JAKARTA -- Komisi VIII DPR RI meminta agar jumlah petugas kesehatan haji pada 2016 ditambah. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa Amalia menilai, jumlah petugas kesehatan yang melayani jamaah pada musim haji 2015 tidak proporsional.
"Petugas kesehatan haji hanya 1.428 orang dengan 376 dokter dan 1.052 tenaga kesehatan, masih minim dokter spesialis. Jumlah tersebut harus mendampingi 155.200 jamaah haji reguler yang akan berangkat, jika kuota haji masih sama seperti tahun lalu," ujar Ledia dalam rapat Panja Biaya Penyelenggaraan Haji Indonesia 2016 bersama Kementerian Kesehatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/2).
Ledia meminta agar jumlah petugas kesehatan haji tahun ini ditambah. Terlebih, kata dia, sekitar 64 persen jamaah yang menunaikan ibadah haji adalah kelompok risiko tinggi (risti). Komisi VIII juga menilai jarak antara Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI) di Madinah dengan pemondokan jamaah cukup jauh. Terlebih, kata dia, ada kebijakan dari pemerintah daerah Madinah yang melarang tindakan pengobatan di pemondokan.
"Ini menjadikan tantangan tersendiri bagi Kementerian Kesehatan dalam melayani jamah haji," kata Ledia mengungkapkan. Komisi VIII berharap, dalam penyelenggaraan haji tahun 2016, Kemenkes dapat meningkatkan standar fasilitas, dukungan obat yang berkualitas, dan peningkatan kualifikasi petugas haji sehingga pelayanan kepada jamaah lebih optimal. Anggota Fraksi PKS ini juga berharap Kemenkes dan Kemenag dapat bekerja sama dalam membuat catatan medis bagi jamaah haji, sejak jamaah mendaftar hingga berangkat ke Tanah Suci.
Dalam kesempatan yang sama, Sekjen Kementerian Kesehatan Untung Suseno Sutarjo mengungkapkan, dengan adanya kebijakan Kementerian Agama yang memprioritaskan jamaah berusia 75 tahun untuk berangkat tahun ini, jumlah jamaah yang masuk kategori risti meningkat hingga 60,9 persen. Menurut dia, jamaah haji masuk kategori risti karena memiliki penyakit.
"Sebanyak 10 penyakit dalam kategori risiko tinggi yang dialami oleh jamaah haji tahun lalu. Sebanyak 54.730 di antara mereka adalah yang berusia 60 tahun ke atas," ujar Untung. Penyakit yang paling banyak diderita jamaah haji adalah hipertensi primer sebanyak 45,16 persen, kolesterol tinggi 21,8 persen, diabetes 14,68 persen, pembengkakan jantung 4,71 persen, serta obesitas 3,3 persen. Penyakit yang paling banyak diderita jamaah risti, kata dia, berhubungan dengan pembuluh darah atau tekanan darah tinggi.
Untung juga menambahkan, pihaknya telah menggandeng Kimia Farma untuk pengadaan obat-obatan bagi jamaah selama berada di Arab Saudi pada musim haji 2016 ini.
"Kami bekerja sama dengan Kimia Farma dan mereka juga telah memiliki mitra di Arab Saudi untuk menyediakan obat-obatan," katanya memaparkan. Menurut dia, Kemenkes tak membawa obat-obatan dari Indonesia karena memiliki risiko besar.
Ia juga mengungkapkan, BPHI di Makkah dan Madinah masih berada di tempat yang sama seperti tahun lalu. Kemenkes juga menyediakan klinik kecil di bandara Jeddah dan Madinah untuk melayani jamaah yang membutuhkan pertolongan saat tiba di Arab Saudi.
Gagal berangkat
Dalam rapat antara Komisi VIII dan Kementerian Agama, Rabu (3/2), terungkap bahwa 1.229 calon jamaah haji tahun 2015 gagal berangkat ke Tanah Suci. Jumlah tersebut terdiri atas 745 jamaah haji reguler dan 484 jamaah haji khusus. Sebagian besar anggota Komisi VIII DPR menyayangkan adanya sisa kuota haji yang seharusnya dapat dimanfaatkan bagi jamaah lainnya.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengungkapkan, tersisanya 1.229 kursi jamaah haji bukanlah sesuatu yang sengaja dilakukan. Sebab, seluruh calon jamaah haji yang gagal pergi kala itu, kata dia, membatalkan niatnya secara sepihak menjelang proses keberangkatan. "Ini sesuatu yang tak terhindarkan dan tak mungkin kami ganti dengan jamaah lain karena keterbatasan waktu untuk mengurus dokumen," kata Lukman mengungkapkan.
Agar tak terulang, Menang mengaku tengah menyiapkan solusi pada pelaksanaan haji 2016. "Salah satunya dengan menyiapkan lima persen calon jamaah haji berstatus cadangan yang sudah melunasi biayanya. Jadi, tinggal berangkat saja," katanya menegaskan. Pihaknya juga sedang menjalin dialog dengan Pemerintah Arab Saudi agar mereka mau menyiapkan visa berstatus cadangan untuk jamaah haji dengan status serupa. Hal tersebut bertujuan agar pengisian porsi haji yang kosong dapat dilakukan dengan mudah dan memakan waktu lama. rep: Ratna Ajeng Tejomukti c23 ed: Heri Ruslan
Ikuti Whatsapp Channel Republika
