JAKARTA -- Mantan ketua umum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) menjadwalkan pertemuan dengan 33 anggota Dewan Pimpinan Daerah I Golkar se-Indonesia. Acara tersebut direncanakan sebagai perayaan jika pasangan calon presiden Joko Widodo (Jokowi)-JK dinyatakan sebagai pemenang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014.
"Rencananya, acara tersebut akan diadakan 24 Juli 2014 di salah sebuah hotel bintang lima di bilangan Jakarta Selatan," papar Ketua Dewan Pertimbangan ormas pendiri Golkar, Musyawarah Kerja dan Gotong Royong (MKGR), Zainal Bintang, kepada Republika, Ahad (20/7). Acara tersebut juga diibarengi buka puasa bersama di Jakarta.
Menurut Zainal, keputusan pelaksaanaan acara disepakati dalam pertemuan antara JK dengan tokoh-tokoh Tri Karya Golkar yang datang ke kediaman JK di Kebayoran Baru, Sabtu (19/7) pagi. Mereka yang bertemu JK adalah Agung Laksono, Fahmi Idris, Zainal Bintang, Andi Mattalatta,Yorris Raweyai, dan Lawrence Siburian.
Selain Agung Laksono, Yorris Raweyai, dan Andi Mattalatta, para tokoh Golkar tersebut secara terbuka mendukung pasangan Jokowi-JK. Hal itu bertentangan dengan kebijakan resmi partai di bawah Ketua Umum Aburizal Bakrie (Ical) yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Lebih jauh, menurut Zainal, dalam pertemuan dengan JK dibahas secara terperinci persiapan syukuran dengan 33 DPD Golkar Provinsi. Ia mewanti-wanti, pengurus DPP Golkar agar tak lekas curiga dengan acara yang digelar JK. "Orang mau bersyukur kok dipersoalkan, dasar kurang kerjaan," imbuhnya.
Ketua DPD I Partai Golkar Gorontalo Rusli Habibi menyampaikan, siap menghadiri acara tersebut. "Tidak ada masalah. Kami insya Allah akan datang," ujarnya, kemarin.
Kendati demikian, Rusli menolak jika ajang itu disusupi agenda percepatan musyawarah nasional untuk menggulingkan Aburizal Bakrie. Menurutnya, seluruh DPD I patuh pada amanat Munas Golkar 2009 yang menetapkan bahwa munas berikutnya diselenggarakan pada 2015.
Sementara, Ketua DPD I DI Yogyakarta, Gandung Pardiman terang-terangan menolak hadir jika diundang JK. "Kami tidak akan hadir," kata dia.
Ketua DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai mengatakan, ajang pada 24 Juli juga untuk menakar seberapa banyak kekuatan kader yang menuntut percepatan munas. "Coba tanya Sulawesi Barat, Lampung, Jogja, Jawa Tengah, Jawa Barat, semua pada minta Munas. Kita hanya mau menyelamatkan partai," ujarnya.
Ia menilai, wacana percepatan munas relevan karena Golkar tengah dalam masa krisis. "Karena pilkada hancur, pileg hancur, pilpres hancur, jadi gagal. Makanya, bikin Munas saja," kata Yorrys.
Izin DPD
Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan, belum mengetahui soal rencana JK mengumpulkan seluruh DPD I Golkar pascapenetapan pemenang pilpres. Kalaupun undangan itu benar ada, Akbar mengatakan, seluruh DPD I harus meminta persetujuan DPP untuk hadir. "Kalau dari sisi organisasi, DPD I mesti minta persetujuan DPP," kata Akbar saat dihubungi Republika, kemarin.
Akbar mengatakan, DPD I merupakan kepanjangan tangan dari pengurus DPP. Seyogyanya, JK selaku pihak pengundang juga memberikan pemberitahuan kepada DPP. "Kalau Pak JK mengundang, kita tidak bisa melarang. Tapi fatsunnya juga mesti mengundang DPP," ujar Akbar.
Ia mengingatkan seluruh pengurus DPD I Golkar untuk menyadari posisi mereka dalam struktur partai. Sebagai kepanjangan tangan DPP, para pengurus DPD I mesti berpegang teguh pada berbagai kebijakan yang diambil partai. "Yakni, mendukung Prabowo-Hatta dan menjalankan koalisi permanen setidaknya selama lima tahun," kata dia.
Sejauh ini, Akbar masih optimistis DPD I Golkar solid mendukung keputusan-keputusan yang diambil Ical dalam pilpres. Buktinya, kata Akbar, dalam pertemuan buka bersama yang berlangsung antara DPD I dan Ical pada Sabtu (19/7), banyak pengurus DPD I satu yang kecewa dengan wacana percepatan Munas yang disampaikan Agung Laksono. "Sejauh ini, yang saya tangkap saat buka puasa bersama dan makan malam saya melihat mereka solid kepada DPP," ujar Akbar. rep:erdy nasrul/muhammad akbar wijaya ed: fitriyan zamzami
Ikuti Whatsapp Channel Republika
