JAKARTA — Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta pemerintah memberikan insentif dengan menghapus pajak PPN untuk produk batik dan kerajinan.
Ketua Badan Pengurus Pusat HIPMI Bidang Organisasi Anggawira mengatakan, menurut kalangan pengusaha, pemerintah harus memperhatikan sektor riil dan UKM yang telah terbukti memiliki daya tahan, dibandingkan sektor finansial, serta membantu perekonomian Indonesia melewati masa krisis.
Ia mengambil contoh batik, di mana persaingan dengan produk Cina dan bayangan MEA harus dihadapi dan dipersiapkan. "Nah, salah satu persiapannya dengan kompetitifnya harga batik sehingga masyarakat lebih memilih produk lokal dengan penerapan PPN harga akan lebih tinggi," ujarnya kepada Republika, Senin (16/11).
Untuk itu, lanjutnya, diperlukan terobosan sehingga dapat bersaing dengan produk luar yang susah mulai membanjiri pasar. Menurut Angga, jika produk padat karya ini membuat konsumen harus membayar PPN, ini akan sangat memberatkan bagi konsumen.
Ia menambahkan, apabila konsumen harus membayar pajak lagi, akan semakin memberatkan, mengingat di sisi lain produk sejenis dari negara tetangga harganya bisa jauh lebih murah karena di negara asal pemerintahnya memberikan berbagai insentif baik kredit ekspor, bunga murah, bahkan insentif pajak. Menurut dia, ini yang seharusnya menjadi contoh untuk Indonesia.
Pengusaha lulusan doktor bidang manajemen itu mengambil batik sebagai contoh dan menurutnya masih banyak produk UKM lain lagi yang seharusnya tidak memberatkan para konsumen dan pelaku UKM. n muhammad nursyamsyi ed: zaky al hamzah
Ikuti Whatsapp Channel Republika
