DENPASAR -- Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika, untuk kesekian kalinya mempertanyakan kelanjutan kartu sakti Presiden Joko Widodo. Pastika mengatakan, dia tak tahu-menahu terhadap nasib kartu untuk masyarakat kurang mampu tersebut karena pemerintah pusat tidak melibatkan pemerintah daerah.
"Distribusinya kan dari pusat langsung, pemerintah provinsi tidak tahu-menahu. Selama ini di Bali belum ada yang bertanya karena memang kita sudah punya kartu Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM)," kata Pastika, di Denpasar, Senin (26/10).
Mantan kapolda Bali ini menambahkan, dia sudah memerintahkan jajarannya untuk menindaklanjuti realisasi program ini di Bali. Khususnya kepada kepala dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan dinas sosial. Kartu sakti tersebut terdiri atas Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Alasannya mencari tahu adalah untuk meminimalkan program serupa yang juga dilaksanakan oleh pemerintah provinsi. Pastika mencontohkan, jika pemerintah pusat sudah membagikan KIP, maka anggaran beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa miskin dari pemerintah provinsi yang mencapai Rp 140 miliar per tahun bisa dialihkan untuk lainnya. "Dana sebesar itu kan bisa kita alihkan untuk pemberdayaan masyarakat," kata Pastika.
Presiden Jokowi Agustus lalu membagikan 2.364 kartu sakti kepada warga dan pelajar di Desa Tulikup, Kabupaten Gianyar. Kartu sakti itu terdiri atas 1.565 KIS, 375 KKS, 393 KIP, dan 31 Kartu Asistensi Sosial untuk Penderita Disabilitas Berat (ASPDP).
Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali, I Nyoman Wenten, mengatakan, pihaknya saat ini masih menunggu pembagian kartu sakti dari pemerintah pusat ke daerah. Informasi terakhir yang ia peroleh mengatakan bahwa pusat masih melakukan verifikasi data penerima.
Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia (TNP2KI), ada 150.086 kepala keluarga (KK) yang akan menjadi rumah tangga sasaran dari kartu sakti ini di Bali.
Data tersebut diperoleh berdasarkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) 2013 yang diterbitkan pemerintah sebelumnya sebagai penanda rumah tangga miskin. Dari 150 ribu KK tersebut, sebanyak 10.366 KK telah menerima bantuan perdana di Jembrana. Berikutnya Bangli (10.487 KK), Badung (10.521 KK), Tabanan (18.892 KK), Karangasem (24.044 KK), Klungkung (9.427 KK), Buleleng (41.929 KK), dan Denpasar (3.383 KK).
Penyaluran bantuan KIP, KIS, dan KKS di Indonesia dilakukan dengan menggandeng PT Pos Indonesia dan bank pemerintah, yaitu Bank Mandiri. "Kartunya masih belum dicetak karena masih verifikasi data," kata Wenten.
Pemerintah Provinsi Bali juga berencana mengusulkan tambahan 40 ribu penerima kartu. Wenten beralasan, data yang sebelumnya belum termasuk anak-anak di panti asuhan, penghuni panti jompo, dan mantan narapidana.
Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana menegaskan, tiga kartu yang masuk dalam program perlindungan sosial tersebut tetap berjalan.
"Dalam rapat terbatas pada 7 Oktober lalu, Presiden Joko Widodo meminta dilakukan percepatan pendistribusian KIS, KIP dan KKS," kata Ari lewat pesan singkat kepada Republika, Senin (26/10).
Ari menjelaskan, pemerintah mendistribusikan 88,2 juta KIS yang ditargetkan selesai pada November 2015. Saat ini sudah ada 44,4 juta kartu yang sudah selesai diverifikasi dan divalidasi. Sebanyak 43,8 juta sisanya akan selesai pada November 2015.
Untuk Kartu Indonesia Pintar, pemerintah mendistribusikan 20,3 juta. Sudah selesai diverifikasi dan divalidasi sebanyak 18,15 juta jiwa.
Dia mengatakan, terkait kendala yang ditemukan terkait penerapan kartu sakti tersebut di lapangan, hal itu lebih tepat jika dijawab oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.
n ed: a syalaby ichsan
Ikuti Whatsapp Channel Republika
