Pemerintah menyediakan beasiswa kepada lulusan sekolah menengah umum (SMU) yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Bantuan biaya pendidikan ini bervariasi, tapi ada yang diberikan, mulai dari masuk kuliah hingga lulus.
Namun, kendati jumlah beasiswa yang disediakan setiap tahun bertambah, tetap saja tidak mampu mengkover semua mahasiswa yang membutuhkannya. Di sinilah peran pihak swasta (perusahaan) dan pengelola kampus sendiri diperlukan.
Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir mengatakan, sejauh ini pemerintah telah menyediakan beasiswa bagi 60 ribu orang. Jika di antara mereka bisa masuk ke program Bidik Misi maka semua kebutuhannya, mulai dari masuk kuliah hingga lulus kelak dibiayai. Jika seluruh keperluannya sudah ditanggung, besar kemungkinan mahasiswa tersebut tidak akan keluar karena alasan ekonomi.
"Ya, kemampuan negara baru 60 ribu orang. Jika negara bisa memenuhi semuanya, tentu kami akan mendukungnya. Tapi, sekarang ini negara baru mampu memberikan beasiswa kepada sekitar 60 ribu mahasiswa," kata M Nasir, Senin (29/2).
Bantuan pemerintah diberikan kepada perguran tinggi negeri (PTN) maupun swasta (PTS). Menteri lulusan Universitas Diponegoro ini mengungkapkan, pemerintah terus mendorong para pengelola PT untuk mengalokasikan lebih banyak beasiswa kepada mahasiswa yang kurang mampu dari segi ekonomi. Caranya, dengan memberikan iuran Rp 500 ribu per semester, di mana nilai tersebut dianggap lebih murah dari uang sekolah siswa SMA.
Ia meyakinkan, seluruh PTN telah memberikan beasiswa kepada yang berhak. Sedangkan, pengelola PTS, pemerintah, baru bisa menganjurkan dan tidak dapat memaksakannya.
"Kalau swasta kami kan tidak bisa memaksakan. Sebab, PTS itu memenuhi kebutuhannya sendiri, jadi kami sifatnya hanya mengimbau agar mereka memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang kurang mampu," ungkapnya.
Nasir mengungkapkan, PTS memang ada yang menerima Bidik Misi, tapi jumlahnya tidak banyak. Saat ini, menurutnya, biaya kuliah PTS per semester saja bisa mencapai puluhan juta rupiah, sedangkan PTN hanya di bawah Rp 2,5 juta sampai nol rupiah. Selain itu juga, ada beasiswa yang sifatnya Pendidikan Prestasi Akademik sebesar Rp 150 ribu.
Ia mengakui, untuk pemenuhan beasiswa memang lebih diprioritaskan bagi anak berprestasi dibandingkan kepada mereka yang kemampuan akademik di bawahnya. Nasir mengumpamakan, apabila yang mendaftar 10 ribu, sedangkan negara hanya mampu memberikan beasiswa kepada 1.000 orang maka yang didahulukan adalah mereka yang memiliki kemampuan akademik lebih.
Sementara itu, pengamat pendidikan Darmaningtyas mengatakan, perguruan tinggi memang tidak dapat berbuat lebih jauh untuk memberikan beasiswa. Kebijakan yang bisa dilakukan PT sebatas memberikan keringanan iuran semester, toleransi keterlambatan, dan lainnya.
"Kuncinya, pada pemerintah memberikan subsidi, bukan hanya PTN saja, tapi justru untuk PTS pinggiran. Karena, biasanya di PTS pinggiran juga orangnya pinggiran, kebanyakan kuliah sambil bekerja," kata pengamat dari Universitas Gajah Mada (UGM) ini.
Ia melanjutkan, apabila subsidi hanya diberikan kepada PTN, yang lebih banyak menikmatinya adalah mereka yang berasal dari keluarga mampu. Calon mahasiswa tersebut datang dari jalur mandiri yang memiliki uang lebih. Selain itu, juga ada dari jalur undangan dari keluarga berada dan seleksi tes juga kebanyakan mereka yang mampu membiayai bimbingan belajar.
Ia berpendapat, PT tidak perlu mengeluarkan bantuan sosial kepada mahasiswanya. PT tidak harus memiliki tanggung jawab sosial karena semestinya merekalah yang mendapat bantuan.
"Perguruan tinggi ini kan lembaga sosial, bukan perseroan terbatas (PT). Kalau perguruan tinggi gak perlu ada CSR, dia yang harus menerima CSR, menerima dana dari perusahaan luar dan bukan memberi," ungkap Darma.
Ia menilai, bantuan pemerintah kepada PTS hingga saat ini masih minim, hanya berada di kisaran dua persen. Padahal, seharusnya pemerintah dapat memberikan bantuan lebih banyak lagi kepada swasta. Tidak hanya berupa dana, sokongan juga dapat dilakukan dengan menyediakan tenaga dosen. "Pemerintah dapat mengirimkan bantuan dosen-dosen dari universitas negeri untuk mengajar di PTS," ujarnya. rep: Rossi Handayani ed: Khoirul Azwar
Ikuti Whatsapp Channel Republika
