Presiden Joko Widodo bertekad mempercepat misi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Oleh karena itu, Presiden meminta supaya program-program pembangunan infrastruktur kemaritiman dikebut.
"Hampir dua tahun kita berbicara masalah poros maritime, dan sampai saat ini saya kira implementasinya ada yang sudah berjalan, tapi banyak yang belum," ujarnya, beberapa waktu lalu. Presiden mengatakan, Indonesia harus bisa memanfaatkan keuntungan sebagai negara yang dua pertiga wilayahnya merupakan lautan.
Apalagi, posisi Indonesia sangat strategis, karena berbatasan dengan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Lokasi geostrategis ini, lanjut Presiden, harus dimanfaatkan dengan membangun pengembangan pelabuhan yang ada.
"Kemudian kita juga harus beri prioritas pada infrastruktur, konektivitas antarpulau, dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut," katanya.
Presiden ingin agar kementerian dan lembaga terkait betul-betul memperhatikan pembangunan sektor kemaritiman seperti pelabuhan, logistik, pengolahan ikan, hingga industri perkapalan.
"Saya berharap, pengolahan laut di sepanjang pantai, terutama yang berbatasan dengan Selat Malaka seperti Batam, Medan, Sumut, bisa betul-betul kita kembangkan menjadi pelabuhan kelas dunia," ujarnya.
Presiden juga menginginkan agar kekayaan laut Indonesia betul-betul dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat.
Menurut Presiden, masih banyak hal yang bisa dikembangkan pada sektor maritim Indonesia. Apalagi, ada begitu banyak aktivitas di laut yang perlu pengembangan.
Misalnya perhubungan laut, industri perikanan, wisata bahari, hingga energi sumber daya mineral yang berkaitan dengan kekayaan sumber daya laut dan pariwisata kelautan. "Saya kira banyak yang bisa kita kembangkan," katanya.
Presiden juga menekankan pentingnya membangun kemampuan diplomasi maritim dan kekuatan di laut. Indonesia tidak bisa mengabaikan penerapan diplomasi dan kekuatan maritim dalam rangka menghadapi ancaman di laut.
"Bukan hanya ilegal fishing, tapi juga perusakan ekosistem laut," ujarnya. Saat ini, lanjut Presiden, masih banyak masalah yang terjadi di perairan Indonesia.
"Laut sering digunakan untuk penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, lalu lintas imigran gelap, dan konflik perebutan sumber daya," kata Presiden.
Menteri Pariwisata, Arief Yahya, mendorong adanya deregulasi menyeluruh pada wisata bahari Indonesia, agar dapat menyumbang pemasukan lebih besar bagi devisa negara. "Kita harus lakukan deregulasi besar-besaran di wisata bahari. Saat ini, orang mau ke Indonesia menggunakan kapal layar urus perizinan 21 hari, sedangkan negara pesaing seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand, hanya butuh satu jam. Bagaimana bangsa ini bisa berkompetisi, jika kita menyusahkan pelanggan," ujarnya seperti dilansir Antara.
Arief menjelaskan, walaupun wisata laut Tanah Air menjadi salah satu yang diunggulkan di dunia, namun pada 2015, pemasukan dari sektor tersebut hanya mencapai satu miliar dolar Amerika Serikat (AS). Nilai tersebut bersumber dari 60 persen wisata pantai, 25 persen wisata bentang laut, dan 15 persen wisata di dalam laut.
Pendapatan tersebut, kata Arief, jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Malaysia, yang pada 2015 mendapatkan delapan miliar dolar AS dari wisata bahari. Padahal, kondisi terumbu karang dan panjang garis pantainya kalah dari Indonesia.
"Kalau performa bisnis atau industrimu buruk, hampir bisa dipastikan itu karena regulasi yang buruk, yang tidak mendukung bisnis," katanya. Oleh karena itu, Arief menilai deregulasi di sektor wisata bahari sudah perlu dipertimbangkan secara serius oleh pemerintah. rep: Satria Kartika Yudha, ed: Muhammad Iqbal
Ikuti Whatsapp Channel Republika
