REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar tidak mau mengambil risiko untuk mengevaluasi pencapresan Aburizal Bakrie (Ical) setelah pemilu legislatif. Namun, keputusan DPP tersebut berpotensi memunculkan lebih dari satu pasangan calon presiden-calon wakil presiden yang berasal dari internal partai.
“Kalau ada lebih dari satu calon meski tidak dilarang dan tidak ada sanksinya, cuma risiko ada ke partai. Suaranya bisa terpecah-pecah,” kata Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Agung Laksono, Selasa (1/4).
Agung mengatakan bahwa dinamika politik Partai Golkar diwarnai dengan munculnya tokoh senior Partai Golkar yang akan diajukan atau dikabarkan akan maju sebagai cawapres dari partai lain. Seperti, Akbar Tanjung dan Jusuf Kalla.
Menurutnya, adanya keinginan atau pinangan dari partai lain tidak bisa dibendung oleh internal Partai Golkar. Karena itu, ia tak mau memberikan saran ataupun mengajari seniornya di dunia politik. “Saya kembalikan ke beliau-beliau itu. Mereka gak usah diajari, mereka sudah tahu sendiri,” katanya.
Yang jelas, kata Agung, Partai Golkar tetap pada hasil keputusan rapimnas untuk mengusung Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie sebagai capres 2014. Sedangkan, cawapres baru akan dipikirkan kemudian saat pileg selesai dan menunjukkan hasil. “Partai tetap satu yang mencalonkan satu pasang. Resminya seperti itu,” katanya.
Juru kampanye nasional (Jurkamnas) Partai Golkar Muhammad Taufik mengatakan memastikan tidak ada perubahan dalam pencalonan presiden Partai Golkar pascapemilihan legislatif.
“Pencalonan Aburizal Bakrie sebagai presiden dari Golkar telah disepakati, bersifat final, dan tidak bisa diganggu gugat lagi,” kata Taufik di sela-sela kampanye Golkar yang digelar di Lapangan Jatiuwung Kota Tangerang, Selasa (4/1).
Ia juga memastikan Partai Golkar akan konsisten mengawal keputusan tersebut hingga pemilihan calon presiden tiba. Hal senada juga dikatakan oleh Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPD) II Golkar Kota Tangerang, Oman Jumansyah.
Oman mengatakan, wacana pergantian presiden tidak menjadi persoalan yang signifikan dalam perhelatan pemilu legislatif yang sedang berlangsung. Sebab, kata Oman, DPD Golkar Kota lebih fokus untuk meraih target 20 persen kursi di DPRD Kota Tangerang. “Untuk urusan itu (wacana pergantian capres Golkar), urusan nanti setelah pileg,” kata Oman.
Wacana evaluasi pencalonan presiden Partai Golkar kembali mencuat setelah nama Ical merosot dalam survei Pusat Kajian Pancasila, Hukum, dan Demokrasi Universitas Negeri Semarang (Puskaddhem-Unnes). Hasil survei menyebutkan elektabilitas Ical hanya memperolah 16,42 persen.
Sedangkan, elektabilitas tokoh muda Golkar Priyo Budi Santoso unggul tipis atas para seniornya. Priyo memiliki elektabilitas 18,44 persen. Disusul M Jusuf Kalla sebesar 17,33 persen. Kemudian, Akbar Tandjung sebesar 11,74, Agung Laksono sebesar 3,94 persen, Ade Komarudin sebesar 1,1 persen, dan undecided voters sebesar 31 persen.
Direktur Eksekutif Puskadhdem-Unnes Arif Hidayat menyarankan agar Golkar mengikuti langkah PDI Perjuangan yang mencalonkan tokoh mudanya, Joko Widodo (Jokowi). Bila tetap memaksa Ical sebagai capres 2014, Arif khawatir Golkar kembali menemui kegagalan. “Jika begitu maka tidak heran menimbulkan gejolak di internal Golkar. Karena, hanya mengandalkan nafsu ketimbang kemampuan,” kata Arif. n esti maharani/c60 ed: muhammad fakruddin
Ikuti Whatsapp Channel Republika
