Bencana longsor yang melanda Dusun Jemblung, Sampang, Karangkobar, Banjarnegara, Jawa Tengah, pada Jumat (12/12) harus menjadi pelajaran penting bagi bangsa Indonesia. Pada musim penghujan ini, bencana banjir dan longsor merupakan ancaman yang paling mematikan.
Lebih dari 100 jiwa tertimbun akibat longsor yang menyapu sekitar 36 rumah yang tinggal di dusun itu. Hingga Ahad (14/12) siang, jumlah korban meninggal yang ditemukan sudah mencapai 32 orang. Puluhan lainnya masih tertimbun longsoran tanah dan bebatuan. Kita berharap agar proses evakuasi korban bisa secepatnya diselesaikan.
Bencana longsor sebenarnya bisa diantisipasi manakala setiap pemerintah daerah memiliki peta rawan bencana. Setiap pemerintah daerah harus mengetahui titik-titik daerah yang rawan longsor yang ada di wilayahnya. Untuk mencegah terjadinya korban jiwa seperti di Banjarnegara, setiap pemerintah daerah di seluruh Indonesia harus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada warganya yang tinggal di daerah rawan longsor.
Dengan edukasi dan sosialisasi, warga yang tinggal di daerah rawan longsor bisa mengetahui tanda-tanda ketika bahaya mulai mengancam. Selain itu, warga pun akan mengetahui kapan mereka harus mengungsi sebelum bencana terjadi. Memang upaya ini tak mudah. Masih banyak masyarakat yang terkesan bandel dan merasa daerah tempat tinggalnya aman-aman saja.
Namun, pemerintah tak boleh lelah untuk terus mengingatkan demi melindungi jiwa rakyatnya. Proses sosialisasi akan efektif dengan melibatkan tokoh masyarakat di wilayah rawan bencana. Bahkan, pemerintah daerah bisa menawarkan relokasi kepada masyarakat yang tinggal di wilayah yang benar-benar rawan longsor. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku, sebelum terjadi bencana longsor di Dusun Jemblung, Banjarnegara, Pemprov Jawa Tengah, ia telah mengimbau kepada warga untuk bersedia direlokasi ke lahan yang lebih aman. Namun, kata Ganjar, dengan alasan sosial ekonomi, warga enggan direlokasi.
Inilah tantangan yang harus bisa diatasi pemerintah. Sebab, melindungi jiwa rakyatnya merupakan tugas pemerintah dan negara. Jika masalah sosial ekonomi yang menjadi kendala, pemerintah daerah tentu saja harus mencari solusi. Masyarakat pun tak boleh bertindak semaunya. Jika wilayah tempat tinggalnya sudah terancam, harus ada kesadaran untuk menerima tawaran relokasi demi keselamatan jiwa.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah berkali-kali mengingatkan kita bahwa longsor merupakan bencana yang paling mematikan sepanjang 2014. Hingga awal Desember, sedikitnya tercatat 332 bencana longsor dan menewaskan 262 jiwa. Dengan bencana yang melanda Dusun Jemblung, Banjarnegara, ini, total korban jiwa akibat bencana longsor di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 400 jiwa.
Musim penghujan belum mencapai puncaknya. Puncak musim penghujan diperkirakan terjadi pada pekan ketiga Desember hingga awal Februari 2015. Ini berarti bencana longsor masih terus mengancam. Pemerintah dan masyarakat harus terus meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Tentu kita tak ingin ada lagi korban jiwa akibat kelalaian dan ketidakpedulian. Pemerintah tak boleh abai dan masyarakat tak boleh lalai.
Menurut BNPB, ada beberapa gejala umum sebelum longsor. Bencana longsor ditandai adanya keretakan tanah, amblesnya tanah pada lereng, penggembungan pada tebing lereng, miringnya pohon-pohon atau tiang-tiang pada lereng, munculnya rembesan air pada lereng secara tiba-tiba, dan mata air pada lereng menjadi keruh secara tiba-tiba. Jika gejala umum itu sudah terjadi, segeralah pemerintah daerah menggerakkan warganya agar mau direlokasi.
Kita tentu sangat berduka dan berbelasungkawa dengan nasib saudara-saudara kita yang menjadi korban di Banjarnegara. Selalu ada hikmah di balik bencana agar kita selalu ramah dan bersahabat dengan alam dan lingkungan. Sejatinya, bencana dapat diminimalisasi manakala kita peduli terhadap kelestarian alam dan lingkungan. Perilaku yang merusak alam dan lingkungan adalah awal munculnya ancaman bencana.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
