Kehadiran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah kabar gembira untuk kita semua. Tidak hanya melayani para PNS, pensiunan PNS, TNI/Polri, kini semua orang pun bisa menikmati fasilitas BPJS Kesehatan ini.

Sejak awal tahun 2014 asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan beralih menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Di dalamnya terbagi menjadi dua segmen, yakni BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Foto:Rakhmawaty La'lang/Republika

Petugas menyortir kartu BPJS kesehatan warga binaan Sosial (WBS) pada acara penyerahan kartu BPJS Kesehatan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (24/4).

BPJS Kesehatan berasal dari Asuransi Kesehatan (Askes), sedangkan BPJS Ketenagakerjaan peralihan dari Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).  BPJS Kesehatan saat ini menggunakan sistem Indonesia Case Based Groups atau INA CBG's, sehingga lebih terstruktur dan memiliki standar tersendiri.

Sebenarnya, seberapa besar peran BPJS bagi masyarakat? Bagi pegawai negeri mungkin memang wajib  memiliki BPJS. Namun, mereka sebagai pegawai swasta belum tentu berpikir hal yang sama, terutama mereka yang berkantong tebal dan memiliki asuransi kesehatan swasta.

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia Julian Noor masih menilai BPJS Kesehatan lemah terhadap pelayanan. "Belum cocok untuk gaya hidup kaum elite," katanya. Masyarakat menengah ke atas masih belum bisa untuk dipaksa mengikuti alur klaim dari BPJS. Mereka tidak terbiasa untuk mengantre atau memberikan bukti klaim yang saat ini tengah digunakan BPJS dalam sistemnya. Bersusah payah ketika berobat tidak ada dalam persepsi mereka.

Seperti yang dialami Astrika Yuanita, asisten manager di salah satu perusahaan swasta. Ia mengaku saat ini tidak memiliki BPJS. "Belum sempat mengurusnya," ujar perempuan yang akrab disapa Tika ini. Dia saat ini memiliki asuransi kesehatan dari dua bank swasta. Asuransi pertama untuk rawat jalan dan lainnya rawat inap. Keduanya merupakan fasilitas yang diberikan kantor tempatnya bekerja. Dengan dua jenis asuransi tersebut dirasa cukup baginya. Apalagi keduanya berlaku untuk pribadi hingga dua orang anak.

Perempuan yang masih melajang ini juga belum terlalu paham mengenai BPJS Kesehatan. Namun kantornya sudah memberikan Jamsostek sebelum beralih ke BPJS. Tetapi dia memang berniat mengurus BPJS Kesehatan sebagai warga negara yang baik.

Selain itu, perempuan berusia 27 tahun ini juga selalu menjaga pola hidupnya agar tidak mudah jatuh sakit.  Terlebih, sakit merupakan musibah yang bisa datang sewaktu-waktu. Tentu harus mempersiapkan hal tersebut.

Sementara Yuyun Pramita yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di salah satu instansi pemerintahan sudah memiliki BPJS Kesehatan. "Dulu pakai Askes dan peserta Askes langsung otomatis beralih," kata Yuyun.

Peralihan ini pada awalnya memang membuat bingung saat berobat tapi saat ini sudah tidak. Namun antrean panjang masih menjadi permasalahan yang berlum teratasi oleh pemerintah.

Selain BPJS Kesehatan, Yuyun juga menggunakan asuransi swasta. Hal ini untuk membantu menambal yang tidak bisa ditangani Askes. Ada beberapa obat-obatan dan tindakan medis yang tidak bisa dibayar dengan Askes atau BPJS Kesehatan. Untuk itu Yuyun dan keluarga menggunakan asuransi swasta untuk menutupinya.

Asuransi memang digunakan untuk kondisi darurat sehingga tidak terlalu berat ketika membayar. Untuk preminya, Yuyun juga tidak mengambil jumlah yang terlalu besar agar tidak memberatkan keuangan keluarga. Sebab dia masih harus membayar beberapa cicilan dan asuransi pendidikan.

***

Ada Plus Minus

Perencana keuangan dari Tata Dana Consulting, Diana Sandjaja CFP, menilai BPJS adalah program yang sangat baik dari pemerintah. Kendati masih mematok premi, besarannya tetap lebih murah. ''Jika dibandingkan dengan premi dari asuransi kesehatan swasta tentu premi BPJS sangat murah," ujarnya.

