JAKARTA -- Presiden terpilih Joko Widodo mengingatkan partai politik pendukungnya agar tidak meminta jatah menteri pada kabinet mendatang. Sebab, anggota koalisi pendukung Jokowi-Jusuf Kalla itu sudah sepakat memberikan dukungan tanpa syarat pembagian kekuasaan.
Jokowi mengatakan, dukungan tanpa syarat pembagian kursi di eksekutif itu sudah menjadi komitmen sejak menjalin koalisi. "Dulu sudah saya sampaikan, syaratnya itu tanpa syarat. Sudah jelas," ujar dia, Senin (11/8).
Jokowi menyatakan, dia belum menentukan susunan kabinet, termasuk menentukan siapa orang-orang yang akan menduduki jabatan di pemerintahan. Jokowi akan menggunakan hak prerogatifnya untuk menentukan orang-orang yang duduk di kabinet.
Pernyataan Jokowi itu untuk menanggapi isu yang menyebut partai pendukungnya meminta jatah menteri. Pada Ahad (10/8), Ketua DPP PKB Abdul Kadir Kar ding menyatakan, Ketua Umum PKB Muhaimin telah menyiapkan 10 nama yang akan di usulkan sebagai calon menteri dalam kabinet Jokowi-Jusuf Kalla.
Sebagai partai pengusung, kata Karding, PKB memiliki kewenangan mengajukan nama-nama menteri. Namun, PKB menyerahkan keputusan menerima atau menolak kadernya tersebut kepada Jokowi-JK
PKB juga ti dak setuju dengan wacana bahwa seseorang yang di angkat menjadi menteri harus melepas jabatan di partai politik. PKB menyebut ide ini sebagai deparpolisasi. Padahal, Jokowi meng inginkan menteri tidak memiliki jabatan struk tural di partai politik.
Ini merupakan kali kedua Jokowi mengingatkan parpol pendukung untuk menjaga komitmen mendukung tanpa syarat. Pekan lalu, Jokowi juga menyatakan hal serupa setelah politikus PKB mengingatkan janji memberikan kursi menteri agama kepada PKB atau Nahdlatul Ulama.
Kala itu, Jokowi menyatakan, partai pendukung, wartawan, dan ber bagai pihak bisa mengusulkan nama-nama untuk mengisi kabinet. Ken dati demikian, dia tidak menjamin akan memilih nama-nama yang diusulkan.
Sejalan
Kemarin, Karding mengatakan, komitmen partainya sejalan dengan Jokowi. PKB tidak akan memaksa agar rekomendasinya diterima meski telah menyiapkan 10 kader untuk masuk kabinet. "Itu hak prerogatif presiden. Sejak awal, kami sejalan dengan prinsip tanpa syarat," kata dia.
Kendati demikian, PKB mengkritisi adanya wacana menteri yang menjabat harus melepas keberpi hakan politiknya di dalam partai. Menurut Karding, PKB telah menolak kebijakan tersebut sejak era presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. "Bukan hanya dalam periode sekarang ini," ujar dia.
Menurut dia, konsekuensi negara yang menganut sistem demokrasi tak bisa menghindari keterlibatan parpol di pemerintahannya. Negara presidensial harus membuka diri, jajaran menterinya memang diisi orangorang parpol. Selain itu, dalam UU pun, hak parpol dijamin konstitusi.
"Contohnya, Presiden SBY yang juga ketua umum Partai Demokrat dapat sukses mengemban kepemerin tahannya," ujar dia.
Karding menyatakan, parpol pendukung Jokowi-JK memiliki visi serta misi yang sejalan dengan presiden dan wakil presidennya sehingga perlu bekerja sama. Kinerja baik yang di lakukan pemerintahan Jokowi-JK akan membuat nama PKB terangkat dan begitu sebaliknya.
"Masak untuk hal seperti itu saja, kami tidak boleh dapat. Watak politik kita, kalau orang sudah melepas baju parpol, dukungan akan berkurang karena tak ada perekat."
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatulloh Pangi Syarwi Chaniago menga takan, Jokowi harus mengantisipasi parpol pendukungnya menyerang pemerintahan kalau tidak memberikan jatah kursi menteri.
Sebab, parpol pengusung yang sudah berjuang memenangkan Joko wi-JK bakal berharap mendapat jatah kursi menteri pada pemerintahan mendatang. Pangi pun menyarankan agar Jokowi membagi komposisi kabinet secara seimbang antara profesional dan politikus.
"Jika becermin pada konsep koa lisi tanpa syarat, komposisi ka binet mereka seharusnya diisi 50:50 untuk kalang an profesional dan parpol," kata Pangi. rep:andi mohammad ikhbal/halimatus sa'diyah/antara ed: ratna puspita
Ikuti Whatsapp Channel Republika
