JAKARTA -- Presiden Joko Widodo meminta jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki visi yang sama dengan pemerintah. Hal ini guna mengantisipasi beragam masalah dan tantangan yang akan dihadapi Indonesia, baik dari dalam maupun luar negeri.
Perubahan dunia yang begitu cepat harus diimbangi dengan kebijakan dan antisipasi yang tepat. "Dari detik ke detik, dari jam ke jam, dari hari ke hari perubahannya begitu cepat. Satu masalah belum selesai, berganti dengan masalah lain, masalah baru datang lagi. Kita harus bergerak cepat mengantisipasi semua perubahan," kata Jokowi saat memberikan pengarahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI 2017 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (16/1).
Kepala Negara berharap ada kesatuan visi untuk mengambil kebijakan. Arahnya memberikan jalan keluar permasalahan dan tantangan yang ada. Bukan justru merumitkan persoalan yang ada. Hal ini berkaitan dengan politik, ekonomi, global, domestik, sosial, dan budaya.
Solusi ini akan mendorong semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat luas, mempercepat proses pembangunan. Kebijakan ini akan memperbaiki kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup warga negara.
Rapim TNI diikuti oleh 184 peserta terdiri atas empat Pimpinan TNl, 49 Pejabat Mabes TNI, 52 pejabat TNI AD, 41 pejabat TNI AL, 26 pejabat TNl AU, 12 peninjau (pati yang menduduki jabatan di luar struktur TNI), dan 57 pati Polri.
Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki, menjelaskan, Presiden telah membuat sejumlah program dalam pendidikan, perekonomian, dan hukum. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi semua masyarakat.
Pada sektor pendidikan, pemerintah telah mencanangkan pentingnya mengajarkan kembali Pancasila, baik di sekolah maupun masyarakat umum. Bahkan, pemerintah akan membentuk Unit Kerja Presiden (UKP) pemantapan Pancasila. "Ini (Unit Kerja Presiden) akan memproduksi gagasan materi yang nanti disampaikan di sekolah dan pihak umum," kata Teten.
Di sektor ekonomi, lanjut Teten, Presiden dalam waktu dekat akan meluncurkan kebijakan ekonomi baru yang masih dirumuskan di Kemenko Perekonomian. Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan pemerataan dan mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat.
Dalam pemerataan sektor ekonomi, pemerintah sudah tidak akan memberi lahan bagi perusahaan besar. Sebab, dalam 10 tahun terakhir telah ada 23,6 juta hektare tanah yang telah diberikan. Menurut Teten, saat ini Pemerintah telah meretribusikan lahan seluas 9 juta hektare di hutan dan 12,7 juta hektare untuk keperluan sosial.
Sementara, untuk sektor hukum, Presiden dipastikannya mendukung semua proses hukum yang sedang berjalan, termasuk di dalamnya proses hukum terkait tindakan kekerasan.
Bukan perang
Panglima Kodam VII Wirabuana, Mayjen TNI Agus Surya Bhakti, mengatakan, tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah bisa menjadi pemicu konflik di suatu negara atau daerah. "Ancaman kita saat ini bukan perang dengan pesawat yang canggih, tetapi ada di sekitar kita, yakni kesejahteraan masyarakat. Rendahnya kesejahteraan akan memicu masalah lain, seperti bidang keyakinan, ideologi, budaya, dan keamanan," kata dia.
TNI selalu jalan bersama dan bekerja sama dalam sektor pertanian. Targetnya adalah mendorong peningkatan produksi dan ketahanan pangan. Dia mengatakan, masyarakat jangan heran kalau ada prajurit TNI berada di sawah dan kebun, bersama petani. Strategi itu, menurutnya, bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan petani atau warga dengan cara memanfaatkan lahan pertanian.
Menurutnya, tugas TNI tidak hanya menjaga kedaulatan NKRI dari ancaman musuh, tetapi juga menyejahterakan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas keamanan dan ekonomi. Ia menilai masyarakat yang tidak sejahtera akan mudah terprovokasi dan gampang dipecah-belah sehingga menimbulkan konflik.
"Personel kami ada di setiap tingkatan daerah, mulai Babinsa, Koramil, Kodim, Korem. Kami tidak akan pernah mundur untuk membantu menyejahterakan masyarakat melalui keterlibatan dalam ketahanan pangan," ujarnya. rep: Fauziah Mursid, Debbie Sutrisno/antara, ed: Erdy Nasrul
Ikuti Whatsapp Channel Republika
