JAKARTA - Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla akan berkerja optimal terhitung Senin (11/8) mendatang. Kelompok kerja (Pokja) yang bertugas menelusuri persoalan publik segera terbentuk dan siap memulai hari pertama kerja mereka pekan depan.
Deputi Tim Transisi Jokowi-JK Andi Widjayanto mengatakan, tim memanggil orang-orang yang akan diajak masuk ke pokja pada Kamis (7/8) kemarin. "Sudah diseleksi, tinggal memanggil mereka. Diharapkan, Senin besok tuntas," kata Andi, Kamis.
Nama yang sudah mereka kantungi, antara lain, Direktur CSIS Rizal Sukma untuk pokja pertahanan dan keamanan. Sekretaris Eksekutif Jaringan Komunikasi Irigasi Indonesia Sudar D Atmanto dan Komisi IV DPR RI Muradi sebagai pokja pertanian. "Selain itu ada Syafii Maarif membantu dalam kapasitas dia melihat secara keseluruhan," ujar Andi.
Rencanannya, Andi menyatakan, ada 16 gugus kerja dengan maksimal lima anggota per kelompok. Mereka bisa berasal dari partai politik, relawan, atau lembaga swadaya masyarakat. "Mereka akan bekerja menyusun kerangka kerja dan kebijakan," kata dia.
Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto mengatakan, pokja yang akan dibentuk, antara lain, pokja kartu Indonesia pintar, pokja nelayan, pokja petani, pokja reformasi birokrasi, pokja perumahan rakyat, pokja energi, pokja infrastruktur, dan pokja transportasi publik.
Partai politik diikutsertakan dalam proses rekrutmen pokja. Namun, anggota pokja bisa terdiri dari kalangan akedemisi, mantan birokrasi, BUMN, dan para praktisi. Tim akan melangsungkan rapat bersama Jokowi, apakah calon tersebut masuk katagori atau tidak.
"Kalau nanti pokja terbentuk, ada perubahan struktur kelembagaan karena tugas deputi sebagai penanggung jawab dan mengoordinasikan pokja tersebut," ujar dia.
Jokowi meresmikan Kantor Transisi Pemerintahan di Jalan Situbondo Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/8). Dia juga menunjuk empat orang sebagai tim transisi. Rini Mariani Soemarno selaku ketua dan empat orang lainnya sebagai deputi, yaitu Andi, Hasto, Anies Baswedan, dan Akbar Faizal.
Pembentukan Kantor dan Tim Transisi merupakan kewenangan Jokowi. Jokowi me - nyatakan, dia menerima usulan struktur tim transisi dari Hasto dan Rini. "Tapi, strukturnya saya ubah-ubah lagi," kata dia.
Tim, kata Jokowi, tidak berkewenangan menentukan kabinet. "Misalnya, jumlah menteri 34 atau 35 atau 15, itu saya yang menentukan."
Hasto menyatakan, tim ini bukan ingin mendahului penetapan resmi hasil Pemilihan Presiden 2014 yang sedang berproses di Mahkamah Konstitusi. Tim transisi diperlukan untuk menjalankan koordinasi agar program pemerintah antarperiode berlanjut. rep:halimatus sa'diyah/andi mohammad ikhbal/muhammad akbar wijaya ed: ratna puspita
Ikuti Whatsapp Channel Republika
