Reformasi birokrasi dan pelayanan publik adalah wacana yang selalu mengemuka di tiap pemilu, mulai dari pilpres hingga pilkada tingkat kabupaten/kota. Birokrasi dan pelayanan publik merupakan ujung tombak kehadiran negara yang merupakan salah satu pokok penting dalam demokrasi.

Presiden Jokowi menyerukan agar birokrasi tidak bersikap seperti penguasa yang dilayani, tapi harus melayani. Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan, sudah waktunya mengakhiri birokrasi priayi. Pengertiannya sama saja. Mentalitas lama birokrat yang minta dihormati dan dilayani harus diubah menjadi sikap siap dan bersedia menghormati serta melayani. Apakah ini terjemahan dari program revolusi mental di sekitar birokrasi?

Sesungguhnya reformasi birokrasi bukan isu baru. Program perbaikan agar birokrasi lebih cakap, cekatan, produktif, dan fungsional sudah lama dilakukan. Wacana clean government dan good governance tidak asing. Birokrasi yang melayani publik sudah menjadi konsumsi sehari-hari dalam ceramah, santiaji, diklat, dan sejenisnya.

Reformasi birokrasi merupakan ikhtiar besar pembenahan sistem penyelenggaraan pemerintahan agar mampu menjawab tantangan baru yang makin kompleks. Jika dikaitkan dengan revolusi mental, reformasi birokrasi ingin mentransformasi mental secara radikal, dari tradisi berkuasa dan dilayani menjadi tradisi pelaksana yang melayani. Apakah proyek ambisius mentransformasi cara berpikir dan sikap mental ini akan berhasil? Kesungguhan ikhtiar yang konsisten dan waktu yang akan menjawabnya.

Jika reformasi birokrasi dijalankan dengan mengubah mentalitas birokrat, ada pertanyaan yang harus dijawab. Justru jawaban atas pertanyaan inilah yang akan menentukan apakah revolusi mental di sektor birokrasi akan menjadi realitas historis ataukah berhenti menjadi pernyataan politik belaka.

Pertama, wajah birokrasi merupakan sebagian potret budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Apakah revolusi mental bagi kalangan birokrat akan berhasil jika tidak bersamaan dengan proses transformasi masyarakatnya? Pertanyaan ini berangkat dari pandangan bahwa birokrasi adalah bagian dari kebudayaan suatu bangsa. Bangsa yang modern akan mempunyai birokrasi modern, sedangkan bangsa yang tradisional menghasilkan birokrasi yang tradisional pula. Bangsa yang setengah modern juga akan diikuti oleh wajah birokrasi yang merupakan campuran antara modern dan tradisional.

Umur birokrasi kita merentang dari birokrasi pada zaman kerajaan-kerajaan nusantara, pemerintah kolonial, masa revolusi kemerdekaan hingga sekarang. Sejak masa revolusi kemerdekaan mulai dibangun tatanan birokrasi modern, tapi terjebak untuk melayani kepentingan politik yang berkuasa. Begitu juga di zaman Orde Baru. Birokrasi Orde Baru mengikuti irama kebudayaan yang dibangun dengan spirit feodalisme gaya baru. Birokrasi Orde Baru menghidupkan tatanan nilai "priayi" atau "pangreh praja" yang memosisikan birokrat tidak ubahnya "abdi dalem" kerajaan dengan seragam modern.

Melakukan revolusi mental di kalangan birokrasi tidak akan berhasil atau akan sangat lambat prosesnya jika dilakukan terpisah dengan struktur mental masyarakat luas. Cara pandang baru birokrasi dalam melihat masyarakat yang harus dihormati dan dilayani tidak akan terbangun cepat jika masyarakat tidak mempunyai perspektif baru dalam melihat birokrasi. Bagaimana masyarakat memosisikan birokrasi dalam konteks relasi masyarakat dan pemerintahnya menjadi faktor yang sangat penting.

Meskipun melakukan revolusi mental pada seluruh tingkatan masyarakat dengan segala kemajemukan sosial, budaya, dan status ekonominya jelas lebih sulit, revolusi di "kamar" birokrasi juga tidak mudah tanpa memerhatikan struktur mental masyarakat keseluruhan. Birokrasi adalah "kamar" tersendiri, tapi tidak pernah bisa lepas dari "rumah besar" kebudayaan Indonesia yang sedang hidup dan dipraktikkan sehari-hari oleh masyarakatnya.

