REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan evaluasi terhadap Kabinet Kerja. Pada 20 Oktober 2015 nanti kabinet bentukan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan memasuki usia satu tahun.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan, sebelum evaluasi, dalam rangka satu tahunan pemerintahan, Presiden Jokowi secara berkala terus meminta laporan kegiatan para menteri sebagai bahan penilaian. Namun, Pramono tidak mengatakan apakah evaluasi satu tahunan tersebut akan berujung pada perombakan Kabinet Kerja Jilid II.
Evaluasi kabinet wajar dilakukan, Presiden perlu melakukan perbaikan kinerja kabinetnya. Perbaikan kinerja bisa diketahui dari hasil penilaian objektif yang dilakukan presiden dan wakil presiden.
Sebelumnya, lembaga Indo Barometer mengumumkan hasil survei tentang tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah selama enam bulan terakhir. Hasilnya, tingkat kepuasannya terhadap pemerintahan Jokowi-JK menurun.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja para menteri melorot 9,7 persen. Dari sebelumnya 46,8 persen menjadi 37,1 persen.
Hasil survei juga menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi turun sebanyak 11 persen. Sementara, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jusuf Kalla turun sekitar 11,2 persen.
Hasil survei ini tentu tidak bisa dijadikan rujukan satu- satunya untuk menilai kinerja kabinet. Tapi, paling tidak ini bisa memberikan gambaran garis besar apa yang telah dilakukan kabinet dalam enam bulan terakhir dan dirasakan masyarakat.
Kendati belum dipastikan oleh Pramono Anung, kabar yang beredar, evaluasi kabinet ini akan disusul dengan reshufflekabinet jilid dua. Jokowi telah me-reshuffle sejumlah menterinya beberapa waktu lalu saat usia pemerintahannya baru delapan bulan.
Evaluasi kabinet mutlak dilakukan. Pun reshuffle menteri kalaupun itu dilakukan adalah hak prerogratif presiden. Tapi, kita mengingatkan agar presiden berhati-hati dalam melakukan reshuffle. Pergantian menteri hendaknya dilakukan ter hadap mereka yang kinerjanya benar-benar mengecewakan.
Jangan sampai evaluasi hanya dimaksudkan untuk mengganti menteri yang secara politik tidak punya dukungan atau menteri yang berasal dari kalangan profesional. Reshuffle jilid pertama lalu menunjukkan tidak semua menteri yang kinerjanya buruk diganti. Sementara, ada menteri yang dinilai publik berprestasi, tapi justru dicopot dari jabatannya.
Jangan sampai pula reshuffle nanti hanya jadi ajang bagi- bagi kursi. Sebagai jalur masuk partai yang belakangan bergabung dengan pemerintah untuk mendapatkan jabatan menteri.
Kita berharap evaluasi kabinet oleh presiden nanti benar- benar bertujuan untuk meningkatkan kinerja kabinet. Bukan evaluasi pura-pura, apalagi hanya untuk citra.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
