REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tiga dari kandidat terkuat calon kapolri masing-masing pernah menjabat sebagai ajudan presiden RI yang juga petinggi parpol peserta Pemilu 2014. Netralitas Polri pada tahun politik dinilai menjadi taruhan jika para kandidat kapolri mantan ajudan tersebut menjabat.
Kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sudah mengajukan lima nama. Di antaranya adalah Komjen Sutarman, Komjen Anang Iskandar, Komjen Budi Gunawan, Irjen Putut Eko Bayuseno, dan Irjen Pol Anas Yusuf.
Dari daftar tersebut, Komjen Sutarman yang kini menjabat bareskrim Polri pernah menjadi ajudan mantan presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2000. Sedangkan Budi Gunawan yang menjabat kalemdikpol adalah ajudan mantan presiden Megawati Soekarnoputri yang juga ketua umum PDI Perjuangan. Pada periode pertama Presiden SBY, ajudannya adalah Putut Eko Bayuseno yang kini menjabat kepala Polda Metro Jaya.
Pemerhati sejarah militer Indonesia Erwin Jose Rizal mengatakan, calon kapolri yang pernah menjadi ajudan presiden bisa memengaruhi kepemimpinan mereka. Hal ini karena secara kultur presiden mengangkat ajudan dengan pertimbangan loyalitas tunggal.
Erwin menyatakan, secara aturan kapolri memang mesti bersikap netral. Namun, melihat pola kepemimpinan di internal Polri yang bersifat komando, Erwin menyatakan, bisa saja kapolri masa mendatang memiliki kecenderungan politis ke partai tertentu.
Hal ini, menurutnya, pernah terjadi di zaman kepemimpinan Megawati Soekarnoputri. Ketika itu ada temuan di Jawa Tengah agar anggota Polri mendukung partai tertentu. "Setelah itu kapolrinya dicopot, tidak diperpanjang. Meski tidak terungkap siapa otaknya," katanya.
Komisioner Kompolnas Hamidah Abdurachman mengatakan, rekam jejak para calon kapolri menjadi kunci terpilihnya para jenderal. Riwayat jabatan, persentase keberhasilan menanggung tugas, hingga pengalaman dan tingginya pendidikan menjadi faktor utama penilaian.
Meski begitu, Hamidah tidak menampik, tiga nama pemegang label mantan ajudan presiden punya nilai plus. “Tentu ada alasannya mengapa seorang polisi pantas mejadi seorang ajudan presiden, penilaian itu menjadi poin,” kata Hamidah, kemarin. Hamidah mengharapkan, tidak ada isu politik dalam pemilihan kapolri. “Semua tentu sesuai kriteria yang dinilai. Kami buat rekomendasi sesuai apa adanya, nanti Presiden yang putuskan,” jelas dia.
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Ronny F Sompie menyangkal ada faktor politis yang akan memengaruhi pemilihan kapolri. Ia juga menegaskan, kepolisian akan netral menjalankan tugas. “Itu tidak menjadi korelasi, toh kapolri sebelumnya dan sebelumnya lagi bukan ajudan presiden,” kata Ronny.
Ronny menegaskan, semua calon kapolri dipandang sama oleh Dewan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) dan eleman pemberi penilaian lainnya. Seluruh kriteria, kata dia, menjadi pertimbangan internal di mana hanya SBY seorang yang bisa mengambil keputusan.
Lapor kekayaan
Dalam dua pekan ini, sejumlah perwira tinggi yang disebut sebagai kandidat calon kapolri mengantarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Giliran Komjen Sutarman dan Irjen Putut Eko Bayu Seno yang melapor, kemarin. "Panggilannya untuk klarifikasi LHKPN," kata Sutarman saat tiba di Gedung KPK. Ia mengatakan, belum mengetahui apakah dipanggil untuk melaporkan kekayaan terkait kansnya sebagai calon kapolri.
Kapolda Metro Jaya Irjen Putut Eko Bayu Seno tidak memberikan komentar apa pun di KPK. Ia hanya tersenyum saat dicecar pertanyaan oleh para wartawan. Sebelumnya dua jenderal sudah melaporkan kekayaannya. Di antaranya Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Anang Iskandar pada Senin (22/7) dan Kepala Polda Bali Irjen Arif Wachjunadi pada Rabu (24/7).
Direktorat LHKPN KPK menjadwalkan klarifikasi harta kekayaan sembilan perwira tinggi Polri. Selain empat di atas adalah Komjen Budi Gunawan, Wakil Kabareskrim Irjen Anas Yusuf, Asisten Operasi Kapolri Irjen Badrodin Haiti. Yang juga dijadwalkan untuk diperiksa adalah Kadiv TI Polri Irjen Tubagus Anis Angkawijaya, mantan kepala Polda Sumatra Selatan Irjen Saud Usman Nasution. n m akbar Wijaya/gilang akbar prambadi/bilal ramadhan ed: fitriyan zamzami
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
