Kamis 31 Jul 2014 17:08 WIB
Nasional

PDIP tak Diprioritaskan

Red: operator

REPUBLIKA.CO.ID,

 

JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuang an (PDIP) belum membahas soal kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Namun, Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo menegaskan tidak memprioritaskan tokoh yang berasal dari PDIP dalam susunan kabinet.

"(Soal kabinet) belum tahu, nanti Jokowi yang bentuk. Bu Mega (Megawati Soekarnoputri) juga bilang tidak sebanyak-banyaknya dari partai (PDIP),\" kata Tjahjo saat kunjungan dalam momen Lebaran di kediaman Ketua Umum PDIP Mega - wati, di Jakarta Pusat, Senin (28/7). 

Menurut Tjahjo, Jokowi tidak membedakan orang dari partai manapun untuk dimasukkan ke dalam kabinet. Saat disinggung soal kemungkinan kader dari koalisi partai yang mengusung Prabowo- Hatta, Tjahjo mengatakan belum tahu"Yang penting punya pengetahuan, punya kapasitas, dan mampu di bidangnya," kata Tjahjo.

Presiden terpilih Jokowi berjanji akan memberikan porsi lebih banyak pada perempuan untuk menduduki jabatan menteri. Meski demikian, Jokowi mengaku belum bisa memutuskan berapa persen kursi yang akan dialokasikan untuk menteri perempuan dan berapa persen kursi untuk menteri laki-laki.

Jokowi juga membentuk tim head hunteruntuk mencari orang-orang berkualitas yang mampu menduduki jabatan tertentu. Tim tersebut, kata dia, bertugas khusus untuk mencari "bakat-bakat ter- pendamu". 

Bisa jadi, sambung Jokowi, orang yang memenuhi semua kriteria menteri ternyata ada di sekitarnya, hanya saja tidak pernah terekspos media.

"Misal kita tidak ngerti, tahu-tahu ada nama Bambang. Nah, nanti kita cari tahu Bambang itu siapa,"

katanya.

Jokowi menambahkan, ia akan melakukan seleksi lebih ketat pada kandidat calon untuk jabatan di kementerian yang menjadi fokus program pembangunan. Misalnya, lanjut Jokowi, ia bertekad mewujudkan swasembada pangan di Indonesia. Karena itu, menteri pertanian nanti harus orang yang memiliki kompetensi tinggi di bidang pertanian dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. "Kemudian di Kementerian ESDM juga.

Itu harus dipegang oleh orang yang memiliki lead ershipkuat. Karena di situ mafia banyak."

(c87, red: Halimatus Sa'diyah ed: muhammad fakhruddin)

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement