JAKARTA -- Pemerintah diminta menghilangkan dikotomi dalam dunia pendidikan. Harapannya, madrasah mendapatkan kesetaraan seperti lembaga-lembaga pendidikan lain.
"Jangan ada lagi dikotomi, harus ada kesetaraan, dorong agar keadilan dapat dirasakan semua anak bangsa," ujar Ketua Umum Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia, Bahrul Hayat saat menjadi pembicara dalam diskusi buku bertema ''Masa Depan Pendidikan Madrasah Menuju Indonesia Emas 2045'' di Perpustakaan MPR, Jakarta, Selasa (3/4).
Menurutnya, dikotomi-dikotomi yang kerap terjadi meliputi dikotomi antar subsistem, antar penyelenggara, antarjenis sumber daya pendidik, dan antarjenis pendidikan. ''Sejumlah dikotomi itu masih kerap terjadi sampai saat ini, dan tidak boleh lagi terjadi demi masa depan terbaik para generasi penerus,'' ujarnya.
Dalam pandangan Bahrul, kesetaraan yang wajib dihadirkan pemerintah adalah kesetaraan regulasi, kebijakan, program, dan kesetaraan anggaran. Selama ini, ia melihat, kesetaraan itu sangat jarang diterapkan pemerintah dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh madrasah-madrasah yang ada.
Penghapusan dikotomi dan perwujudan kesetaraan dalam pendidikan, menurut Bahrul, sejalan dengan amanah UUD 1945, yakni tentang adanya satu sistem pendidikan dan pendidikan sebagai hak asasi setiap manusia.
''Semua itu merupakan tugas dari pemerintah, baik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama,'' ujar Bahrul.
Dalam forum yang sama, Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Kharis mengatakan, madrasah sampai hari ini masih sering dipandang sebelah mata. Padahal, madrasah merupakan lembaga yang memiliki potensi besar dalam membentuk karakter bangsa.
Bahkan, ia melihat, pendidikan yang diterapkan madrasah sejalan dengan revolusi mental yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena itu, ia berharap, madrasah-madrasah di Indonesia dapat meningkatkan kualitas. Selain itu, jumlah madrasah pun perlu diperbanyak.
Kharis juga menilai, madrasah merupakan lembaga pendidikan yang banyak melahirkan lulusan berprestasi dan menjadi panutan masyarakat.
Ia mengakui, tidak pernah ada jaminan bahwa lulusan madrasah akan selalu menjadi pribadi yang baik. Namun, ia menegaskan, para lulusan madrasah hampir selalu menjadi panutan di tengah masyarakat.
Menurutnya, diperlukan sejumlah klasifikasi dan pencapaian tertentu agar seseorang dapat menjadi atau dianggap sosok panutan bagi masyarakat. Dalam hal ini, ia menilai, para lulusan madrasah sudah memiliki atau memenuhi kualifikasi tertentu sehingga mendapat kepercayaan dan dipandang hormat oleh masyarakat.
Ketika berada di tengah masyarakat, lanjut Kharis, lulusan madrasah setidaknya akan dipercaya banyak orang dalam memimpin doa. ''Para pemimpin doa bukanlah orang sembarangan, karena diyakini masyarakat sebagai orang yang memiliki jabatan dan martabat tinggi,'' ujar Kharis.
Kharis juga menepis anggapan bahwa lulusan madrasah cenderung sulit diterima kuliah di perguruan tinggi favorit. Ia pun mencontohkan, ketujuh anaknya yang merupakan lulusan madrasah berhasil masuk ke perguruan-perguruan tinggi favorit, termasuk perguruan tinggi di luar negeri.
Pada kesempatan itu, Kharis juga menyinggung tentang Hari Pendidikan Nasional. Menurutnya, Hari Pendidikan Nasional merupakan momentum yang sangat tepat untuk mengingatkan masyarakat akan pentingnya posisi lembaga pendidikan, termasuk madrasah.
Kharis juga menilai, Hari Pendidikan Nasional merupakan momentum tepat untuk membakar semangat demi menyiapkan pendidikan yang penting bagi generasi penerus. Ia melihat, posisi lembaga pendidikan sangat krusial karena merupakan lembaga penentu para pemimpin Indonesia di masa depan.
Kharis mengingatkan pada 2045 nanti, Indonesia akan memasuki umur emas yaitu seratus tahun, sehingga perlu generasi yang hebat untuk memimpin Indonesia saat itu. Menurutnya, semua pihak harus bisa mempersiapkan generasi mendatang dengan baik, salah satunya lewat lembaga pendidikan berkarakter seperti madrasah. ed: Wachidah Handasah
Ikuti Whatsapp Channel Republika
