Setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Setiap tahun pula masyarakat selalu mengharapkan adanya peningkatan mutu pendidikan yang dibarengi dengan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan di semua tingkatan.
Harapan serupa juga dirasakan Ketua Bidang Keilmuan IMM Komisariat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Nurul Fathan Mubiina. Pada peringatan Hardiknas tahun ini, ia berharap pendidikan bisa lebih merata hingga ke daerah pelosok Tanah Air agar seluruh masyarakat Indonesia bisa mengenyam pendidikan yang bermutu.
"Pendidikan merupakan prioritas utama karena mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan sebuah perintah konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar," ujar Nurul kepada Republika, Ahad (1/5).
Menurut mahasiswi semester IV itu, untuk menjalankan reformasi pendidikan, porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih dari 20 persen. Agar pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan inovasi pendidikan dapat bersaing bukan hanya di lingkup nasional, melainkan juga secara global.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, anggaran pendidikan dalam APBN 2016 mencapai Rp 419,2 triliun atau 20 persen dari total belanja negara Rp 2.095,7 triliun.
Sementara, siswi SMKN 49 Jakarta Utara, Dian Nurlela, menganggap Hardiknas menjadi momentum untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Terutama dari segi tenaga pendidik. Dia berharap, para guru dapat lebih baik dalam mengajar.
"Saya sangat mendukung wajib belajar sampai 12 tahun. Karena belum tentu lulusan SMP bisa mendapatkan pekerjaan yang layak," ujar siswa kelas XI tersebut.
Menurutnya, dengan pencanangan wajib belajar hingga 12 tahun, dapat membuat pendidikan Indonesia lebih baik. Para pelajar pun bisa langsung melanjutkan studi ke perguruan tinggi (PT). "Pendidikan itu nomor satu agar kita bisa bersaing secara global di kancah internasional," ucapnya.
Dengan adanya langkah program pemerintah wajib belajar 12 tahun gratis, berlaku Juni 2015, pemerintahan Presiden Jokowi sepenuhnya siap dalam membiayai dan memberikan fasilitas sampai anak bangsa memiliki pendidikan yang minimum hingga pada tingkat sekolah menengah atas (SMA).
Pencanangan program pemerintah wajar 12 tahun tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani. Disebutkan, pelaksanaan program tersebut mempunyai dua konsekuensi. Di satu sisi, semua anak bangsa akan wajib bersekolah sampai batas yang ditentukan oleh pemerintah.
Sementara, di sisi lain, pemerintah diwajibkan untuk menge luarkan semua biaya dan wajib menyediakan semua fasilitas penunjang dalam rangka mewujudkan wajib belajar 12 tahun gratis. rep: Dian Fath Risalah ed: Khoirul Azwar
Ikuti Whatsapp Channel Republika
