JAKARTA — Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pihaknya sudah bisa mengetahui di mana letak tujuh sandera yang ditawan kelompok Abu Sayyaf. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Pertahanan sedang berdiskusi dengan pihak Filipina terkait hal ini.
Luhut mengatakan, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sudah bertolak ke Filipina untuk membicarakan masalah pembebasan WNI dan kerja sama pertahanan. "Tadi saya bicara dengan Menhan kelihatan ada progres yang baik dari pertemuan Menhan dengan Menhan Filipina," ujar Luhut di Jakarta, Senin (27/6).
Pemerintah sudah bisa memantau lokasi sandera. Namun, mengenai langkah dan opsi pembebasan, masih dibicarakan oleh Menteri Pertahanan dan Pemerintah Filipina. Pihaknya akan mendorong kerja sama antara TNI dan militer Filipina.
Luhut juga mengatakan, sandera sampai saat ini masih dalam kondisi sehat dan aman. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari crisis center, ketujuh korban penyanderaan terkadang ditahan secara terpisah. Mereka juga kerap digabung menjadi satu oleh kelompok bersenjata itu.
Luhut juga menyampaikan, hingga saat ini pemerintah masih memverifikasi kelompok yang menyandera WNI.
Sementara itu, Kementerian Perhubungan tidak akan memberikan toleransi kapal berlayar ke Filipina meskipun terdapat jaminan keamanan dari negara tersebut. "Kita tegas. Jangan sampai kejadian yang sama terulang," kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub A Tonny Budiono di Balikpapan.
Dia mengatakan, surat persetujuan berlayar (SPB) bisa diterbitkan apabila ada patroli bersama tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Filipina.
Sekretaris Jenderal Kemenhub Sugihardjo mendukung keputusan tersebut. Dia mengatakan, kesepakatan patroli bersama tiga negara itu yang terbaik.
Terkait dampak ekonomi, dia menilai, tidak terlalu merugikan Indonesia dengan pelarangan berlayar tersebut. Dia mengatakan, justru Filipina yang rugi karena salah satu sumber energinya sebanyak 90 persen berupa batu bara dari Indonesia.
"Kami juga memahami ini kebutuhan negara tetangga, tapi yang paling penting keselamatan ABK (anak buah kapal)," katanya.
Sebanyak tujuh ABK TB Charles asal Indonesia disandera oleh kelompok Abu Sayyaf. Informasi tersebut diketahui ketika salah satu ABK yang diculik menghubungi istrinya, Dian Megawati. Penyandera dilaporkan meminta tebusan sebesar 20 juta ringgit atau sekitar Rp 60 miliar. Jika permintaan itu tidak dipenuhi, penyandera akan memenggal kepala para awak kapal.
Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin menyarankan agar ada penjagaan ketat dalam perdagangan melalui jalur laut yang berbatasan dengan Filipina. Dia mengatakan, harus ada koridor pengamanan yang dijaga TNI. Setiap barang yang dibawa terjamin keamanannya. Setelah itu, kapal dikawal militer Filipina sampai ke tempat tujuan.
Hal itu, menurut dia, penting segera dilakukan karena pada 2016 ini banyak awak kapal yang disandera oleh kelompok bersenjata di perairan Sulu, Filipina Selatan. Menurut TB Hasanuddin, jalur perdagangan melaui perairan laut yang berbatasan dengan Filipina masih belum tertata. Dia mengatakan, akan lebih baik lagi pihak Indonesia melobi Filipina agar ada patroli bersama.
Anggota Komisi I DPR Supiadin Aris Saputra mengaku prihatin dengan penyenderaan tujuh WNI oleh kelompok Abu Sayyaf. Dia mempertanyakan kejadian yang berulang-ulang tersebut dan meminta pemerintah membentuk crisis center. rep: Intan Pratiwi, Dessy Suciati Saputri/antara, ed: Erdy Nasrul
Ikuti Whatsapp Channel Republika
