Perbaikan sumber daya manusia (SDM) tidak serta-merta mampu dilakukan dalam waktu cepat. Sebab, SDM yang perlu mendapatkan perbaikan skill jumlahnya tidak sedikit. Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menjelaskan, mayoritas angkatan kerja di Indonesia masih berpendidikan sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah pertama (SMP). Dari 122 juta angkatan kerja yang ada, kata dia, sebanyak 68 persen di antaranya hanya menikmati jenjang sekolah dari SD hingga SMP.
Menurut Menaker, ada 114 juta pekerja yang masih mendominasi jumlah angkatan kerja tersebut. Rendahnya tingkat pendidikan para pekerja ini menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus diselesaikan. Apalagi, alokasi dana untuk pelatihan kerja di Indonesia masih minim, yakni hanya sejumlah kurang dari 0,1 persen dari produk domestik bruto (PDB). Nilai ini berbeda jauh dengan negara, seperti Jerman dan Skandinavia yang sudah di atas 0,6 persen.
Untuk itu, berbagai bentuk kerja sama harus dilakukan oleh pemerintah pusat beserta pemerintah daerah dan pihak swasta. Sebab, perbaikan kualitas SDM akan bisa berjalan baik jika kedua pihak ini bisa konsentrasi dalam memperbaiki SDM untuk pertumbuhan perekonomian ke depan.
Menurut Hanif, saat ini BLK di daerah belum memiliki standar pelatihan yang baik. Dengan sistem pelatihan yang belum terakreditasi, hal ini membuat BLK di pemda dianggap tidak begitu memberikan dampak besar pada tenaga kerja yang melakukan pelatihan di balai tersebut.
"Kalau ada yang ditanya bagaimana tentang BLK di daerah, citranya pasti jelek," ujar Hanif.
Dengan keberadaan BLK pemda yang belum baik, Hanif berharap pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai BLK bisa mengajukan agar memiliki standar pelatihan yang sesuai dengan BLK di pusat. Sehingga, BLK yang ada di manapun bisa menjadikan tempat ini sebagai lompatan besar untuk professional training.
Untuk peningkatan SDM melalui sektor swasta, institusi nonpemerintah didorong untuk meningkatkan pelatihan kerja di perusahaan masing-masing. Dengan demikian, keterampilan karyawan dapat meningkat, jabatan meningkat, kesejahteraan meningkat, dan generasi mendapat pendidikan yang lebih baik.
Selain itu, pihak swasta juga bisa mendorong perbaikan bekerja sama dengan BLK setempat. Jadi, saat ada swasta yang akan membuat industri, baik infrastruktur maupun pariwisata bisa membuat sebuah pelatihan guna memunculkan SDM berkualitas yang bisa dipekerjakan dalam industri tersebut.
"Contohnya, ada kerja sama PT Toyota Motor di BLK Kupang. Jadi, perusahaan ini bikin perbaikan BLK. Kalau kompetensinya belum bagus, diperbaiki. Kalau alatnya jelek, ya dikasih bagus. Seperti itu," kata Hanif.
Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Rosan Roeslani menuturkan, Kadin akan terus mendorong para pengusaha dan pelaku industri agar turut serta meningkatkan SDM para pekerja ataupun calon pekerja melalui kerja sama di BLK-BLK. Kadin, lanjut Rosan, bekerja sama dengan Kemenaker bakal menyelenggarakan Program Pelatihan Terpadu yang mencakup pelatihan, pemagangan, dan sertifikasi. Selain itu, kerja sama juga mencakup kegiatan pelatihan berbasis kompetensi bagi tenaga kerja Indonesia. Selain itu, akan ada juga pelatihan skill up grading bagi para instruktur di BLK yang berada di bawah Kemenaker serta peningkatan kapasitas sarana dan prasarana.
"Bagaimanapun juga, untuk menarik investasi baru yang menambah ketersediaan lapangan kerja, diperlukan tenaga kerja yang terampil dan kompeten. Mereka ini diharapkan mampu mendorong produktivitas dan pada akhirnya meningkatkan daya saing industri yang ada di Indonesia," kata Rosan.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, peran swasta dalam meningkatkan mutu SDM memang sangat penting. Apalagi, SDM yang berkualitas nantinya akan memberikan dampak baik pada sektor industri itu sendiri.
Maka tidak salah jika pemerintah meminta pelaku industri untuk mendorong perbaikan skill SDM, baik yang sudah bekerja di industri mereka maupun masyarakat yang berada di sekitar industri tersebut.
Hariyadi mencontohkan, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Barat (NTB), melakukan perbaikan mutu masyarakat yang ada di sekitar industri pariwisata. PHRI beserta BLK menyiapkan segala materi dan sarana prasarana agar masyarakat yang ikut BLK bisa mempelajari konsep dan strategi menjaga sektor pariwisata yang menjadi pendapatan daerah tersebut. Semua dilakukan agar bisnis pariwisata tetap berada di jalur yang benar.
"Kalau ada kerja sama seperti ini, pasti perbaikan mutu SDM akan lebih baik dan tidak membutuhkan waktu yang sangat lama. Industri memang harus dilibatkan untuk meningkatkan kapasitas SDM," kata Hariyadi. rep: Debbie Sutrisno, ed: EH Ismail
Ikuti Whatsapp Channel Republika
