Dalam bukunya yang berjudul Republik, Plato mengkritik kelemahan demokrasi di mana seseorang yang populer tetapi tidak kompeten dapat mengalahkan seseorang yang kompeten. Lebih jauh lagi, sang filsuf cemas akan kemunculan politikus yang mendulang kepopuleran dengan cara menyebarkan irasionalitas, ketakutan tanpa dasar, serta prejudis terhadap kelompok lain: demagog.
Sayangnya, dalam perebutan kursi presiden Amerika Serikat tahun ini, kita bersama menyaksikan kemunculan seorang demagog bernama Donald Trump. Ironisnya, Trump mewakili Partai Republik: partai yang telah mempersembahkan Abraham Lincoln, Teddy Roosevelt, Dwight Eisenhower, serta presiden-presiden hebat lainnya kepada rakyat AS.
Jika kurang kompeten atau berpengalaman di bidang eksekutif, calon presiden pada umumnya akan mengandalkan visi kebangsaan yang besar, masuk akal, dan inklusif. Senator Barack Obama, misalnya, menjadikan asuransi kesehatan bagi seluruh rakyat AS (324 juta jiwa) sebagai visi yang dia usung ketika maju menjadi calon presiden. Sebaliknya, Trump mengusung visi yang sempit, tidak masuk akal, dan eksklusif (bahkan prejudis).
Dengan slogannya "Buat Amerika Hebat Lagi", Trump mengambinghitamkan Presiden Obama dan kaum minoritas seperti imigran asal Meksiko, umat Islam, dan orang kulit hitam sebagai biang kerok kemunduran dan permasalahan di AS. Trump bahkan menuduh "Meksiko mengirim imigran pemerkosa, penyelundup narkoba, dan penjahat lainnya ke AS". Sehingga bagi Trump solusinya adalah membangun tembok sepanjang 2.000 mil yang akan sepenuhnya dibiayai oleh Meksiko dan imigran asal Meksiko.
Teknisnya, tembok seharga 25 miliar dolar AS itu akan dibangun dengan mengancam Meksiko untuk menyerahkan 10 miliar dolar AS dan menaikkan pajak remitansi ke Meksiko atau bahkan memblokir remitansi ke Meksiko. Ini adalah ide yang absurd.
Pertama, Pemerintah Meksiko sudah berkali-kali menegaskan tidak akan sudi dipaksa membiayai pembangunan tembok. Kedua, menaikkan pajak remitansi justru akan mendorong jasa pengiriman uang ilegal dan merugikan bank serta jasa pengiriman konvensional di AS.
Ketiga, memotong remitansi ke Meksiko senilai 24 miliar dolar AS per tahun akan berdampak buruk pada ekonomi Meksiko sehingga justru akan mendorong orang Meksiko untuk bermigrasi ke AS. Singkatnya, ide ini bukan saja tidak rasional dan fisibel, tetapi juga berpotensi menjadi bumerang bagi AS.
Ide Trump selanjutnya dalam hal keamanan nasional juga tak kalah absurd dan prejudis. Trump ingin melarang masuknya orang Islam ke AS karena bukan hanya kelompok teror seperti ISIS dan Alqaidah yang ingin menghancurkan AS, tetapi juga karena "Islam membenci AS".
Ide ini sejatinya bukan hanya melanggar Amendemen Pertama Konstitusi AS yang melindungi diskriminasi terhadap agama, tetapi juga melanggar hukum internasional. Sayangnya, ide dan retorika Trump yang negatif terhadap Islam telanjur membantu menyuburkan islamofobia dan prejudis yang telah ada sebelumnya di masyarakat AS.
Jajak pendapat Gallup tahun 2010 menunjukkan bahwa 43 persen orang Amerika mempunyai sedikit prejudis terhadap umat Islam. Dan pada 2015, bersamaan dengan kemunculan Trump di kancah politik, kejahatan berdasarkan kebencian (hate crimes) terhadap umat Islam meningkat tajam di AS.
Jika Presiden Abraham Lincoln pada 1,5 abad lalu mendukung kesetaraan antarkelompok di AS serta ingin menjaga persatuan nasional, Trump justru berupaya memojokkan kelompok minoritas dan menaburkan benih perpecahan nasional.
Selain antipati terhadap imigran asal Meksiko dan umat Islam, Trump juga mempunyai sentimen negatif terhadap komunitas kulit hitam di AS. Trump mengklaim, "Kebanyakan tindak kriminal di kota-kota besar dilakukan oleh orang kulit hitam dan hispanik."
Padahal, pada kenyataannya, berdasarkan riset Profesor Robert Sampson dari Universitas Harvard, ketimpangan sosial-ekonomi di suatu komunitas adalah faktor dominan yang memengaruhi keputusan untuk bertindak kriminal ketimbang warna kulit atau asal seseorang.
Dengan kata lain, orang kulit hitam atau hispanik yang berlaku kriminal lebih dipengaruhi oleh faktor kemiskinan dan kekurangan kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, bukan karena mereka secara naluriah lebih cenderung pada kejahatan dibanding orang kulit putih.
Menjadi demagog boleh saja membuat Trump sukses menggalang banyak suara dari orang kulit putih tak berijazah sarjana (umumnya disebut white working class voter) serta menjadikan Trump sebagai calon resmi Partai Republik. Namun demikian, citra sebagai demagog kini membuat Trump kesulitan menambah dan mendiversifikasikan pendukungnya.
Partai Republik sepertinya juga tidak terlalu kompak mendukung Trump. Masih menjadi tanda tanya besar jika pendukung tokoh-tokoh berpengaruh di Partai Republik seperti Mitt Romney (calon resmi pada 2012) dan keluarga besar Bush akan mendukung Trump mengingat antagonisme antara Trump dan tokoh-tokoh tersebut.
Untuk memenangi pemilihan presiden, Trump amat mengharapkan membeludaknya pemilih dari white working class dan minimnya partisipasi kelompok lain. Namun, tren menunjukkan bahwa kelompok lain, terutama minoritas hispanik (minoritas terbesar di AS), antusias mendaftarkan diri di pemilihan presiden guna menjegal Trump.
Belum lagi banyak faktor lain yang menguntungkan Hillary Clinton seperti membaiknya ekonomi di era kepemimpinan Demokrat, dukungan kompak Obama dan Partai Demokrat terhadap Hillary, serta kecenderungan pemilih perempuan memilih Hillary ketimbang Trump.
Sejatinya, Pilpres AS tahun ini adalah kontestasi antara irasionalitas melawan rasionalitas, inkompetensi melawan kompetensi, intoleransi melawan toleransi. Oleh sebab itu, rakyat AS yang semakin heterogen haruslah berpikir jernih dan tidak mudah terbuai oleh hasutan dan pola pemikiran yang tidak logis bahkan berbau rasial.
Mereka harus menggunakan hak politiknya secara aktif dan bijak karena kesehatan demokrasi AS bergantung padanya. Karena kalau tidak, seperti kata Plato, mereka harus bersiap-siap "dipimpin oleh seseorang yang kompetensinya jauh di bawah mereka".
Hamdan Hamedan
Pemerhati Politik dan Hubungan Internasional
Ikuti Whatsapp Channel Republika
