REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) TGH Zainul Majdi meminta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) wilayah NTB agar tidak menarik biaya yang mahal atas penggunaan listrik oleh masyarakat. “Kalau memang mahal kita akan beritahu PLN jangan seperti itu,” ujar Zainul di Mataram, Kamis (5/3).
Menurutnya, masalah listrik di NTB yang sering padam tidak hanya disebabkan oleh persoalan daya. Namun, lebih disebabkan menyangkut jaringan di NTB yang sudah lama. Oleh karena itu, Pemprov NTB terus mendorong agar PLN segera membenahi hal itu. “Kalau sering padam, itu tidak karena daya saja, tapi jaringan di NTB dan Indonesia itu jaringan sudah lama. Kita dorong PLN untuk membenahi,” katanya.
Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR RI daerah pemilihan NTB, Kurtubi, mengatakan, kondisi kelistrikan NTB masih sangat memprihatinkan dibandingkan dengan provinsi lainnya. Pasalnya, elektrifikasi rasio atau ketersediaan listrik masih rendah sekitar 67 persen dibandingkan provinsi lainnya yang sudah mencapai 80 persen.
“Masih banyak keluarga di NTB belum menikmati listrik,” ujarnya saat melakukan kunjungan kerja di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB, Rabu (4/3).
Ia pun mengatakan, kualitas listrik yang sudah mengaliri berbagai rumah yang ada masih kurang. Selain itu, biaya pokok membayar listrik di NTB terbilang mahal karena mencapai Rp 3.500/KWH, padahal harga jual listrik hanya Rp 900 rupiah.
“Tingginya biaya listrik di NTB karena sebagian besar listrik berbahan baku BBM. Artinya, pemerintah pusat mensubsidi Rp 2.000 lebih dan itu sangat memprihatinkan,” ujarnya.
Kritikan terhadap PLN di NTB juga disampaikan Ketua Ombudsman NTB Adhar Hakim. Adhar menilai, PLN wilayah NTB gagal menjelaskan secara transparan penyebab sering terjadinya listrik padam. Menurutnya, PLN berupaya memperbaiki kinerja namun tidak berupaya menjelaskan secara transparan kepada publik tentang listrik yang sering mati.
Ia menuturkan, PLN banyak memberikan pernyataan tidak pasti kepada masyarakat menyangkut pelayanan listrik di NTB. Hal itu dinilai Adhar sebagai pola komunikasi yang buruk.
Menurutnya, Ombudsman akan meminta klarifikasi terkait seringnya terjadi pemadaman listrik oleh PLN. Sebelumnya, di provinsi ini, khususnya Kota Mataram, sering terjadi mati listrik dan pemadaman bergilir. Kondisi tersebut menyebabkan banyak masyarakat yang merasa kecewa dengan pelayanan PLN. c75 ed: Andi Nur Aminah
Ikuti Whatsapp Channel Republika
