PDIP ini.
Hasto menyebut meski yang diajukan berupa daftar nama semua keputusan tetap ada di tangan Jokowi. "Tim transisi tidak menerima nama. Jika ada LSM yang memberi nama yang tergolong negatif list, semua hak prerogatif Pak Jokowi," lanjutnya. rep:c83, ed:hafidz muftisany
Ikuti Whatsapp Channel Republika
