REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diminta untuk meningkatkan belanja modalnya. Hal ini dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Sekretaris Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Aviliani mengatakan, pemerintah bisa mendorong BUMN untuk melakukan belanja modal. "Paksa Angkasa Pura, Pelabuhan Indonesia (Pelindo), dan Jasa Marga untuk belanja barang modal selama enam bulan ini. Mereka sudah punya tanah, tinggal belanjanya harus dipercepat sehingga program pengembangan bisnis bisa segera direalisasikan," ujarnya, Jumat (7/6).
Menurutnya, BUMN berfungsi sebagai agen pembangunan. Oleh karena itu, ketika negara membutuhkan pertumbuhan ekonomi, BUMN dapat dijadikan alat pendorong. Jika BUMN dapat menggenjot belanja modalnya, pertumbuhan ekonomi sebesar 6,6 persen hingga 6,8 persen dapat dicapai tahun ini. Pemerintah bisa memprioritaskan pembangunan beberapa infrastruktur yang dikerjakan BUMN dalam waktu enam bulan ke depan.
Aviliani mengatakan, lambatnya penyerapan alokasi dana untuk infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disebabkan oleh dua hal. Hal pertama adalah ketidakpastian subsidi bahan bakar minyak (BBM). Selama penggunaannya tidak diatur, akan terjadi penyimpangan yang luar biasa terhadap BBM.
Hal kedua adalah terkait Perpres Nomor 54/2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa. "Tiga kali ganti aturan, tidak pernah ada yang cocok dengan kegiataan pengadaan yang terjadi di lapangan," katanya. Akibatnya, penyerapan belanja modal selalu gagal karena tidak disiapkan dalam jangka waktu panjang dan bertahap (multiyears). Padahal, di dalam tender saja, proses pengadaan barang butuh waktu enam bulan.
Selain menggenjot belanja modal BUMN, pemerintah juga diminta untuk menggenjot belanja modal kementerian dan lembaga. Ekonom Mandiri Sekuritas Leo Putera Rinaldy menilai, perlambatan investasi dari 7,3 persen menjadi 5,9 persen pada kuartal I 2013 tak lepas dari minimnya kontribusi belanja modal pemerintah. "Besaran itu lebih rendah dibandingkan tahun lalu walaupun secara nominal lebih besar," ujarnya.
Tahun ini, belanja modal BUMN meningkat sekitar Rp 240 miliar dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 217,383 triliun. Menteri BUMN Dahlan Iskan beberapa waktu lalu mengungkapkan, peningkatan belanja modal tersebut disebabkan oleh naiknya kebutuhan dana untuk melakukan investasi, terutama bagi BUMN yang telah melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).
"Dengan meningkatnya kontribusi BUMN tersebut, diharapkan dapat menunjang kegiatan perekonomian nasional. Selain itu, membantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada 2013," ujarnya. Tahun lalu, kontribusi BUMN terhadap pemasukan negara dalam bentuk dividen mencapai Rp 30,78 triliun. Dividen terbesar terutama disumbangkan oleh PT Pertamina sebesar Rp 7,26 triliun dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang menyumbang Rp 3,5 triliun.
Pada 2013, setoran dividen yang wajib diberikan BUMN ke pemerintah naik menjadi Rp 31 triliun. Untuk 2014, Dahlan mengusulkan dividen sebesar Rp 32 triliun. Selain dividen, setoran pajak BUMN tahun ini turut naik delapan persen menjadi Rp 135 triliun dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 125 triliun. Pada 2014, setoran pajak diusulkan Rp 145 triliun. n satya festiani/antara ed: fitria andayani
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