Kedua, ketika impersonalitas belum terbangun dengan baik, lebih terjamin mana antara melayani kepentingan politik kekuasaan dan kepentingan rakyat banyak? Pertanyaan ini tidak untuk mengatakan bahwa interes pelaku kekuasaan terpisah dengan kepentingan rakyat. Ini penegasan bahwa dalam realitasnya sering terjadi jarak antara hajat rakyat dan selera kekuasaan.

Tidak sulit untuk menemukan sederet fakta bahwa logika kebutuhan rakyat bisa berbeda dengan kepentingan penguasa. Bukan rahasia jika dikatakan pada era demokrasi parlementer, birokrasi melayani kepentingan partai-partai. "Warna" setiap departemen bisa berbeda.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, birokrasi melayani Bung Karno. Pada zaman Orde Baru, operasi-operasi politik Pak Harto dilakukan dengan baik oleh jajaran birokrasi. Apalagi dengan adanya konsep monoloyalitas birokrasi. Pada masa Reformasi, warna birokrasi juga dipengaruhi oleh presiden dan partainya. Demikian pula dengan kementerian yang dipimpin oleh kader-kader partai politik.

Birokrasi di tingkat daerah juga ditentukan oleh siapa dan bagaimana latar belakang kepala daerahnya. Setiap instansi dan lembaga dipengaruhi oleh siapa pemimpinnya. Apakah dari partai, nonpartai, termasuk latar belakang agama, daerah, suku, hingga golongannya. Memang tidak selalu ekstrem gambaran realitas itu, tapi jelas sama sekali tidak bisa disepelekan, apalagi diabaikan.

Ketika harus memilih antara melayani arahan selera pimpinan (terbuka atau tertutup) dan kepentingan publik, tradisi melayani akan mengarah ke mana? Dalam birokrasi modern yang relasinya bersifat impersonal, jawabannya tentu melayani kepentingan publik. Namun, dalam realitas birokrasi semipatrimonial, apakah pilihan itu tidak akan menjadi ancaman bagi masa depan karier seseorang? Betapa realitas itu mengandung dilema sangat kompleks bagi para birokrat.

Artinya, revolusi mental di kalangan birokrasi untuk menjadi pelayan publik yang konsisten dan konsekuen juga ditentukan oleh konstruksi mental aktor-aktor kekuasaan di tingkat pusat dan daerah serta pada berbagai instansi. Revolusi mental birokrasi tidak akan terjadi jika setiap saat seseorang terancam kariernya oleh sikap mental kekuasaan yang mengawetkan gaya berpikir lama.

Ketiga, apakah tradisi melayani akan terbangun bersamaan dengan gaji yang tidak cukup dan beban budaya yang harus ditanggung? Pertanyaan ini datang dari kenyataan gaji aparat birokrasi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Akhirnya, kecukupan biaya hidup aparat birokrasi dan keluarganya harus dipenuhi dari penghasilan lain yang dikreasi dari praktik di lapangan. Karena itulah ada jarak antara gaji dan penghasilan, bahkan bisa sangat jauh. Kebutuhan nyata secara cukup memadai hanya bisa dijawab oleh penghasilan, bukan gaji.

Realitas lain yang tidak boleh dilupakan oleh kebiasaan, kelaziman, dan tradisi dalam kebudayaan kita untuk memperhatikan nasib dan menyantuni keluarga, kerabat, dan sahabat adalah keutamaan yang dianjurkan. Karena itulah, secara umum, mobilitas vertikal pejabat birokrasi berarti pula beban kultural yang bertambah. Makin tinggi jabatan, makin berat pula beban kultural yang harus ditanggungnya. Salah satunya karena makin banyak pula proposal yang datang.

Artinya, tradisi baru birokrasi yang teguh melayani kepentingan publik perlu didorong bersama dengan remunerasi rasional. Tradisi melayani tidak bisa dibangun dalam suasana keterpaksaan. Dengan kecukupan yang rasional secara pribadi, keluarga, dan sosial, aparat birokrasi bisa dipacu untuk menjalankan fungsi melayani. Apalagi kalau dengan suka hati dan kemudian menjadi semacam panggilan jiwa menjadi birokrat.

Proyek besar mentransformasi mentalitas priyayi menjadi abdi masyarakat memang tidak gampang. Ikhtiar untuk itu merupakan keharusan sejarah. Keberhasilan atau kecepatan hasilnya sangat ditentukan oleh kesanggupan menjawab soal-soal di atas, termasuk masalah lain yang lebih kompleks di lapangan. Setidaknya pemerintahan baru sudah mengawalinya dengan keteladanan. Tinggal konsisten dan terus menggerakkan keretanya. Wallahu a’lam. n

Anas Urbaningrum Ketua Presidium Perhimpunan Pergerakan Indonesia

Ikuti Whatsapp Channel Republika