REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah perlu segera mengambil keputusan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Harga BBM yang tak kunjung naik akan terus membebani pemerintah dan masyarakat. Keputusan kenaikan harga BBM diperkirakan terbit pekan depan.
Menteri Perdagangan Gita Wirjawan meminta harga BBM naik sesegera mungkin. "Semakin cepat harga BBM bisa dinaikkan, semakin kita bisa mengatur neraca perdagangan," kata Gita, Selasa (4/6). Neraca perdagangan April 2013 mengalami defisit sebesar 1,6 miliar dolar AS yang dipicu oleh defisit perdagangan migas sebesar 1,2 miliar dolar AS dan nonmigas sebesar 400 juta dolar AS.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik memastikan harga BBM naik, namun tanggal kenaikan belum dipastikan. "Feeling saya minggu depan BBM naik," kata Jero di Ruang Rapat Komisi VII DPR, Selasa (4/6) sore. Premium rencananya naik dari Rp 4.500 per liter menjadi Rp 6.500 dan solar dari Rp 4.500 menjadi Rp 5.500. Tingkat inflasi diperkirakan mencapai 7,2 persen.
Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar mengatakan, harga BBM harus segera naik dalam waktu dekat karena pada Juli mendatang terdapat tahun ajaran baru dan Ramadhan yang bisa membuat dampak kenaikan harga BBM makin memberatkan masyarakat. "Kapan pun diputuskan pasti repot, tapi tidak diputuskan pun makin repot," kata Mahendra.
Pemerintah segera menaikkan harga BBM apabila paket kompensasi yang diajukan dalam RAPBNP 2013 disetujui oleh DPR. Masa pembahasan RAPBNP diperkirakan berlangsung selama satu bulan sejak pemerintah mengajukannya pada 17 Mei lalu, sehingga RAPBNP diharapkan tuntas pada 17 Juni. Namun, bukan berarti harga BBM naik pada tanggal itu.
"BBM naik atau tidak naik itu sudah bukan isu lagi, itu semua sudah paham, kita harus melakukan itu. Yang penting masyarakat kita bantu. Kasihan kalau nggak ada itu (kompensasi) kan," kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Hatta menilai wajar ada fraksi yang menolak kenaikan harga itu, tapi jangan sampai politik di DPR jadi panas.
Pada Selasa (4/6) malam, Wakil Presiden Boediono memimpin rapat bersama ketua fraksi dan perwakilan Sekretariat Gabungan (Setgab) Parpol Koalisi di kediamannya. Pertemuan itu mendiskusikan dinamika pembahasan RAPBNP 2013 di DPR, termasuk rencana kenaikan harga BBM dan kompensasinya. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan menolak kenaikan harga BBM.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono mengeluhkan kekompakan Setgab. Ia memandang perlu ada sanksi disiplin kepada anggota Setgab yang tidak kompak. "Menurut saya, penegakan disiplin penting. Kalau nggak, tidak ada manfaatnya kita bergabung kalau kayak gini terus," kata Agung, Selasa (4/6).
Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim mengingatkan, keputusan kenaikan harga BBM itu hak pemerintah, namun penentunya ada di DPR terkait dengan pembahasan RAPBNP. Terkait sikap PKS yang menolak kenaikan harga BBM, Abdul mengatakan, pihaknya tetap melihat perkembangan di Setgab.
Dia tak khawatir menteri asal PKS dicopot dari posisinya akibat sikap partai yang menolak kenaikan harga BBM. "Persoalannya bukan soal dicopot atau tidak, namun demi kepentingan bangsa," kata Abdul, kemarin. Menteri asal PKS yang kini menjabat di kabinet adalah Menkominfo Tifatul Sembiring, Mentan Suswono, dan Mensos Salim Segaf Al Jufri. n muhammad iqbal/rr laeny sulistyawati/aldian wahyu ramadhan/dyah ratna meta novia ed: m ikhsan shiddieqy
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
