REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL -- Pemerintah Turki mengusulkan referendum terkait rencana penataan Taman Gezi di Istanbul. Usulan ini dharapkan bisa membuahkan hasil positif, yakni diakhirinya aksi demonstrasi yang telah mengharu-biru Turki dalam dua pekan terakhir.
''Perdana Menteri enawarkan cara demokratis untuk menyelesaikan masalah ini,'' kata Juru Bicara Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) Huseyn Celik, Rabu (12/6).
Rencananya, Celik melanjutkan, referendum hanya dilakukan untuk rencana penataan Taman Gezi, bukan termasuk rencana penghancuran Pusat Kebudayaan Ataturk yang juga ditentang oleh para demonstran. Alasan Celik, Pusat Kebudayaan Ataturk berada di wilayah rawan gempa dan tak lagi kuat menahan getaran. Karena itu, mau tak mau, Pusat Kebudayaan Ataturk harus dihancurkan.
Selain itu, kata Celik, referendum diselenggarakan hanya untuk warga Istanbul, kota tempat Taman Gezi berada. Artinya, warga Istanbul-lah yang memutuskan apakah rencana penataan ulang Taman Gezi akan dilanjutkan atau tidak.
Gelombang demonstrasi di Turki yang telah merenggut tiga nyawa dan melukai sekitar 5.000 orang itu dipicu oleh rencana pemerintah untuk menata ulang Taman Gezi, salah satu ruang terbuka hijau di Istanbul. Selain apartemen dan pusat perbelanjaan, rencananya akan dibangun pula museum di taman itu. Aksi protes segelintir orang terhadap rencana itu belakangan berkembang menjadi unjuk rasa besar-besaran di puluhan kota di Turki.
Selain memprotes rencana penataan Taman Gezi, demonstran juga mengecam RUU antialkohol yang telah disetujui pemerintah. Isu yang diusung para demonstran pun kemudian berkembang. Tak hanya mempermasalahkan Taman Gezi dan RUU antialkohol, mereka pun menuntut PM Turki mundur dari jabatannya karena dianggap telah berlaku otoriter dan ingin memasukkan nilai-nilai Islam di negara Turki yang sekuler.
Pada hari yang sama, PM Turki Recep Tayyip Erdogan melaksanakan janjinya untuk menemui perwakilan demonstran. Pertemuan dengan 11 perwakilan demonstran yang terdiri dari akademisi, mahasiswa, dan seniman itu berlangsung di kantor perdana menteri di Ankara.
Sejauh ini, tak ada penjelasan resmi terkait hasil pertemuan itu. Salah seorang perwakilan demonstran yang hadir dalam pertemuan itu, Ipek Akpinar, mengatakan, ia dan rekan-rekannya tidak diajak bicara mengenai kemungkinan penyelenggaraan referendum. Meski demikian, ia menilai, pemerintah telah membuka jalur komunikasi dengan mereka. Inti diskusi itu, ucap dia, perwakilan demonstran menginginkan Taman Gezi tak dihancurkan dan mereka yang bertanggung jawab atas terjadinya kekerasan dalam demonstrasi ini harus diadili.
Kantor berita AP juga melaporkan, sebenarnya tak semua tokoh aktivis yang diundang dalam pertemuan itu mewakili demonstran. Sekadar contoh, ada seorang aktor dan seorang penyanyi yang diundang dan mereka tidak memiliki keterkaitan yang jelas dengan para demonstran. Sementara, kelompok pencinta lingkungan Green Peace tak berpartisipasi. Begitu pun Solidaritas Lapangan Taksim, sebuah kelompok yang memimpin pendudukan Taman Gezi, juga tak hadir karena tak diundang.
Seorang demonstran, Hatice Yamak, mengaku pesimistis dengan rencana referendum ini. Ia yakin, tak akan ada perubahan setelah referendum. ''Jika pun ada referendum, pasti tak akan adil,'' ujar demonstran lainnya, Mert Yildirim.
Gelombang demonstrasi di Turki telah menyedot perhatian dunia internasional. Perdana Menteri Inggris David Cameron mengatakan, peristiwa ini sangat memprihatinkan. Sementara, Juru Bicara Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan, Pemerintah Jerman terus memperhatikan perkembangan situasi di Turki. Pemerintah Inggris maupun Jerman mendesak aksi demonstrasi yang diwarnai kekerasan ini segera dihentikan. n ichsan emrald alamsyah ed: wachidah handasah
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
