JAKARTA -- Koordinator Gerakan Papua Optimis Jimmy Demianus Ijie meminta pemerintah tidak meremehkan pertemuan tingkat tinggi negara-negara Melanesia pada 14-16 Juli. Pertemuan itu akan berlangsung di Kepulauan Salomon dalam bentuk Melanisian Spearhead Group ini dikabarkan bisa membahas soal status Papua Barat.

Pertemuan akan dihadiri menteri luar negeri dan pejabat senior dari Fiji, Vanuatu, Papua New Guinea, Kepulauan Salomon, dan Kaledonia Baru. "Jangan meremehkan gerakan semacam itu. Ini ancaman serius (bagi Papua)," kata Jimmy kepada pers di Jakarta, Rabu (2/6). Dia meminta pemerintah mengambil langkah nyata dan strategis terkait rencana pertemuan tersebut.

Menurut Jimmy, dalam pertemuan itu, kelompok separatis United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dikabarkan bakal mengatasnamakan warga Papua Barat. "Persoalan Papua saat ini bukan lagi hanya mencakup ranah domestik, tapi sudah menjadi isu internasional," kata Jimmy, yang pernah menjabat sebagai ketua DPRD Papua Barat periode 2004-2009. Karena itu, ia meminta pemerintah mengantisipasi pertemuan di Solomon. "Jangan terlalu percaya diri," ujar dia.

Kampanye soal pertemuan MSG Juli nanti dan keikutsertaan ULMWP juga mulai marak di media sosial, seperti Facebook, sepekan terakhir. Negara yang masuk dalam MSG terpecah mendukung kedaulatan Indonesia atas Papua ataupun kelompok separatis. Tahun lalu, dalam pertemuan serupa, ULMWP dan Indonesia hadir di forum itu dengan status sebagai pengamat (observer).

Dalam pertemuan tahun ini, juru bicara ULMWP Benny Wenda mengklaim SMG bisa memberikan status peserta bagi organisasinya. Ini berarti kedudukan ULMWP setara dengan negara anggota MSG. Benny mengatakan, seperti dikutip dari laman dailypost terbitan Vanuatu, Jumat pekan lalu, pertemuan Juli adalah sinyal dukungan yang kuat dari MSG ke warga Papua Barat untuk melepaskan diri dari RI.

Pemerintah sebenarnya sudah melobi negara anggota MSG untuk tidak meladeni ULMWP. Langkah lobi ini dipertegas dengan kunjungan Menko Polhukam Luhut Pandjaitan ke Fiji beberapa bulan lalu. Dalam kunjungan itu, Luhut membawa Gubernur Maluku, Gubernur Papua Barat, dan Gubernur NTT seraya menegaskan sebagian Indonesia juga masuk dalam MSG. Pemerintah juga menekankan kalau ULMWP adalah organisasi ilegal dan tak berhak membawa nama warga Papua Barat ke kancah internasional.

Peneliti Galesong Institute Herdiansyah Rahmat mencermati pertemuan Salomon bakal diwarnai gejolak dukungan bagi kelompok separatis Papua. Menurut Herdiansyah, pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wapres Jusuf Kalla jangan sampai kalah langkah lagi dalam pertemuan Salomon. Sebelumnya, Hardiansyah menilai, status ULMWP naik menjadi pengamat adalah kesalahan diplomasi luar negeri Indonesia. Padahal, tadinya ULMWP hanyalah kelompok yang berunjuk rasa di luar ruang pertemuan forum MSG.   antara, ed: Stevy Maradona

Ikuti Whatsapp Channel Republika