JAKARTA -- Mabes Polri dan TNI mulai bersiap-siaga menghadapi rekapitulasi nasional hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat pada 22 Juli. Kapolri Jenderal Sutarman mengatakan, kepolisian sudah mengantisipasi kemungkinan datangnya massa yang tak puas dengan hasil rekapitulasi ke Jakarta.
''Kita mulai dan selalu dari prediksi terburuk, tapi semoga tidak kejadian,'' kata dia, Rabu (16/7). Ia mengatakan, ada kemungkinan pengerahan massa dari daerah ke Jakarta karena tidak puas dengan Pilpres 2014.
Sutarman menjelaskan, Polri sudah memprediksi hal tersebut. Mabes Polri juga sudah menyiapkan pasukan untuk mengamankan Jakarta berikut pasukan cadangan. KPU juga akan memusatkan pengamanan di KPU dengan penebalan pasukan.
Foto:Republika/ Yasin Habibi
Pengamanan Pilpres
Antisipasi kericuhan akibat pengerahan massa ke Jakarta akan dilakukan dengan melakukan penyekatan di daerah-daerah sekitar Jakarta. Ada tiga titik di Banten, dan tiga titik di Bandung yang jadi lokasi penyekatan. ''Ada penyekatan jika ada pengerahan massa dari sana, semoga tidak ada,'' kata dia.
Polri juga tak menutup kemungkinan penggunaan senjata untuk penanganan kerusuhan jika nantinya benar-benar terjadi. Namun, Sutarman menjelaskan, aturan sudah dibuat mengenai penggunaan senjata tersebut dan sudah melalui langkah-langkah sesuai dengan prosedur.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto mengatakan, Polda Metro Jaya juga sudah menyiapkan antisipasi tindakan anarkis. "Selain itu, Polda Metro Jaya akan mengadakan simulais Sispimkota (Sistem Pengamanan Kota) pada 19 Juli 2014 di sekitar gedung KPU," ujar Rikwanto di Mapolda Metro Jaya.
Rikwanto mengatakan, tak semua pihak bisa mendekat ke gedung KPU pada saat pengumuman hasil Pilpres 2014 nanti. Akan diterapkan barikade dengan radius berjenjang di KPU untuk mengantisipasi melimpah-ruahnya pendukung pasangan capres-cawapres. "Radiusnya bisa satu kilometer. Jalan masuk ke KPU sudah ada petugasnya. Yang naik mobil ramai, rombongan akan dihentikan di situ," tambahnya.
Kesiapan TNI
Di pihak lain, TNI juga menyatakan sudah mendeteksi peningkatan tensi konflik pada hari pengumuman suara terbanyak dalam pilpres. "Jika melihat masing-masing pendukung sudah deklarasi tentu ada peningkatan tensi konflik saat KPU mengumumkan satu pemenang," kata Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Mayjen Fuad Basya.
Panglima TNI Jenderal Moeldoko juga melakukan pemeriksaan kesiapan perlengkapan untuk mencegah terjadinya kerusuhan, kemarin. Pengecekan ulang dilakukan semua pasukan elite TNI di Kostrad, Kopassus, Paskhas, dan Marinir.
Terkait kemungkinan terjadinya kerusuhan, Moeldoko menginstruksikan seluruh prajurit TNI tetap menggunakan amunisi hampa dan amunisi karet, meski dalam kondisi krusial sekalipun. "Bila ditemukan ada penggunaan peluru tajam maka bukanlah tindakan TNI," kata Panglima TNI saat melakukan inspeksi kesiapan personel di Markas Kostrad, Gambir, Jakarta, kemarin.
Peristiwa tahun 1997-1998, kata Panglima TNI, tidak boleh terulang. Tak boleh ada peluru tajam yang digunakan menembak perusuh. "Saya punya pengalaman tahun 1997. Kalian tidak perlu ragu bertindak sepanjang mengikuti perintah TNI. Netral, tegas, sepanjang itu dilakukan maka panglima TNI akan bertanggung jawab," ujar Moeldoko.
Sebanyak 23 ribu personel TNI melekat diperbantukan ke Polri untuk pengamanan hingga proses Pilpres 2014 berakhir dengan ditetapkannya presiden terpilih. Sementara pasukan yang disiagakan sebanyak 10.000 personel. Prajurit yang melekat ataupun bersiaga terdiri atas berbagai matra, baik AD, AL, maupun AU, termasuk pasukan khusus. rep:c62/c74/antara ed: fitriyan zamzami
Ikuti Whatsapp Channel Republika
