REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Delegasi Pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengadakan pertemuan dengan perwakilan investor asal Amerika Serikat yang tergabung dalam US-ASEAN Business Council di kantor Kemenko Perekonomian, Senin (11/11). Dalam keterangan kepada wartawan seusai pertemuan, Hatta mengatakan, salah satu topik yang dibicarakan kedua belah pihak adalah permasalahan-permasalahan yang menghambat investasi asal Negeri Paman Sam di Tanah Air.
Menurut Hatta, salah satu bidang usaha yang disoroti dalam pembicaraan adalah minyak dan gas. “Banyak perizinan yang berbelit-belit dan lama. Jadi, orang (investor) mau mulai (berinvestasi) sekarang, bertahun-tahun lagi baru mulai eksplorasi. Itu merugikan karena mereka rugi, kita rugi. Padahal, kita ingin mengeluarkan gas menjadi satu juta barel setara minyak,” kata Hatta.
Oleh karena itu, Hatta menegaskan, perbaikan iklim investasi dapat dimulai dengan membenahi dari aspek perizinan. Meskipun sulit, Hatta meyakini hal itu mutlak perlu diselesaikan. “Saya nggak tahu, kok memangkas perizinan saja susah betul. Pastilah setiap perizinan ada hal-hal yang nggak bener gitulah. Kasarnya itu, nggak usah saya sebut. Saudara tahulah. Akhirnya nanti orang liat, semuanya duit, semuanya duit, repot kita,” ujar Hatta.
Dia melanjutkan, perbaikan investasi menjadi pertaruhan Indonesia. Tanpa ragu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini meminta bantuan dari media massa. Media diminta menyoroti apabila ada masalah perizinan usaha yang tidak beres. Bahkan Hatta meminta media menyorotinya dengan tajam.
September lalu, pemerintah berkomitmen untuk mempercepat realisasi perizinan investasi, khususnya di sektor hulu migas. Caranya, dengan memangkas 69 kelompok perizinan menjadi delapan kelompok. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun telah memerintahkan kepada para menteri untuk mengawal pemangkasan tersebut. Harapannya, pemangkasan dapat mengurangi hambatan dalam investasi. Hambatan yang semakin banyak hanya akan merugikan perekonomian dalam negeri.
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Affandi Lukman menyatakan, investor asal AS menginginkan agar masalah-masalah perizinan bisa dipercepat. Selain itu, permasalahan terkait persetujuan kontrak dan tender yang masih berlarut-larut diharapkan segera selesai. “Kalau bisa cepat, akan menguntungkan kedua belah pihak. Intinya, mereka ingin ada debottlenecking sehingga bisa dipercepat,” kata Rizal.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan dengan US-ASEAN, Hatta mengatakan, Pemerintah Indonesia telah membentuk tim kerja (desk) yang bertujuan untuk membicarakan permasalahan-permasalahan menyangkut investasi. Pertemuan dalam desk lebih spesifik dan fokus, sehingga apabila terdapat hambatan-hambatan yang mengganggu investasi dibicarakan sampai keluar rekomendasinya.
Rizal menambahkan, selain membahas permasalahan, pertemuan tersebut diharapkan bisa menjadi ajang sosialisasi kebijakan-kebijakan terbaru pemerintah dalam mendorong investasi.
Menurut survei FDI Intelligence yang dipublikasikan 2013, Indonesia berada di urutan ke-34 negara tujuan investasi AS. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi AS di luar sektor migas dan keuangan sejak 2010 sampai semester I 2013 senilai 5 miliar dolar AS yang terdiri dari 403 proyek. Secara keseluruhan, sejak 2000 sampai 2012, realisasi investasi AS di Indonesia berada di urutan keenam dengan nilai 6,084 miliar dolar AS pada 599 proyek dari total realisasi investasi 172,013 miliar dolar AS pada 19.130 proyek. n muhammad iqbal ed: eh ismail
Info Grafis
6,084 Miliar Dolar AS
Nilai investasi AS sejak 2000 sampai 2012.
atau
172,013 Miliar Dolar AS
Total realisasi investasi AS pada 19.130 proyek.
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
