MATARAM — Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Chaerul Mahsul mengungkapkan, program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) tidak berkontribusi langsung terhadap penurunan angka kemiskinan. Apalagi, dengan jumlahnya yang masih banyak maka diperlukan ratusan tahun untuk menuntaskan itu.
"Program RTLH untuk satu unit sebesar Rp 25 juta dan itu tidak dihajatkan untuk menurunkan angka kemiskinan. Lagi pula program perbaikan tiap tahun hanya seribu sementara jumlah rumah tidak layak mencapai 300 ribu lebih. Itu butuh waktu panjang," ujarnya kepada Republika, Rabu (6/1).
Ia menuturkan, anggaran perbaikan rumah tidak layak huni semula dengan pola stimulan. Kini diganti dengan memberikan dana langsung kepada warga sasaran yang mendapatkan dana tersebut sebanyak Rp 25 juta.
Pihaknya menegaskan, alokasi dana untuk program ini sudah tepat sasaran sehingga dia menyatakan tidak benar apabila program ini dinilai melenceng dari perencanaan. Bappeda sudah mempunyai nama-nama penerima sasaran program perbaikan rumah tidak layak huni.
Chaerul menambahkan optimistis dengan target penurunan angka kemiskinan sebesar dua persen pada 2016. Sebab, angka kemiskinan yang menurun sebanyak 0,56 persen pada 2015 bisa menjadi indikator menurunkan angka kemiskinan.
"Target dua persen itu untuk memacu semangat, sejak 2009 kita tidak pernah mencapai penurunan angka kemiskinan sebanyak dua persen. Selama ini 1,8 persen. Sementara, di RPJMD target penurunan angka kemiskinan satu persen," katanya.
Kemiskinan
Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH Muhammad Zainul Majdi meminta kepada seluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) untuk lebih mempertajam program penanggulangan kemiskinan pada 2016. Di antaranya yang bisa dilakukan adalah dengan program pemberdayaan ekonomi serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
"Program yang sudah dilakukan harus dipertajam pada 2016. Program kongkret yang bisa menurunkan angka kemiskinan. Baik melalui pemberdayaan ekonomi maupun pemenuhan hak dasar," ujarnya.
Angka kemiskinan di NTB menurun. Sebabnya, terdapat pusat pertumbuhan ekonomi di NTB berjalan dengan baik, seperti dua mal di Mataram dan Lombok Barat serta sentra investasi ekonomi lokal.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, angka kemiskinan pada September 2015 mengalami penurunan dibandingkan pada maret 2015 sebanyak 21.060 jiwa atau sekitar 0,56 persen.
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Amin mengakui, realisasi anggaran dana desa di delapan kabupaten pada 2015 kemarin masih terkendala dan terdapat kekurangan. Sehingga, ke depan kekurangan tersebut harus segera ditutupi. "Realisasi Anggaran Dana Desa (ADD) masih banyak kekurangan yang harus dipenuhi," ujarnya.
Pemerintah desa harus terus meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Sehingga, realisasi Dana Desa bisa tersalurkan dengan baik sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ada.
Ia menuturkan, dengan anggaran desa yang sudah terlaksana secara maksimal maka diharapkan bisa berdampak terhadap akselerasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di desa. n ed: erdy nasrul
Ikuti Whatsapp Channel Republika
