REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM — Isreal terus memainkan politik dua kakinya menjelang perundingan damai dengan Palestina. Saat otoritas Zionis itu melepaskan sejumlah tahanan Palestina, pada waktu bersamaan pula mereka terus memperluas pembangunan permukiman ilegal di tanah pendudukan.
Pada Selasa (13/8), Pengadilan Tinggi Israel meloloskan rencana pembebasan 26 warga Palestina. Pengadilan menolak gugatan dari kerabat korban pihak Israel atas pembebasan itu. Pembebasan diharapkan sudah bisa dilakukan pada Selasa petang sebagai bagian dari proses awal perundingan. Warga Palestina yang dibebaskan sebelumnya telah diseleksi oleh Isreal.
Sikap ini tentunya bertolak belakang dengan kebijakan mereka terhadap permukiman ilegal yang justru merugikan Palestina. Aljazirah melaporkan, Selasa (13/8), otoritas Israel di Yerusalem menyetujui pembangunan 942 unit rumah di tanah pendudukan di Yerusalem Timur.
Jumlah ini merupakan tambahan dari 1.200 rumah permukiman yang sebelumnya telah disetujui Israel pada Ahad (11/8). “Otoritas kota di Yerusalem telah menyetujui rencana pembangunan 942 rumah di Gilo,” ujar anggota Dewan Kota Yosef Pepe Alalu. Amerika Serikat yang menginisiasi dialog tidak bersikap tegas atas rencana Israel. Meskipun mengecam pembangunannya, menurut Paman Sam, keputusan Israel bukanlah alasan untuk menggagalkan perundingan yang rencananya berlangsung pada Rabu (14/8) di Yerusalem.
Menteri Luar Negeri AS John Kerry dalam lawatan ke Bogota, Kolombia, meyakini rencana Israel membangun ribuan rumah bagi pemukim Yahudi takkan mengganggu pembicaraan damai. Dia berharap Palestina tidak menanggapi persoalan ini secara berlebihan sehingga menggagalkan proses perundingan. Sikap AS terhadap tanah pendudukan Israel, kata Kerry, tetap tidak berubah. Kebijakan Israel membangun permukiman tidak sah. “Penting untuk melanjutkan (pembicaraan) di meja dengan cepat,” tutur dia di Bogota, Kolombia, Selasa (13/8).
Namun, menurut dia, cara terbaik untuk memecahkan persoalan pelik ini, yakni isu dengan menyelesaikan masalah keamanan dan perbatasan. “Setelah Anda menyelesaikan isu keamanan dan perbatasan, Anda telah memecahkan persoalan permukiman,” tuturnya.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri di Washington Marie Harf mengatakan, AS merasa sangat prihatin dengan pengumuman rencana pembangunan permukiman Yahudi tersebut. Karena, rencana ini bisa menimbulkan kekhawatiran dan kecurigaan pihak Palestina.
Palestina mengecam pembangunan rumah tersebut. Negosiator senior Palestina Saeb Erakat menilai, sikap Israel tersebut memupuskan solusi antarkedua pihak. Israel membantah kritik tersebut. Menurut Juru Bicara Netanyahu, Mark Regev, setiap inisiasi perdamaian, pihaknya selalu mengusulkan tanah pendudukan sebagai wilayah Israel. Juru Bicara Uni Eropa dan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki Moon mengkritik rencana Israel. Rusia bahkan menggambarkan tindakan Israel sebagai langkah kontraproduktif yang merumitkan suasana pembicaraan.
Yerusalem Timur dianeksasi otoritas Zionis dalam Perang Timur Tengah 1967. Mayoritas kalangan internasional tidak mengakui tanah pendudukan Israel. Sekitar 500 ribu warga Yahudi hidup di lebih dari 100 permukiman ilegal sejak okupasi Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. n ichsan emrald alamsyah ed: teguh firmansyah
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