Yang menarik adalah semua orang dari berbagai umur dengan riwayat penyakit apa pun bisa ikut BPJS alias tidak ada seleksi. Sedangkan asuransi kesehatan swasta pasti menyesuaikan antara umur dan riwayat penyakit. Atau bisa-bisa ditolak atau dikecualikan klaim penyakitnya jika sudah ada riwayat.

Ia menambahkan BPJS adalah program perlindungan kesehatan dari pemerintah yang dibuat agar masyarakat yang selama ini tidak bisa memiliki asuransi kesehatan akibat ekonomi lemah atau pekerja sektor informal pun sekarang bisa menjadi peserta BPJS. "Jadi yang tidak punya asuransi kesehatan, sebaiknya ikut BPJS," sarannya.

Menurut Diana, BPJS bisa saja menguntungkan masyarakat, tergantung kesiapan pemerintah dalam memfasilitasi program BPJS ini. Dalam artian, dokter klinik yang kompeten, obat yang tersedia cukup dan lainnya. "BPJS ini tidak merugikan masyarakat," tambahnya.

Namun, selain memiliki kelebihan, BPJS juga memiliki kekurangan. Masyarakat yang terbiasa langsung ke rumah sakit, diwajibkan ke klinik atau puskesmas dahulu. ''Pasti mereka merasa harus bolak-balik. Belum lagi jika obat diresepkan hanya 10 hari, tidak bisa ke spesialis lebih dari satu dalam satu hari dan lainnya . Nah aturan-aturan prosedur yang membuat masyarakat lebih ribet,'' ujar Diana.

Sementara asuransi kesehatan swasta saat ini ada yang berdiri sendiri serta ada yang rider dari asuransi jiwa. Bentuk proteksi ada yang dibuat per item seperti dari segi dokter, kamar, atau lab. Ada yang bisa langsung ditagih sesuai tagihan rumah sakit dengan plafon tertentu, ada yang cuma satunan harian saja. Pilihlah yang sesuai kebutuhan. Idealnya yang sesuai tagihan rumah sakit saja.

Selain itu, asuransi swasta preminya lebih tinggi, serta ada seleksi. Jika ada kumpulan baru bisa mengambil klaim rawat jalan. Kalau individu, tidak bisa klaim rawat jalan. Asuransi kesehatan swasta juga tergantung program yang diambil. "Minusnya premi lumayan tinggi, ada seleksi, ada batasan," jelasnya.

Jadi lebih menguntungkan mana, BPJS atau asuransi kesehatan swasta? ''Tergantung kemampuan,'' kata Diana.

Kalau memang mampu, lebih baik ambil yang swasta tapi rawat jalan biaya sendiri. Terlebih jika askes swasta itu berkelas premium yang berarti cakupan proteksinya lebih tinggi ketimbang BPJS. ''Tapi kalau kurang mampu atau menengah punya BPJS dan swasta yang sesuai kemampuan masih lebih baik. Bisa ada koordinasi maanfaat antara asuransi kesehatan swasta dan BPJS,'' lanjut dia.

Lantas, bagaimanakah yang ideal? BPJS saja, askes swasta, atau keduanya? Menurut Diana, jika asuransi kesehatan swasta sudah full cover, tidak perlu lagi memiliki BPJS. Terlebih, bila prosedur dan provider BPJS belum sesuai dengan keinginan. ''Tapi jika asuransi kesehatannya masih nanggung, lebih baik tambah BPJS.''

Dan, bila memilih untuk memakai BPJS saja, kita dipastikan harus rela antre dan mengikuti prosedur. "Namun, jika dilihat dari premi dan manfaatnya, BPJS merupakan pilihan terbaik," tambahnya.

***

Jangan Asal Comot

Untuk menentukan asuransi kesehatan yang pas untuk kita, swasta atau milik pemerintah, ada beberapa hal yang patut dipertimbangkan. Pilih dengan cermat agar tidak kecewa di kemudian hari:

* Pastikan tahu batasan-batasan jaminan

* Pilih yang sesuai tagihan

* Pilih yang cashless

* Pilih rumah sakit provider yang sesuai dengan rumah sakit yang biasa kita datangi atau dekat rumah.

 rep:desy susilawati/nora azizah  ed: endah hapsari

Ikuti Whatsapp Channel Republika